Kritik terhadap Sistem Pendaftaran Tanah Berbasis Publikasi Negatif Berunsur Positif di Indonesia
Authors:
- Abdul WahidAbdul Wahid
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi HandayaniIHI Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
- Lego KarjokoLKLego Karjoko
Open Access
- 25 June 2026
- journal article
- Published by Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Jurnal Konstitusi
- Vol. 23 (2) , 305-336
Abstract
Penelitian ini menganalisis rasionalitas filosofis, teoretis, dan konstitusional sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif berunsur positif dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Secara normatif, sistem ini berlandaskan Pasal 19 UUPA dan diimplementasikan melalui PP No. 24 Tahun 1997 serta PP No. 18 Tahun 2021, yang menempatkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, tetapi tidak mutlak, sehingga masih dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan masih terbatas. Secara filosofis, dengan merujuk pada teori nilai hukum Gustav Radbruch, hukum harus menjamin keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat ketiadaan prinsip indefeasibility of title. Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak rakyat. Namun, ketiadaan finalitas hak menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, sistem ini merupakan kegagalan struktural yang memerlukan rekonstruksi menuju publikasi positif berbasis limited indefeasibility of title, serta reformasi kelembagaan dan digitalisasi pertanahan.Keywords
This publication has 34 references indexed in Scilit:
- Law's Ideal Dimension2021
- Stahl, Friedrich Julius: Die Philosophie des Rechts2020
- The Polish land administration system supporting good governanceLand Use Policy, 2018
- The Constitution of Freedom2017
- Learning Legal Rules2013
- The Idea of Justice1Journal of Human Development, 2008
- Historical Reflections on Customary Land Rights in IndonesiaThe Asia Pacific Journal of Anthropology, 2006
- Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)Oxford Journal of Legal Studies, 2006
- Property Enforcement as Organized ConsentThe Journal of Law, Economics, and Organization, 2003
- Administrative Courts in Indonesia2001