Dinamika Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Antara Kepentingan Politik Dan Kebutuhan Hukum
Open Access
- 30 June 2025
- journal article
- Published by Universitas Sumatera Barat in Journal of Global Legal Review
- Vol. 3 (1) , 21-28
Abstract
This article examines the dynamics of lawmaking in Indonesia by highlighting the tension between political interests and the legal needs of society. Through a juridical-normative approach and case study analysis, this study finds that the legislative process is still dominated by political elites and often ignores the principle of meaningful public participation. Information technology innovation through participatory digital channels has not been effective in boosting substantive citizen involvement due to weak infrastructure, digital literacy, and minimal institutional commitment. This imbalance between political interests and public aspirations has a direct impact on declining legal legitimacy, increasing social resistance, and low public trust in legislative institutions. This study recommends reforming the legislative system based on transparency, accountability, and protection of citizens' participatory rights as a strategic step to strengthen the quality of law and democracy in Indonesia.Keywords
This publication has 11 references indexed in Scilit:
- Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam LegislasiJurnal Hukum & Pembangunan, 2025
- Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk PalsuJournal of Global Legal Review, 2024
- ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MELALUI DISKRESI OLEH PEJABAT NEGARAEnsiklopedia of Journal, 2024
- PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIAEnsiklopedia Education Review, 2022
- Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di tengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAMJurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2022
- PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIAMedia Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021
- ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJAMIN KONSTITUSIEnsiklopedia Sosial Review, 2021
- PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGJurnal Legislasi Indonesia, 2020
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA DALAM PANDANGAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAANJCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2019
- Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan DaerahJurnal Hukum Respublica, 2017