Adi Fahrudin
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Previous Organizations / Institutes
The organizations / institutes from the scholar's other articles in the past ten years
Research Subjects
Adi Fahrudin has a total of 126 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Husmiati Yusuf
National Research and Innovation Agency
12 shared publications - Erik Saut Hatoguan Hutahaean
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8 shared publications - Siddhartha Paul Tiwari
Google Asia Pacific, Singapore
7 shared publications - Fahmi Ilman Fahrudin
University Muhammadiyah of Bandung
4 shared publications Husmiati Yusuf
National Research and Innovation Agency Jakarta Indonesia
4 shared publications- Mohd Dahlan Abdul Malek
Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
4 shared publications
Latest Publications
- 24 October 2026
- Published by Springer Nature
- p. 175-187
Inequality and Cultural Obstacles of Women Empowerment
- 24 October 2026
- Published by Springer Nature
- p. 175-187
Inequality and Cultural Obstacles of Women Empowerment
- 18 September 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 293-320
From Child Welfare to Classroom Inclusion
Adopted children occupy a distinctive and often underserved position within school communities. While research consistently documents elevated rates of learning difficulties, behavioural referrals, and identity-related challenges among adopted populations, educational systems and the school social workers embedded within them have historically lacked coherent frameworks for addressing these students' unique developmental trajectories. This chapter argues that a productive reframing is both necessary and achievable: school social workers must move beyond reactive child welfare paradigms toward proactive, relationally attuned, and identity-sensitive practice models. The chapter concludes by proposing an integrated, school-based framework for supporting adopted children's relational and identity development that is grounded in evidence, adaptable to diverse school contexts, and centred on the full humanity of each adopted child.
- 18 September 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 293-320
From Child Welfare to Classroom Inclusion
Adopted children occupy a distinctive and often underserved position within school communities. While research consistently documents elevated rates of learning difficulties, behavioural referrals, and identity-related challenges among adopted populations, educational systems and the school social workers embedded within them have historically lacked coherent frameworks for addressing these students' unique developmental trajectories. This chapter argues that a productive reframing is both necessary and achievable: school social workers must move beyond reactive child welfare paradigms toward proactive, relationally attuned, and identity-sensitive practice models. The chapter concludes by proposing an integrated, school-based framework for supporting adopted children's relational and identity development that is grounded in evidence, adaptable to diverse school contexts, and centred on the full humanity of each adopted child.
- Open Access
- 30 August 2026
- Published by PT Giat Konseling Nusantara in PADAMARA: Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya
- Vol. 3 (2) , 57-72
Peran Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Remaja Di Panti Asuhan Jakarta: Studi Asosiatif Pada Remaja Dengan Pengasuhan Alternatif
Remaja yang tinggal di panti asuhan menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan perkembangan yang kompleks, termasuk kehilangan pengasuhan orang tua, keterbatasan ekonomi keluarga, penyesuaian lingkungan baru, serta tuntutan sosial dan akademik. Tantangan-tantangan ini menuntut mereka memiliki kapasitas resiliensi yang memadai agar dapat bertahan dan bangkit dari kesulitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dukungan sosial terhadap resiliensi pada remaja di panti asuhan Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Sampel penelitian terdiri dari 74 remaja yang tinggal di panti asuhan di Jakarta, dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi berusia 12–18 tahun, menetap sekurang-kurangnya satu tahun di panti asuhan, dan masih memiliki keluarga di luar panti asuhan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan alat ukur Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) yang terdiri dari 12 item (alpha = 0,776) dan Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) versi 10 item (alpha = 0,780). Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya peran positif dan signifikan dukungan sosial terhadap resiliensi remaja panti asuhan di Jakarta (p = 0,000 < 0,05; β = 0,453 atau koefisien B = 0,452, dengan persamaan regresi Y = 18,002 + 0,452 X). Nilai R-squared sebesar 0,174 menunjukkan bahwa dukungan sosial memberikan kontribusi efektif sebesar 17,4% terhadap pembentukan resiliensi remaja panti asuhan, sedangkan 82,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan sosial, khususnya dari pengasuh (significant other) dan teman sebaya, dalam memperkuat daya adaptasi psikologis remaja di panti asuhan. Pihak panti asuhan disarankan untuk menyediakan program pendampingan kelompok secara terstruktur dan sesi konseling rutin bulanan guna memfasilitasi komunikasi emosional yang bermakna bagi remaja.
- 30 August 2026
- Published by PT Giat Konseling Nusantara in PADAMARA: Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya
- Vol. 3 (2) , 57-72
Open AccessPeran Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Remaja Di Panti Asuhan Jakarta: Studi Asosiatif Pada Remaja Dengan Pengasuhan Alternatif
Remaja yang tinggal di panti asuhan menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan perkembangan yang kompleks, termasuk kehilangan pengasuhan orang tua, keterbatasan ekonomi keluarga, penyesuaian lingkungan baru, serta tuntutan sosial dan akademik. Tantangan-tantangan ini menuntut mereka memiliki kapasitas resiliensi yang memadai agar dapat bertahan dan bangkit dari kesulitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dukungan sosial terhadap resiliensi pada remaja di panti asuhan Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Sampel penelitian terdiri dari 74 remaja yang tinggal di panti asuhan di Jakarta, dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi berusia 12–18 tahun, menetap sekurang-kurangnya satu tahun di panti asuhan, dan masih memiliki keluarga di luar panti asuhan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan alat ukur Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) yang terdiri dari 12 item (alpha = 0,776) dan Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) versi 10 item (alpha = 0,780). Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya peran positif dan signifikan dukungan sosial terhadap resiliensi remaja panti asuhan di Jakarta (p = 0,000 < 0,05; β = 0,453 atau koefisien B = 0,452, dengan persamaan regresi Y = 18,002 + 0,452 X). Nilai R-squared sebesar 0,174 menunjukkan bahwa dukungan sosial memberikan kontribusi efektif sebesar 17,4% terhadap pembentukan resiliensi remaja panti asuhan, sedangkan 82,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan sosial, khususnya dari pengasuh (significant other) dan teman sebaya, dalam memperkuat daya adaptasi psikologis remaja di panti asuhan. Pihak panti asuhan disarankan untuk menyediakan program pendampingan kelompok secara terstruktur dan sesi konseling rutin bulanan guna memfasilitasi komunikasi emosional yang bermakna bagi remaja.
- Open Access
- 30 August 2026
- Published by PT Giat Konseling Nusantara in PADAMARA: Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya
- Vol. 3 (2) , 1-14
Perbedaan Digital Hoarding Behavior antara Remaja dan Dewasa Awal Generasi Z Pengguna Media Sosial di Kota Bekasi
Perkembangan teknologi digital dan tingginya intensitas penggunaan media sosial pada Generasi Z mendorong meningkatnya kebiasaan menyimpan berbagai file digital, yang dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi digital hoarding behavior. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan digital hoarding behavior antara kelompok remaja dan kelompok dewasa awal Generasi Z pengguna media sosial di Kota Bekasi. Mengacu pada Neave et al. (2019), digital hoarding behavior diukur melalui dua dimensi, yaitu difficulty deleting dan accumulating. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, melibatkan 128 responden (64 remaja usia 14-17 tahun dan 64 dewasa awal usia 18-29 tahun) yang dipilih melalui convenience sampling. Data dikumpulkan menggunakan Digital Hoarding Questionnaire (DHQ) yang terdiri atas 10 item, dengan nilai corrected item-total correlation berkisar 0,310-0,766 dan Cronbach's Alpha sebesar 0,860. Karena data tidak berdistribusi normal, perbedaan antar kelompok diuji menggunakan Mann-Whitney U. Hasil analisis menunjukkan nilai Z sebesar -3,003 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,003 (p < 0,05), yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Kelompok remaja memperoleh mean rank yang lebih tinggi (74,32) dibandingkan kelompok dewasa awal (54,68), yang menunjukkan bahwa remaja memiliki kecenderungan digital hoarding behavior yang lebih tinggi dibandingkan dewasa awal. Temuan ini menunjukkan bahwa tahap perkembangan berkaitan dengan kebiasaan pengelolaan file digital pada Generasi Z, sekaligus menegaskan pentingnya edukasi literasi digital yang disesuaikan
- 30 August 2026
- Published by PT Giat Konseling Nusantara in PADAMARA: Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya
- Vol. 3 (2) , 1-14
Open AccessPerbedaan Digital Hoarding Behavior antara Remaja dan Dewasa Awal Generasi Z Pengguna Media Sosial di Kota Bekasi
Perkembangan teknologi digital dan tingginya intensitas penggunaan media sosial pada Generasi Z mendorong meningkatnya kebiasaan menyimpan berbagai file digital, yang dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi digital hoarding behavior. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan digital hoarding behavior antara kelompok remaja dan kelompok dewasa awal Generasi Z pengguna media sosial di Kota Bekasi. Mengacu pada Neave et al. (2019), digital hoarding behavior diukur melalui dua dimensi, yaitu difficulty deleting dan accumulating. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, melibatkan 128 responden (64 remaja usia 14-17 tahun dan 64 dewasa awal usia 18-29 tahun) yang dipilih melalui convenience sampling. Data dikumpulkan menggunakan Digital Hoarding Questionnaire (DHQ) yang terdiri atas 10 item, dengan nilai corrected item-total correlation berkisar 0,310-0,766 dan Cronbach's Alpha sebesar 0,860. Karena data tidak berdistribusi normal, perbedaan antar kelompok diuji menggunakan Mann-Whitney U. Hasil analisis menunjukkan nilai Z sebesar -3,003 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,003 (p < 0,05), yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Kelompok remaja memperoleh mean rank yang lebih tinggi (74,32) dibandingkan kelompok dewasa awal (54,68), yang menunjukkan bahwa remaja memiliki kecenderungan digital hoarding behavior yang lebih tinggi dibandingkan dewasa awal. Temuan ini menunjukkan bahwa tahap perkembangan berkaitan dengan kebiasaan pengelolaan file digital pada Generasi Z, sekaligus menegaskan pentingnya edukasi literasi digital yang disesuaikan
- 5 August 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 243-270
Arts, Emotion, and Digital Mediation in Early Childhood Education
This chapter examines early childhood education in Europe as an interconnected knowledge ecosystem shaped by arts-based pedagogy, emotional development, and digital transformation. It argues that emotional regulation and embodied learning are fundamental to child well-being, resilience, and long-term development, positioning music and the arts as central components of early learning environments. The chapter further analyses how hybrid learning models, multimodal technologies, artificial intelligence, and immersive tools are reshaping early childhood education. Adopting a critical perspective, it explores opportunities such as increased creativity and personalised learning, and risks related to equity, digital readiness, data governance, and relational displacement. The chapter concludes by highlighting implications for educational design, teacher education, and policy, emphasising inclusive, developmentally appropriate, and ethically grounded approaches to future-orientated early childhood education.
- 5 August 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 243-270
Arts, Emotion, and Digital Mediation in Early Childhood Education
This chapter examines early childhood education in Europe as an interconnected knowledge ecosystem shaped by arts-based pedagogy, emotional development, and digital transformation. It argues that emotional regulation and embodied learning are fundamental to child well-being, resilience, and long-term development, positioning music and the arts as central components of early learning environments. The chapter further analyses how hybrid learning models, multimodal technologies, artificial intelligence, and immersive tools are reshaping early childhood education. Adopting a critical perspective, it explores opportunities such as increased creativity and personalised learning, and risks related to equity, digital readiness, data governance, and relational displacement. The chapter concludes by highlighting implications for educational design, teacher education, and policy, emphasising inclusive, developmentally appropriate, and ethically grounded approaches to future-orientated early childhood education.
- Open Access
- 29 July 2026
- Published by Elsevier in SSRN Electronic Journal
Policy Capacity and Institutional Reform for Social Work in Southeast Asia
In Southeast Asia, social work has emerged as a critical profession for addressing complex social issues including poverty, rapid urbanization, labor migration, population aging, child protection, and mental health. Even with increasing demand, social work policy frameworks remain uneven, under-institutionalized, and under-professionalized in the region. As a representative and strategically critical paper, the authors have attempted to examine how social work policy can be strengthened in Southeast Asia. Through comparative regional analysis, policy documents, and academic literature, the paper analyzes how social work evolved. It also examines existing governance and regulatory gaps, non-governmental organizations, international cooperation, and emerging best practices. Despite achievements in formal recognition, workforce development, and service expansion, Southeast Asian social work policy trajectory remains challenging due to fragmented governance, limited professional autonomy, and uneven service quality. Reforms across legislation, education, workforce regulation, financing, and intersectoral collaboration are needed to strengthen social work policy. In conclusion, a multilevel policy framework is proposed to advance professionalization, institutional capacity, and social protection outcomes.
- 29 July 2026
- Published by Elsevier in SSRN Electronic Journal
Open AccessPolicy Capacity and Institutional Reform for Social Work in Southeast Asia
In Southeast Asia, social work has emerged as a critical profession for addressing complex social issues including poverty, rapid urbanization, labor migration, population aging, child protection, and mental health. Even with increasing demand, social work policy frameworks remain uneven, under-institutionalized, and under-professionalized in the region. As a representative and strategically critical paper, the authors have attempted to examine how social work policy can be strengthened in Southeast Asia. Through comparative regional analysis, policy documents, and academic literature, the paper analyzes how social work evolved. It also examines existing governance and regulatory gaps, non-governmental organizations, international cooperation, and emerging best practices. Despite achievements in formal recognition, workforce development, and service expansion, Southeast Asian social work policy trajectory remains challenging due to fragmented governance, limited professional autonomy, and uneven service quality. Reforms across legislation, education, workforce regulation, financing, and intersectoral collaboration are needed to strengthen social work policy. In conclusion, a multilevel policy framework is proposed to advance professionalization, institutional capacity, and social protection outcomes.
- Open Access
- 4 June 2026
- Published by Foundation of Advanced Education in Smart Society
- Vol. 6 (2) , 313-323
The Role of Social Conversation in Strengthening Social Media Literacy Among Gen Z
Generation Z is a cohort of young people raised in the digital era, with social media playing a significant role in their social interactions and information consumption. This proximity creates opportunities for self-development, but also poses challenges in the form of exposure to unverified information, social pressure, identity formation in online spaces, and shifting patterns of social relationships. This Community Service (PkM) activity aims to facilitate students’ reflective awareness of life goals, career plans, social media literacy, and healthy social relationships through social conversation techniques. The activity was conducted at the Indonesian School of Kota Kinabalu (SIKK), Sabah, Malaysia, involving 30 students aged 15–17 years and 8 facilitators over 120 minutes. A participatory method was used through small group discussions, reflective questions, and open dialogue. The implementation of the social conversation approach provided a dialogic, safe, and participatory atmosphere that facilitated students’ critical reflection on their digital experiences. Students demonstrated emerging awareness of digital footprints, information verification, the relationship between social media and identity formation, and the psychosocial impact of social media use. These findings suggest that social media literacy is more meaningfully developed through a contextual, dialogic, and experience-based approach, rather than a one-way delivery of material. This social conversation model offers a replicable reference for community service practices aimed at strengthening digital literacy among Gen Z youth.
- 4 June 2026
- Published by Foundation of Advanced Education in Smart Society
- Vol. 6 (2) , 313-323
Open AccessThe Role of Social Conversation in Strengthening Social Media Literacy Among Gen Z
Generation Z is a cohort of young people raised in the digital era, with social media playing a significant role in their social interactions and information consumption. This proximity creates opportunities for self-development, but also poses challenges in the form of exposure to unverified information, social pressure, identity formation in online spaces, and shifting patterns of social relationships. This Community Service (PkM) activity aims to facilitate students’ reflective awareness of life goals, career plans, social media literacy, and healthy social relationships through social conversation techniques. The activity was conducted at the Indonesian School of Kota Kinabalu (SIKK), Sabah, Malaysia, involving 30 students aged 15–17 years and 8 facilitators over 120 minutes. A participatory method was used through small group discussions, reflective questions, and open dialogue. The implementation of the social conversation approach provided a dialogic, safe, and participatory atmosphere that facilitated students’ critical reflection on their digital experiences. Students demonstrated emerging awareness of digital footprints, information verification, the relationship between social media and identity formation, and the psychosocial impact of social media use. These findings suggest that social media literacy is more meaningfully developed through a contextual, dialogic, and experience-based approach, rather than a one-way delivery of material. This social conversation model offers a replicable reference for community service practices aimed at strengthening digital literacy among Gen Z youth.
- 1 May 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 1-26
Psychological Interventions for Mental Health Problems in Higher Education Students
This systematic review synthesises evidence on psychological interventions for mental health problems among higher education students. A search of PsycINFO, MEDLINE, ERIC, and the Web of Science (2010–2023) identified 39 randomised controlled trials. Interventions included cognitive-behavioural therapy (CBT), mindfulness-based approaches, group therapy, and technology-based programs that targeted depression, anxiety, stress, and well-being. CBT and mindfulness interventions showed the most consistent moderate effects, particularly for reducing depression and anxiety. Technology-based interventions demonstrated advantages in scalability and accessibility, though their effects were generally smaller than face-to-face formats. Interventions lasting eight weeks or longer produce more robust outcomes than shorter programs. The findings highlight the need to expand access to evidence-based services, reduce barriers to seeking help, and prioritise research on long-term intervention sustainability.
- 1 May 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 1-26
Psychological Interventions for Mental Health Problems in Higher Education Students
This systematic review synthesises evidence on psychological interventions for mental health problems among higher education students. A search of PsycINFO, MEDLINE, ERIC, and the Web of Science (2010–2023) identified 39 randomised controlled trials. Interventions included cognitive-behavioural therapy (CBT), mindfulness-based approaches, group therapy, and technology-based programs that targeted depression, anxiety, stress, and well-being. CBT and mindfulness interventions showed the most consistent moderate effects, particularly for reducing depression and anxiety. Technology-based interventions demonstrated advantages in scalability and accessibility, though their effects were generally smaller than face-to-face formats. Interventions lasting eight weeks or longer produce more robust outcomes than shorter programs. The findings highlight the need to expand access to evidence-based services, reduce barriers to seeking help, and prioritise research on long-term intervention sustainability.
- 1 May 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 507-536
From Cultural Competence to Structural Humility
Cultural competence has long been the dominant framework in social work education and practice, yet it is criticised for essentialising identities, reinforcing power hierarchies, and neglecting structural determinants. Cultural humility addresses some of these limitations but remains insufficient for the complexity of minority experiences. This article proposes structural humility, integrating relational sensitivity, structural analysis, and an advocacy-orientated approach. Drawing on intersectionality, minority stress, structural racism, and social determinants of health, it argues that practitioners must operate across individual, institutional, and policy levels. Practical implications are outlined for assessment, intervention, supervision, education, organisational practice, and policy advocacy, supported by case vignettes and a future research agenda.
- 1 May 2026
- Published by IGI Global Scientific Publishing
- p. 507-536
From Cultural Competence to Structural Humility
Cultural competence has long been the dominant framework in social work education and practice, yet it is criticised for essentialising identities, reinforcing power hierarchies, and neglecting structural determinants. Cultural humility addresses some of these limitations but remains insufficient for the complexity of minority experiences. This article proposes structural humility, integrating relational sensitivity, structural analysis, and an advocacy-orientated approach. Drawing on intersectionality, minority stress, structural racism, and social determinants of health, it argues that practitioners must operate across individual, institutional, and policy levels. Practical implications are outlined for assessment, intervention, supervision, education, organisational practice, and policy advocacy, supported by case vignettes and a future research agenda.