Najahan Musyafak
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Najahan Musyafak has a total of 4 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
Maya Rini Handayani
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
1 shared publication- Mustofa Hilmi
UIN Walisongo Semarang
1 shared publication - Silvia Riskha Fabriar
UIN Walisongo Semarang
1 shared publication - Ulfatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Walisongo
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 16 November 2023
- Published by IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung in MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies
- Vol. 3 (2) , 164-186
Jurnalisme Profetik: Respon Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Dakwah di Era Digital
Dakwah Islam bersifat dinamis yang secara konseptual dan praksis dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi yang sudah memasuki era digital. Era digital ditandai dengan masifnya penggunaan media baru dalam menyebarluaskan informasi dalam dakwah Islam. Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi keagamaan Islam telah merespons perubahan yang terjadi dengan membuka program studi jurnalistik Islam dalam upaya perluasan, penajaman dan penguatan kelembagaan. Studi-studi mengenai jurnalistik Islam setidaknya dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kajian jurnalistik Islam yang fokus pada isu, peristiwa dan fenomena yang berkaitan dengan nilai keislaman; Kedua, studi yang menitikberatkan pada cara dan metode Islami dalam kegiatan jurnalistik; dan ketiga, studi yang memberikan perhatian pada prinsip-prinsip Islam sebagai dasar kegiatan jurnalistik. Studi ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi terdahulu yang kurang memberikan perhatian pada pembahasan jurnalistik Islam secara komprehensif mencakup konsepsi jurnalistik Islam berdasarkan pada nilai-nilai kenabian (profetik). Studi ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif yang disandarkan pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta program studi di Jurnalistik Islam PTKIN Indonesia, dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam, praktisi jurnalistik dan media, alumni, dan mahasiswa. Sementara itu, data sekunder digali melalui naskah akademik dan kurikulum, dokumen kebijakan berupa SK Dirjen, SK Rektor; berbagai regulasi digital, penyiaran, dan jurnalistik; serta berbagai hasil penelitian tentang jurnalistik Islam baik berupa buku ataupun situs internet. Studi ini menemukan bahwa terjadi perbedaan respons di antara perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dalam mengintegrasikan nilai-nilai kenabian (profetik) dalam kurikulum jurnalistik Islam sebagai distingsi setiap program studi.
- 16 November 2023
- Published by IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung in MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies
- Vol. 3 (2) , 164-186
Open AccessJurnalisme Profetik: Respon Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Dakwah di Era Digital
Dakwah Islam bersifat dinamis yang secara konseptual dan praksis dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi yang sudah memasuki era digital. Era digital ditandai dengan masifnya penggunaan media baru dalam menyebarluaskan informasi dalam dakwah Islam. Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi keagamaan Islam telah merespons perubahan yang terjadi dengan membuka program studi jurnalistik Islam dalam upaya perluasan, penajaman dan penguatan kelembagaan. Studi-studi mengenai jurnalistik Islam setidaknya dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kajian jurnalistik Islam yang fokus pada isu, peristiwa dan fenomena yang berkaitan dengan nilai keislaman; Kedua, studi yang menitikberatkan pada cara dan metode Islami dalam kegiatan jurnalistik; dan ketiga, studi yang memberikan perhatian pada prinsip-prinsip Islam sebagai dasar kegiatan jurnalistik. Studi ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi terdahulu yang kurang memberikan perhatian pada pembahasan jurnalistik Islam secara komprehensif mencakup konsepsi jurnalistik Islam berdasarkan pada nilai-nilai kenabian (profetik). Studi ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif yang disandarkan pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta program studi di Jurnalistik Islam PTKIN Indonesia, dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam, praktisi jurnalistik dan media, alumni, dan mahasiswa. Sementara itu, data sekunder digali melalui naskah akademik dan kurikulum, dokumen kebijakan berupa SK Dirjen, SK Rektor; berbagai regulasi digital, penyiaran, dan jurnalistik; serta berbagai hasil penelitian tentang jurnalistik Islam baik berupa buku ataupun situs internet. Studi ini menemukan bahwa terjadi perbedaan respons di antara perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dalam mengintegrasikan nilai-nilai kenabian (profetik) dalam kurikulum jurnalistik Islam sebagai distingsi setiap program studi.
- Open Access
- 1 February 2018
- Published by UIN Walisongo Semarang in Sawwa: Jurnal Studi Gender
- Vol. 12 (3) , 409-432
GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik
Gender issues are an issue that demands social and cultural construction justice between men and women. In the demands of this construction, the balance of functions, status, and nature of the sexes is expected to be realized. Instead, development is a construction of the changes that take place in society from certain socio-cultural conditions toward something that is considered more valuable. In addition it can also be interpreted as an effort to alleviate backwardness. Therefore, all, gender and development are a reciprocal correlation between one another. The emergence of gender injustice issues or gender discrimination due to social construction process in society. Yet Islam and the Constitution of 45 countries have guaranteed equality of access for women and men. Therefore, enhancing the role of women and men in gendered development as an integral part of national development has significance in the effort to achieve harmonious harmony between men and women or to achieve gender equality and justice in various areas of life and development. The results of this study, trying to reveal gender in development should not be the same role between men and women, there are areas of their own that can be done by men and women._________________________________________________________Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu semua, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain. Munculnya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender akibat adanya proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Padahal Islam dan UUD 45 negara telah menjamin kesetaraan akses perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, peningkatan peranan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hasil penelitian ini, berusaha menampakkan gender dalam pembangunan tidak harus sama peran antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah sendiri yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan.
- 1 February 2018
- Published by UIN Walisongo Semarang in Sawwa: Jurnal Studi Gender
- Vol. 12 (3) , 409-432
Open AccessGENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik
Gender issues are an issue that demands social and cultural construction justice between men and women. In the demands of this construction, the balance of functions, status, and nature of the sexes is expected to be realized. Instead, development is a construction of the changes that take place in society from certain socio-cultural conditions toward something that is considered more valuable. In addition it can also be interpreted as an effort to alleviate backwardness. Therefore, all, gender and development are a reciprocal correlation between one another. The emergence of gender injustice issues or gender discrimination due to social construction process in society. Yet Islam and the Constitution of 45 countries have guaranteed equality of access for women and men. Therefore, enhancing the role of women and men in gendered development as an integral part of national development has significance in the effort to achieve harmonious harmony between men and women or to achieve gender equality and justice in various areas of life and development. The results of this study, trying to reveal gender in development should not be the same role between men and women, there are areas of their own that can be done by men and women._________________________________________________________Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu semua, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain. Munculnya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender akibat adanya proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Padahal Islam dan UUD 45 negara telah menjamin kesetaraan akses perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, peningkatan peranan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hasil penelitian ini, berusaha menampakkan gender dalam pembangunan tidak harus sama peran antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah sendiri yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan.
- Open Access
- 12 January 2018
- Published by UIN Walisongo Semarang in Islamic Communication Journal
- Vol. 2 (1) , 80-99
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF (Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015)
At the end of March 2015 the Ministry of Communications and Informatics (Kemenkominfo) blocking 22 internet sites that are considered radically charged or sympathizers of radicalism. Kemenkominfo serves to keep sites that campaignradicalism can be minimized. This authority is contained in the "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. About Handling Negatively Lacked Websites". Under the regulations, Kemenkominfo is authorized to block or normalize sites that are negatively charged. Related to that, the researcher examines the implementation of "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. he blocking measures are analyzed using relevant regulations from the legal normative side of juridical, and analyzed using capital policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. Obtained result of research that in doing the blocking, mechanism which apply not fully executed by Kemenkominfo. Kemenkominfo put the BNPT report in urgency, so Kemenkominfo directly asked internet service providers to block sites.-------------------------------------------------------------------------------------Pada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs internet yang dinilai bermuatan radikal atau simpatisan radikalisme. Kemenkominfo berfungsi menjaga agar situs-situs yang mengampanyekan radikalisme dapat diminimalisir. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif‖. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau normalisasi terhadap situs yang bermuatan negatif. Terkait hal tersebut, peneliti mengkaji implementasi ―Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Pemblokiran tersebut dianalisis menggunakan peraturan terkait dari sisi mekanisme normatif yuridis, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan modal Van Meter dan Van Horn. Diperoleh hasil penelitian bahwa dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo langsung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs.
- 12 January 2018
- Published by UIN Walisongo Semarang in Islamic Communication Journal
- Vol. 2 (1) , 80-99
Open AccessIMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF (Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015)
At the end of March 2015 the Ministry of Communications and Informatics (Kemenkominfo) blocking 22 internet sites that are considered radically charged or sympathizers of radicalism. Kemenkominfo serves to keep sites that campaignradicalism can be minimized. This authority is contained in the "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. About Handling Negatively Lacked Websites". Under the regulations, Kemenkominfo is authorized to block or normalize sites that are negatively charged. Related to that, the researcher examines the implementation of "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. he blocking measures are analyzed using relevant regulations from the legal normative side of juridical, and analyzed using capital policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. Obtained result of research that in doing the blocking, mechanism which apply not fully executed by Kemenkominfo. Kemenkominfo put the BNPT report in urgency, so Kemenkominfo directly asked internet service providers to block sites.-------------------------------------------------------------------------------------Pada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs internet yang dinilai bermuatan radikal atau simpatisan radikalisme. Kemenkominfo berfungsi menjaga agar situs-situs yang mengampanyekan radikalisme dapat diminimalisir. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif‖. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau normalisasi terhadap situs yang bermuatan negatif. Terkait hal tersebut, peneliti mengkaji implementasi ―Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Pemblokiran tersebut dianalisis menggunakan peraturan terkait dari sisi mekanisme normatif yuridis, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan modal Van Meter dan Van Horn. Diperoleh hasil penelitian bahwa dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo langsung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs.