Sherly Ayuna Putri
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Sherly Ayuna Putri has a total of 19 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Hazar Kusmayanti
Universitas Padjadjaran, Indonesia
3 shared publications - Tasya Safiranita Ramli
Padjadjaran University
2 shared publications Agus Mulya Karsona
1 shared publication- Amelia Cahyadini
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Bandung 40132, Indonesia
1 shared publication Anggun Apriliani
KKN Tematik Citarum Harum, Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Indonesia
1 shared publicationDzahra Amanda Fricilia
Universitas Padjadjaran
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 27 February 2025
- Published by PT. Sanskara Karya Internasional in Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
- Vol. 4 (01) , 151-161
Permohonan Perceraian Disertai Kesepakatan Melepaskan Diri Dari Kuasa Asuh Sebagai Ibu Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Keluarga dibentuk untuk mempertahankan keturunan. Dengan kelahiran seorang anak, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kuasa asuh anak ditetapkan apabila saat perceraian terjadi telah memiliki anak. Ibu memiliki kuasa untuk mengasuh anak yang belum cukup umur atau masih di bawah umur dua belas tahun. Namun, ada seorang ibu yang mengajukan perceraian sekaligus melepaskan diri dari tanggung jawab asuhnya untuk menjaga dan membesarkan anaknya. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuasa asuh anak di bawah umur setelah perceraian dan akibat hukum dari melepaskan kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode ini digunakan secara yuridis normatif, yang berarti penelitian kepustakaan digunakan untuk menitikberatkan pada data sekunder. Penelitian di lapangan hanya dilakukan untuk mendukung data sekunder ini. Hasil penelitian yang didapatkan setelah perceraian, ayah atau ibu tetap bertanggung jawab untuk mengasuh anak mereka. Menentukan kepada siapa kuasa asuh diberikan akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kuasa asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya, menurut KHI. Kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya yang tidak memiliki kuasa asuh. Sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, seorang ibu yang menyerahkan kuasa asuh anaknya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.
- 27 February 2025
- Published by PT. Sanskara Karya Internasional in Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
- Vol. 4 (01) , 151-161
Open AccessPermohonan Perceraian Disertai Kesepakatan Melepaskan Diri Dari Kuasa Asuh Sebagai Ibu Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Keluarga dibentuk untuk mempertahankan keturunan. Dengan kelahiran seorang anak, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kuasa asuh anak ditetapkan apabila saat perceraian terjadi telah memiliki anak. Ibu memiliki kuasa untuk mengasuh anak yang belum cukup umur atau masih di bawah umur dua belas tahun. Namun, ada seorang ibu yang mengajukan perceraian sekaligus melepaskan diri dari tanggung jawab asuhnya untuk menjaga dan membesarkan anaknya. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuasa asuh anak di bawah umur setelah perceraian dan akibat hukum dari melepaskan kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode ini digunakan secara yuridis normatif, yang berarti penelitian kepustakaan digunakan untuk menitikberatkan pada data sekunder. Penelitian di lapangan hanya dilakukan untuk mendukung data sekunder ini. Hasil penelitian yang didapatkan setelah perceraian, ayah atau ibu tetap bertanggung jawab untuk mengasuh anak mereka. Menentukan kepada siapa kuasa asuh diberikan akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kuasa asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya, menurut KHI. Kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya yang tidak memiliki kuasa asuh. Sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, seorang ibu yang menyerahkan kuasa asuh anaknya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.
- Open Access
- 28 March 2024
- Published by PT. Sanskara Karya Internasional in Jurnal Multidisiplin West Science
- Vol. 3 (03) , 323-333
Emoji Thumbs Up Sebagai Bentuk Persetujuan Terhadap Kontrak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Kemajuan teknologi yang terjadi menghasilkan banyak penemuan baru, salah satunya emoji dalam komunikasi. Masyarakat mulai beralih dari komunikasi secara konvensional menuju komunikasi melalui sistem elektronik. Walaupun esensi dari komunikasi tidak berubah signifikan, nyatanya terjadi konflik terkait penggunaan emoji itu sendiri, dalam hal ini terkait emoji thumbs up. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian komprehensif mengenai relevansi kedudukan emoji thumbs up di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yaitu meneliti sumber kepustakaan atau bahan sekunder. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan emoji thumbs up itu sendiri serta sejauh mana praktik di Indonesia dapat mengakomodir penggunaan emoji thumbs up di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur mengenai kedudukan emoji thumbs up. Namun, berdasarkan regulasi lainnya yang berkaitan dengan sistem elektronik, kedudukan emoji thumbs up sendiri belum dapat disamakan dengan bentuk-bentuk persetujuan elektronik lainnya.
- 28 March 2024
- Published by PT. Sanskara Karya Internasional in Jurnal Multidisiplin West Science
- Vol. 3 (03) , 323-333
Open AccessEmoji Thumbs Up Sebagai Bentuk Persetujuan Terhadap Kontrak Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Kemajuan teknologi yang terjadi menghasilkan banyak penemuan baru, salah satunya emoji dalam komunikasi. Masyarakat mulai beralih dari komunikasi secara konvensional menuju komunikasi melalui sistem elektronik. Walaupun esensi dari komunikasi tidak berubah signifikan, nyatanya terjadi konflik terkait penggunaan emoji itu sendiri, dalam hal ini terkait emoji thumbs up. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian komprehensif mengenai relevansi kedudukan emoji thumbs up di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yaitu meneliti sumber kepustakaan atau bahan sekunder. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan emoji thumbs up itu sendiri serta sejauh mana praktik di Indonesia dapat mengakomodir penggunaan emoji thumbs up di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur mengenai kedudukan emoji thumbs up. Namun, berdasarkan regulasi lainnya yang berkaitan dengan sistem elektronik, kedudukan emoji thumbs up sendiri belum dapat disamakan dengan bentuk-bentuk persetujuan elektronik lainnya.
- Open Access
Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation
Digital transformation fuels technological advancement and widespread public use of Internet networks, leading to a growth in digital platform users. This increase is highly likely to boost platform profits by obtaining more insights into user behavior. Additionally, digital platforms generate income through monetization. The purpose of this research is to examine the role and challenges of technology architecture as an instrument of digital tax imposition in Indonesia and to see further the digital tax arrangements in Indonesia and several countries in the world. This research uses a normative juridical approach by examining the norms or rules formulated in law without excluding empirical facts in the field. The results show that the imposition, implementation, and regulation of digital taxes have potential and challenges from various aspects. Their success will depend on the ability to overcome these challenges while maximizing the opportunities of technological architecture to increase digital taxes. Furthermore, to regulate digital tax itself, governments can update and integrate digital tax arrangements, as well as collaborate with other related parties regarding the arrangements or principles used for the imposition of digital tax.
Open AccessTechnology Architecture as an Instrument for Digital Taxation
Digital transformation fuels technological advancement and widespread public use of Internet networks, leading to a growth in digital platform users. This increase is highly likely to boost platform profits by obtaining more insights into user behavior. Additionally, digital platforms generate income through monetization. The purpose of this research is to examine the role and challenges of technology architecture as an instrument of digital tax imposition in Indonesia and to see further the digital tax arrangements in Indonesia and several countries in the world. This research uses a normative juridical approach by examining the norms or rules formulated in law without excluding empirical facts in the field. The results show that the imposition, implementation, and regulation of digital taxes have potential and challenges from various aspects. Their success will depend on the ability to overcome these challenges while maximizing the opportunities of technological architecture to increase digital taxes. Furthermore, to regulate digital tax itself, governments can update and integrate digital tax arrangements, as well as collaborate with other related parties regarding the arrangements or principles used for the imposition of digital tax.
- Open Access
- 31 January 2024
- Published by Universitas Negeri Semarang in Journal of Law and Legal Reform
- Vol. 5 (1) , 409-432
The Character of Peace in Judges’ Customary Criminal Receptions as Restorative Justice
The idea that restorative justice primarily derives from indigenous communities' beliefs, which have existed for a very long time and have evolved into customary law from generation to generation, gave rise to the term restorative justice in Indonesia. According to Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law, it is the duty of the judge to investigate, adhere to, and comprehend the legal values and sense of justice that exist in society. The author of this study will examine how judges in courts use restorative justice in the process of interpreting local customary law to avoid conflicts with it. And discover what challenges judges in court face in accepting this customary law. The author's research strategy is normative juridical and is based on primary, secondary, and tertiary legal resources. According to research, district court judges can significantly contribute to the realization of restorative justice in the context of customary criminal law by having a thorough understanding of customary law, employing a mediation approach, enforcing restorative sanctions, offering education and counseling; and placing a high priority on reconciliation. The current national criminal justice system can be viewed as failing to represent the interests of victims. The social background of the judge's origin, the judge's educational background, the judge's ethnicity, and the environment at the time of the hearing are all barriers to judges accepting customary law in their decisions.
- 31 January 2024
- Published by Universitas Negeri Semarang in Journal of Law and Legal Reform
- Vol. 5 (1) , 409-432
Open AccessThe Character of Peace in Judges’ Customary Criminal Receptions as Restorative Justice
The idea that restorative justice primarily derives from indigenous communities' beliefs, which have existed for a very long time and have evolved into customary law from generation to generation, gave rise to the term restorative justice in Indonesia. According to Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law, it is the duty of the judge to investigate, adhere to, and comprehend the legal values and sense of justice that exist in society. The author of this study will examine how judges in courts use restorative justice in the process of interpreting local customary law to avoid conflicts with it. And discover what challenges judges in court face in accepting this customary law. The author's research strategy is normative juridical and is based on primary, secondary, and tertiary legal resources. According to research, district court judges can significantly contribute to the realization of restorative justice in the context of customary criminal law by having a thorough understanding of customary law, employing a mediation approach, enforcing restorative sanctions, offering education and counseling; and placing a high priority on reconciliation. The current national criminal justice system can be viewed as failing to represent the interests of victims. The social background of the judge's origin, the judge's educational background, the judge's ethnicity, and the environment at the time of the hearing are all barriers to judges accepting customary law in their decisions.
- 30 April 2021
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 4 (1) , 23-37
SOSIALISASI PENANGANAN COVID-19 DENGAN PROGRAM TELEHEALTH DI KELURAHAN CIBEREUM KOTA CIMAHI
Sejak awal masa penyebaran COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga saat ini Indonesia telah menyumbang 100.303 angka kasus positif COVID-19. Hal ini menunjukan perlu adanya suatu tindakan penanganan serta pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya yang digagas Universitas Padjajaran sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan kesehatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi virus COVID-19 adalah dengan meluncurkan program ADA AMARI COVID-19. Program ADA AMARI diselenggarakan untuk mengembangkan model sistem respon masyarakat melalui pendidikan dan pemantauan penduduk berisiko tinggi yang telah diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan setempat. Pada kegiatan ini dosen dan mahasiswa bergabung menjadi relawan untuk melakukan upaya pemberdayaan dan memberikan layanan bagi masyarakat yang siaga COVID-19. Salah satu sasaran kegiatan ini adalah warga Kota Cimahi, Kelurahan Cibeureum. Pendataan ini menggunakan aplikasi REDCap sebagai aplikasi berbasis web yang aman untuk membuat dan mengatur survey dan database berbasis online. Di dalam aplikasi REDCap terdapat survei ADA AMARI COVID-19 yang bertujuan untuk mendeteksi keadaan kesehatan masyarakat dan mengetahui data mortalitas penduduk. Mengingat bahwa pemahaman mengenai aplikasi REDCap dan survei ADA AMARI COVID-19 ini penting untuk dimiliki oleh peserta kegiatan dan belum familiarnya kedua hal tersebut maka perlu diadakan sosialisasi kepada masing-masing kader kelurahan Cibeureum.
- 30 April 2021
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 4 (1) , 23-37
SOSIALISASI PENANGANAN COVID-19 DENGAN PROGRAM TELEHEALTH DI KELURAHAN CIBEREUM KOTA CIMAHI
Sejak awal masa penyebaran COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga saat ini Indonesia telah menyumbang 100.303 angka kasus positif COVID-19. Hal ini menunjukan perlu adanya suatu tindakan penanganan serta pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya yang digagas Universitas Padjajaran sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan kesehatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi virus COVID-19 adalah dengan meluncurkan program ADA AMARI COVID-19. Program ADA AMARI diselenggarakan untuk mengembangkan model sistem respon masyarakat melalui pendidikan dan pemantauan penduduk berisiko tinggi yang telah diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan setempat. Pada kegiatan ini dosen dan mahasiswa bergabung menjadi relawan untuk melakukan upaya pemberdayaan dan memberikan layanan bagi masyarakat yang siaga COVID-19. Salah satu sasaran kegiatan ini adalah warga Kota Cimahi, Kelurahan Cibeureum. Pendataan ini menggunakan aplikasi REDCap sebagai aplikasi berbasis web yang aman untuk membuat dan mengatur survey dan database berbasis online. Di dalam aplikasi REDCap terdapat survei ADA AMARI COVID-19 yang bertujuan untuk mendeteksi keadaan kesehatan masyarakat dan mengetahui data mortalitas penduduk. Mengingat bahwa pemahaman mengenai aplikasi REDCap dan survei ADA AMARI COVID-19 ini penting untuk dimiliki oleh peserta kegiatan dan belum familiarnya kedua hal tersebut maka perlu diadakan sosialisasi kepada masing-masing kader kelurahan Cibeureum.
- Open Access
- 26 March 2021
- Published by Universitas Padjadjaran in Jurnal Bina Mulia Hukum
- Vol. 5 (2) , 310-327
PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPASTIAN HUKUM
ABSTRAK Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial. Kata kunci: kepastian hukum; sengketa; peradilan hubungan industrial. ABSTRACT Settlement of industrial relations disputes in employment law after the birth of Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes is known as the voluntary settlement model through bipartite, conciliation, mediation, and arbitration; and mandatory settlement model, namely through the Industrial Relations Court. Phi existence raises problems, both the ability of workers/labor knowledge about formil law and material employment law, the old process, and the substance of the law is not adequate. The issue of settlement of industrial relations disputes can consist of many factors of disputes regarding rights, disputes of interest, disputes of termination of employment and disputes between unions/trade unions in one company, while also concerning the competence of the Industrial Relations Court so that it is not effectively able to resolve labor disputes. This research uses normative juridical research approach. Considering that this research is normative legal research, the approach used is a normative juridical approach based on positive legal assessment, namely Law No. 2 of 2004 and to examine the principles of the judiciary. The results identified several weaknesses, both in terms of legal structure and substance in the renewal of Industrial Relations Dispute Resolution in industrial relations judiciary. Efforts to overcome this, namely by forming PHI in each District Court/City. Revision of Law No. 2 of 2004 and considered unable to accommodate and has not reflected the principle of simple, fast and low cost in the process of proceedings in the Industrial Relations Court.. Keywords: legal certainty; disputes; industrial relations judiciary
- 26 March 2021
- Published by Universitas Padjadjaran in Jurnal Bina Mulia Hukum
- Vol. 5 (2) , 310-327
Open AccessPEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPASTIAN HUKUM
ABSTRAK Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial. Kata kunci: kepastian hukum; sengketa; peradilan hubungan industrial. ABSTRACT Settlement of industrial relations disputes in employment law after the birth of Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes is known as the voluntary settlement model through bipartite, conciliation, mediation, and arbitration; and mandatory settlement model, namely through the Industrial Relations Court. Phi existence raises problems, both the ability of workers/labor knowledge about formil law and material employment law, the old process, and the substance of the law is not adequate. The issue of settlement of industrial relations disputes can consist of many factors of disputes regarding rights, disputes of interest, disputes of termination of employment and disputes between unions/trade unions in one company, while also concerning the competence of the Industrial Relations Court so that it is not effectively able to resolve labor disputes. This research uses normative juridical research approach. Considering that this research is normative legal research, the approach used is a normative juridical approach based on positive legal assessment, namely Law No. 2 of 2004 and to examine the principles of the judiciary. The results identified several weaknesses, both in terms of legal structure and substance in the renewal of Industrial Relations Dispute Resolution in industrial relations judiciary. Efforts to overcome this, namely by forming PHI in each District Court/City. Revision of Law No. 2 of 2004 and considered unable to accommodate and has not reflected the principle of simple, fast and low cost in the process of proceedings in the Industrial Relations Court.. Keywords: legal certainty; disputes; industrial relations judiciary
- 2 January 2020
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 2 (3) , 218-225
OPTIMALISASI LIMBAH AGROINDUSTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BANYURESMI KABUPATEN SUMEDANG
Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Banyuresmi dilakukan dengan observasi lapangan mengenai permasalahan limbah agroindustri. Mayoritas masyarakat disana menghasilkan limbah dari kegiatan pengelolaan pascapanen kopi dan tembakau. Sampai saat ini di Desa Banyuresmi masih terbatas dalam mengelola limbah agroindustri berupa kulit kopi dan tembakau. Disisi lain, limbah tersebut dapat menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. BOTALIKA merupakan sebuah inovasi pembuatan boneka horta berbentuk macan dari limbah kopi dan tembakau. Produk tersebut dapat mendukung Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Proyek ini kami kembangkan setelah melihat besarnya potensi lokal dari limbah kopi dan tembakau yang terdapat di Desa Banyuresmi. Keindahan alam yang dimiliki Desa Banyuresmi sangat mendukung untuk menjadikan desa tersebut menjadi sebuah desa wisata. Nantinya, boneka horta “BOTALIKA” dapat menjadi souvenir khas Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan. The social service program in Banyuresmi village was done through field observations regarding the issues of agroindustrial waste. The majority of the public there created waste from the post-harvest activities of coffee and tobacco. To this day the utilization of agroindustrial waste in Banyuresmi village is limited to coffee been skin and tobacco. On the other hand, the waste can become a product with high economical value. BOTALIKA is a new innovation that creates horta dolls in the shape of a tiger from coffee and tobacco waste. The product can support Banyuresmi village as a the Pasirmacan tourism village through the utilization of local potentials in order to increase the community’s economy. The project was developed after identifying the local potential from coffee and tobacco waste that is in Banyuresmi village. The natural beauty of Banyuresmi village bolsters its efforts to become a tourism village. With time, the BOTALIKA horta dolls can become a souvenir from Banyuresmi village as the Pasirmacan tourisme village.
- 2 January 2020
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 2 (3) , 218-225
OPTIMALISASI LIMBAH AGROINDUSTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BANYURESMI KABUPATEN SUMEDANG
Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Banyuresmi dilakukan dengan observasi lapangan mengenai permasalahan limbah agroindustri. Mayoritas masyarakat disana menghasilkan limbah dari kegiatan pengelolaan pascapanen kopi dan tembakau. Sampai saat ini di Desa Banyuresmi masih terbatas dalam mengelola limbah agroindustri berupa kulit kopi dan tembakau. Disisi lain, limbah tersebut dapat menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. BOTALIKA merupakan sebuah inovasi pembuatan boneka horta berbentuk macan dari limbah kopi dan tembakau. Produk tersebut dapat mendukung Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Proyek ini kami kembangkan setelah melihat besarnya potensi lokal dari limbah kopi dan tembakau yang terdapat di Desa Banyuresmi. Keindahan alam yang dimiliki Desa Banyuresmi sangat mendukung untuk menjadikan desa tersebut menjadi sebuah desa wisata. Nantinya, boneka horta “BOTALIKA” dapat menjadi souvenir khas Desa Banyuresmi sebagai desa wisata Pasirmacan. The social service program in Banyuresmi village was done through field observations regarding the issues of agroindustrial waste. The majority of the public there created waste from the post-harvest activities of coffee and tobacco. To this day the utilization of agroindustrial waste in Banyuresmi village is limited to coffee been skin and tobacco. On the other hand, the waste can become a product with high economical value. BOTALIKA is a new innovation that creates horta dolls in the shape of a tiger from coffee and tobacco waste. The product can support Banyuresmi village as a the Pasirmacan tourism village through the utilization of local potentials in order to increase the community’s economy. The project was developed after identifying the local potential from coffee and tobacco waste that is in Banyuresmi village. The natural beauty of Banyuresmi village bolsters its efforts to become a tourism village. With time, the BOTALIKA horta dolls can become a souvenir from Banyuresmi village as the Pasirmacan tourisme village.
- Open Access
- 21 December 2019
- Published by LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang - Research Department in Indonesia University in Jurnal Hukum Positum
- Vol. 4 (2) , 57-67
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 21 December 2019
- Published by LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang - Research Department in Indonesia University in Jurnal Hukum Positum
- Vol. 4 (2) , 57-67
Open AccessPenyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Open Access
- 14 January 2019
- Published by Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar in VYAVAHARA DUTA
- Vol. 13 (2) , 72-81
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
In recent years, religious court tries to break the gap by means of roving or mobile court. Mobile court is applied to fill up sense of justice and right among citizen who do not have adequate knowledge about procedural law and live away from city center where court usually runs. This research is attempted to dig into the practices of mobile court and compare it with other principles of procedural laws in Indonesia civil code.This research is used juridical-normative method that emphasizes investigation into law provision that is valid in Indonesia jurisdiction. The investigation will be addressed to Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Legislation no 48 of 2009 on judiciary dominion, Legislation no 3 of 2015, Legislation no 50 of 2009 on religious court, and Supreme Court Legislation no 1 of 2015 on integrated service of mobile court in district court and religious court or Islamic court in order to publication of marriage certificate. This research is specifically analytical-descriptive in character and in order to obtain holistic description about practice of dispute settlement in Islamic court by means of mobile court in accordance to principles and codes of civil code procedural law. The result of this description then to be analyzed by means of qualitative-normative method on the ground of document research in which materials of legislation and jurisprudence are analyzed furthermore. This research also use observation and interview as complementary method, especially on how Tasimalaya District Court and Cimahi Religious Court practicing mobile court.
- 14 January 2019
- Published by Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar in VYAVAHARA DUTA
- Vol. 13 (2) , 72-81
Open AccessEFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
In recent years, religious court tries to break the gap by means of roving or mobile court. Mobile court is applied to fill up sense of justice and right among citizen who do not have adequate knowledge about procedural law and live away from city center where court usually runs. This research is attempted to dig into the practices of mobile court and compare it with other principles of procedural laws in Indonesia civil code.This research is used juridical-normative method that emphasizes investigation into law provision that is valid in Indonesia jurisdiction. The investigation will be addressed to Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Legislation no 48 of 2009 on judiciary dominion, Legislation no 3 of 2015, Legislation no 50 of 2009 on religious court, and Supreme Court Legislation no 1 of 2015 on integrated service of mobile court in district court and religious court or Islamic court in order to publication of marriage certificate. This research is specifically analytical-descriptive in character and in order to obtain holistic description about practice of dispute settlement in Islamic court by means of mobile court in accordance to principles and codes of civil code procedural law. The result of this description then to be analyzed by means of qualitative-normative method on the ground of document research in which materials of legislation and jurisprudence are analyzed furthermore. This research also use observation and interview as complementary method, especially on how Tasimalaya District Court and Cimahi Religious Court practicing mobile court.
- Open Access
- 10 October 2018
- Published by ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata in ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
- Vol. 4 (1) , 141-158
SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT TEPAT ADIL DAN MURAH
Basically, the procedural law of industrial relations court is quite similar to civil procedure apply in ordinary court. Article 57 of Law No. 2 of 2004 states that the procedural law apply in industrial relations court is civil procedure apply in ordinary court, unless particularly provided in Law No. 2 of 2004. It means that Law No. 2 of 2004 is lex specialis of HIR, RBg, or Rv. Site examination often held in civil proceeding to obtain certain evidence and make clear the case. Unfortunately, in industrial relations case, site examination may lead to obstacles for the judges and the parties, mostly for the employees, since the time limit to solve the case and the costs that should be paid by the parties.
- 10 October 2018
- Published by ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata in ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
- Vol. 4 (1) , 141-158
Open AccessSIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT TEPAT ADIL DAN MURAH
Basically, the procedural law of industrial relations court is quite similar to civil procedure apply in ordinary court. Article 57 of Law No. 2 of 2004 states that the procedural law apply in industrial relations court is civil procedure apply in ordinary court, unless particularly provided in Law No. 2 of 2004. It means that Law No. 2 of 2004 is lex specialis of HIR, RBg, or Rv. Site examination often held in civil proceeding to obtain certain evidence and make clear the case. Unfortunately, in industrial relations case, site examination may lead to obstacles for the judges and the parties, mostly for the employees, since the time limit to solve the case and the costs that should be paid by the parties.