Iqbal Miftakhul Mujtahid
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Iqbal Miftakhul Mujtahid has a total of 23 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Auradian Marta
Department of Government Studies, Universitas Riau, Indonesia
2 shared publications - Baskoro Wicaksono
Universitas Riau
2 shared publications - Steven Anthony
Faculty of Law, Social and Political Sciences, Universitas Terbuka, Indonesia
2 shared publications Titi Darmi
Public Administration Program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Bengkulu Kampus 4 UMB, H. Adam Malik Street, Bengkulu City, Indonesia
2 shared publications- Titi Darmi
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2 shared publications - Achmad Aminudin
Associate Professor, Public Administration, Bengkulu Universitas, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 8 November 2025
- Published by Publikasi Indonesia in Journal Research of Social Science, Economics, and Management
- Vol. 5 (4)
The Effect of Leadership, Motivation, and Work Environment on Employee Performance at Bank Mandiri Smart Branch Duri Sudirman
Bank Mandiri is the bank that receives the most customer complaints. Customer complaints reflect the suboptimal performance of employees in providing services, whether through digital channels or offline services at branch offices. This study aims to examine the influence of leadership style, motivation, and work environment on the performance of employees at Bank Mandiri Smart Branch Duri Sudirman. The research is quantitative descriptive in nature. Data collection techniques include questionnaires, observation, and documentation. The sample consisted of 119 bank employees. Data analysis was conducted using multiple regression. The results of the study indicate that motivation and work environment have a positive and significant effect on the performance of employees at Bank Mandiri Smart Branch Duri Sudirman, whereas leadership style does not have a positive and significant effect on employee performance at the branch.
- 8 November 2025
- Published by Publikasi Indonesia in Journal Research of Social Science, Economics, and Management
- Vol. 5 (4)
Open AccessThe Effect of Leadership, Motivation, and Work Environment on Employee Performance at Bank Mandiri Smart Branch Duri Sudirman
Bank Mandiri is the bank that receives the most customer complaints. Customer complaints reflect the suboptimal performance of employees in providing services, whether through digital channels or offline services at branch offices. This study aims to examine the influence of leadership style, motivation, and work environment on the performance of employees at Bank Mandiri Smart Branch Duri Sudirman. The research is quantitative descriptive in nature. Data collection techniques include questionnaires, observation, and documentation. The sample consisted of 119 bank employees. Data analysis was conducted using multiple regression. The results of the study indicate that motivation and work environment have a positive and significant effect on the performance of employees at Bank Mandiri Smart Branch Duri Sudirman, whereas leadership style does not have a positive and significant effect on employee performance at the branch.
- Open Access
- 5 September 2024
- Published by Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti) in Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
- Vol. 6 (1) , 56-67
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD pada Bappeda Kabupaten Mappi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi SPID telah efektif dan memberikan kemudahan dalam menganalisis data karena dalam perencanaan membutuhkan data masa lalu. Selanjutnya terdapat penghematan waktu, penghematan penggunaan kertas karena input data dilakukan secara online dan real time dan Bappeda tidak perlu merancang aplikasi perencanaan keuangan yang menelan biaya ratusan juta. Aspek Kecukupan, aplikasi SPID telah cukup memuaskan, dimana SPID tekah mengatasi masalah terkait data dan dokumen masa lalu yang dibutuhkan sebagai acuan dalam merancang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. SPID telah membantu mencegah duplikasi data, dimana aplikasi akan memberikan notif jika terdapat duplikasi dalam penganggaran, selanjutnya SPID juga membantu sebagai alat pengendalian yang akan menginformasikan situasi dan kondisi daerah untuk sebagai acuan dalam menyusun pembangunan daerah yang searah dengan kebutuhan masyarakat. Aspek perataan, manfaat penggunaan aplikasi SPID ini sangat merata tidak hanya bagi organisasi Bappeda melainkan juga bagi organisasi lainnya seperti penatausahaan dan pengguna aset daerah. Aspek Responsifitas dapat memuaskan kebutuhan Bappeda karena dapat membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah. Aspek Ketepatan, aplikasi SPID telah bernilai dan berguna karena dapat meningkatkan motivasi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, namun belum berdampak positif bagi masyarakat, dimana perencanaan Bappeda belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat bila dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan.
- 5 September 2024
- Published by Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti) in Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
- Vol. 6 (1) , 56-67
Open AccessEvaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD pada Bappeda Kabupaten Mappi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi SPID telah efektif dan memberikan kemudahan dalam menganalisis data karena dalam perencanaan membutuhkan data masa lalu. Selanjutnya terdapat penghematan waktu, penghematan penggunaan kertas karena input data dilakukan secara online dan real time dan Bappeda tidak perlu merancang aplikasi perencanaan keuangan yang menelan biaya ratusan juta. Aspek Kecukupan, aplikasi SPID telah cukup memuaskan, dimana SPID tekah mengatasi masalah terkait data dan dokumen masa lalu yang dibutuhkan sebagai acuan dalam merancang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. SPID telah membantu mencegah duplikasi data, dimana aplikasi akan memberikan notif jika terdapat duplikasi dalam penganggaran, selanjutnya SPID juga membantu sebagai alat pengendalian yang akan menginformasikan situasi dan kondisi daerah untuk sebagai acuan dalam menyusun pembangunan daerah yang searah dengan kebutuhan masyarakat. Aspek perataan, manfaat penggunaan aplikasi SPID ini sangat merata tidak hanya bagi organisasi Bappeda melainkan juga bagi organisasi lainnya seperti penatausahaan dan pengguna aset daerah. Aspek Responsifitas dapat memuaskan kebutuhan Bappeda karena dapat membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah. Aspek Ketepatan, aplikasi SPID telah bernilai dan berguna karena dapat meningkatkan motivasi Bappeda dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, namun belum berdampak positif bagi masyarakat, dimana perencanaan Bappeda belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat bila dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan.
- Open Access
- 5 September 2024
- Published by Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti) in Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
- Vol. 6 (1) , 47-55
Implementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah Di Kabupaten Mappi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, penatausahaan aset daerah memiliki jaringan komunikasi di luar organisasi yakni pada organisasi pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah. Aspek sumber daya. Sumber daya mencangkup kompetensi dan pemahaman penatausahaan masih sangat minim terkait pelaksanaan penghapusan aset daerah yang tidak produktif, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi yang terjadi di Pemkab Mappi sehingga menghambat otonomi daerah Pemkab Mappi karena aset yang tidak produktif tidak memberikan manfaat bagi Pemkab Mappi namun menguras biaya pemeliharaan. Aspek disposisi. Sikap para penatausahaan belum memiliki komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan inventaris aset tidak produktif. Aspek Struktur birokrasi. Struktur birokrasi penatausahaan tidak terjadi tumpang tindih wewenang disebabkan karena organisasi dipimpin oleh satu pemimpin, sehingga hanya satu pimpinan yang mengarahkan dan keputusan yang dihasilkan jelas. Selain itu struktur organisasi terlah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi dimana, pembagian kerja ini untuk mencegah adanya gesekan antara anggota organisasi dan perkerjaan dapat dilakukan dengan adanya saling kerjasama dengan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi pembagian kerja juga untuk memudahkan kegiatan pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dilakukan evaluasi terkait tugas dan tanggung jawab pembagian kerja juga akan mengurangi kerumitan karena ada pengelompokan pekerjaan. Selain itu pembagian kerja juga akan dapat diukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai.
- 5 September 2024
- Published by Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti) in Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
- Vol. 6 (1) , 47-55
Open AccessImplementasi Kebijakan Penatausahaan Aset Daerah Di Kabupaten Mappi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, penatausahaan aset daerah memiliki jaringan komunikasi di luar organisasi yakni pada organisasi pengelola aset daerah dan pengguna aset daerah. Aspek sumber daya. Sumber daya mencangkup kompetensi dan pemahaman penatausahaan masih sangat minim terkait pelaksanaan penghapusan aset daerah yang tidak produktif, hal ini dapat mengakibatkan inefisiensi yang terjadi di Pemkab Mappi sehingga menghambat otonomi daerah Pemkab Mappi karena aset yang tidak produktif tidak memberikan manfaat bagi Pemkab Mappi namun menguras biaya pemeliharaan. Aspek disposisi. Sikap para penatausahaan belum memiliki komitmen yang tinggi terkait pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan inventaris aset tidak produktif. Aspek Struktur birokrasi. Struktur birokrasi penatausahaan tidak terjadi tumpang tindih wewenang disebabkan karena organisasi dipimpin oleh satu pemimpin, sehingga hanya satu pimpinan yang mengarahkan dan keputusan yang dihasilkan jelas. Selain itu struktur organisasi terlah sesuai antara pembagian kerja dan tujuan organisasi dimana, pembagian kerja ini untuk mencegah adanya gesekan antara anggota organisasi dan perkerjaan dapat dilakukan dengan adanya saling kerjasama dengan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi pembagian kerja juga untuk memudahkan kegiatan pekerjaan sesuai bidangnya dan dapat dilakukan evaluasi terkait tugas dan tanggung jawab pembagian kerja juga akan mengurangi kerumitan karena ada pengelompokan pekerjaan. Selain itu pembagian kerja juga akan dapat diukur siapa mengerjakan apa dan bagaimana hasil yang dicapai.
- Open Access
- 13 November 2023
- Published by Ridwan Institute in Asian Journal of Engineering, Social and Health
- Vol. 2 (11) , 1482-1487
Innovation Governance in Empowering Disabilities Communities
The target to be achieved during the research period is to strengthen the political, legal, social and cultural systems in the era of industrial society 5.0 for the welfare of the people. This research aims to explain the implementation of disability community empowerment in Kampar Regency and explore the collaborative governance model in empowering the disability community in Kampar Regency. This research uses a qualitative research approach using data collection techniques in the form of interviews and document review. The analysis used in this research adapts to the case study approach, namely building explanations by collecting information from (many) different sources to then discuss and analyze with relevant theories and clear statements. Based on the research results, it was found that the innovation governance model in empowering disabilities is realized in 3 roles of the Kampar Regency Government. This role has been carried out but has not been strengthened by regional regulations to strengthen institutions and affirmative action.
- 13 November 2023
- Published by Ridwan Institute in Asian Journal of Engineering, Social and Health
- Vol. 2 (11) , 1482-1487
Open AccessInnovation Governance in Empowering Disabilities Communities
The target to be achieved during the research period is to strengthen the political, legal, social and cultural systems in the era of industrial society 5.0 for the welfare of the people. This research aims to explain the implementation of disability community empowerment in Kampar Regency and explore the collaborative governance model in empowering the disability community in Kampar Regency. This research uses a qualitative research approach using data collection techniques in the form of interviews and document review. The analysis used in this research adapts to the case study approach, namely building explanations by collecting information from (many) different sources to then discuss and analyze with relevant theories and clear statements. Based on the research results, it was found that the innovation governance model in empowering disabilities is realized in 3 roles of the Kampar Regency Government. This role has been carried out but has not been strengthened by regional regulations to strengthen institutions and affirmative action.
- Open Access
- 28 September 2023
- Published by Kaunas University of Technology (KTU) in Public Policy And Administration
- Vol. 22 (3) , 344-357
The Bargaining Politics: Determining Regional Public Policy in Formulating the Samisake Revolving Fund Program in Bengkulu City, Indonesia
The political arena influences the selection of an alternative policy for Samisake Revolving Fund program. In this phase, various interests affect the policy outcome, including conflict and bargaining positions among policymakers. Therefore, this study aimed to examine public participation in policy formulation for the Samisake Revolving Fund program in Bengkulu City, Indonesia. A qualitative method was used with a case study approach to the policy design, as well as typical conditions and variables. Data were collected by interviewing seven informants of five stakeholder elements and analyzed using flowing analysis. The results indicated high community involvement in the public policy formulation process that entails pushing issues into the policy agenda. The best policy alternative should satisfy all interested parties. Additionally, the policy was established by issuing the Regional Regulation draft on allocating the funding. This Regional Regulation should be accepted and implemented by all parties transparently with accountability to increase community participation and empowerment. The policy process displays a complex interaction among the policymakers. These policymakers include the executives of the Bengkulu City government from the Regional Technical Unit, community leaders and organizations, NGOs, and university academics. The interaction influences choices and policy decisions by creating conflict and tension in discussing the draft of Samisake Fund Regional Regulation. Therefore, future studies could examine stakeholder network participation in policy formulation and strengthening inter-institutional capacity to avoid conflict.
- 28 September 2023
- Published by Kaunas University of Technology (KTU) in Public Policy And Administration
- Vol. 22 (3) , 344-357
Open AccessThe Bargaining Politics: Determining Regional Public Policy in Formulating the Samisake Revolving Fund Program in Bengkulu City, Indonesia
The political arena influences the selection of an alternative policy for Samisake Revolving Fund program. In this phase, various interests affect the policy outcome, including conflict and bargaining positions among policymakers. Therefore, this study aimed to examine public participation in policy formulation for the Samisake Revolving Fund program in Bengkulu City, Indonesia. A qualitative method was used with a case study approach to the policy design, as well as typical conditions and variables. Data were collected by interviewing seven informants of five stakeholder elements and analyzed using flowing analysis. The results indicated high community involvement in the public policy formulation process that entails pushing issues into the policy agenda. The best policy alternative should satisfy all interested parties. Additionally, the policy was established by issuing the Regional Regulation draft on allocating the funding. This Regional Regulation should be accepted and implemented by all parties transparently with accountability to increase community participation and empowerment. The policy process displays a complex interaction among the policymakers. These policymakers include the executives of the Bengkulu City government from the Regional Technical Unit, community leaders and organizations, NGOs, and university academics. The interaction influences choices and policy decisions by creating conflict and tension in discussing the draft of Samisake Fund Regional Regulation. Therefore, future studies could examine stakeholder network participation in policy formulation and strengthening inter-institutional capacity to avoid conflict.
- Open Access
- 8 June 2023
- Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin SH in MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
- Vol. 12 (1) , 1-8
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA SERENTAK DESEMBER 2020
PemilihSpemula yang baru pertamaSkali menggunakan hak suaranyaSuntuk memilih pada umumnyaSbelum sepenuhnya pahamSdalam kegiatanSpilkada, khususnya padaSpilkada Desember 2020. Namun, padaSdasarnya pemilih pemulaSharus menyadari bahwaSkegiatan berpartisipasi dalamSpelaksanaan pilkadaStersebut menentukan masa depanSnegara dan bangsaSIndonesia. TujuanSpenelitian ini untukSmengetahuiSbentuk partisipasiSpemilih pemula dalam pelaksanaanSpilkada Desember 2020 di Desa PadangSLebar Kecamatan Pino KabupatenSBengkulu Selatan. SertaAuntuk mengetahuiSfaktor-faktor yang mempengaruhi partisipasiNpemilih pemula dalam pelaksanaanMpilkada Desember 2020 di DesaMPadang Lebar Kecamatan PinoJKabupaten BengkuluMSelatan. Jenis penelitianMyang digunakan adalah deskriptifJdengan pendekatanMkualitatif. Informan ditetapkanKdengan teknik pusposiveMsampling sebanyak 5Kinforman. Teknik pengumpulanMdata yang digunakan yaituMobservasi, wawancara, danKdokumentasi. AnalisisKdata kualitatif dan hasil penelitianAmenunjukkan bahwaApartisipasi pemilihSpemula di Desa PadangSLebar Kecamatan PinoNsudah cukup baik. Bentuk partisipasiApemilih pemula di Desa PadangALebar Kecamatan Pino KabupatenABengkulu Selatan yang pertama yaituApemberian suara, hampir semuaApemilih pemula menggunakan hakAsuaranya. Kedua yaituAkampanye, kegiatan kampanyeShanya sebagian dari pemilih pemulaAyang melakukan kegiatanAini. Ketiga yaitu diskusiApolitik, kegiatanSdiskusi politik ini dilakukan hanyaAoleh pemilih pemulaAtertentu saja. Sedangkan untuk faktor.Ayang mempengaruhiHpartisipasi pemilih.AApemula.AdalamApelaksanaan pilkada Desember 2020 di DesaAPadang.SSLebar Kecamatan. PinoSKabupaten Bengkulu. Selatan adalah rasaSingin tahu, kesadaranApolitik, faktorAkeluarga, dan kesibukanAsehari
- 8 June 2023
- Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin SH in MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
- Vol. 12 (1) , 1-8
Open AccessPARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA SERENTAK DESEMBER 2020
PemilihSpemula yang baru pertamaSkali menggunakan hak suaranyaSuntuk memilih pada umumnyaSbelum sepenuhnya pahamSdalam kegiatanSpilkada, khususnya padaSpilkada Desember 2020. Namun, padaSdasarnya pemilih pemulaSharus menyadari bahwaSkegiatan berpartisipasi dalamSpelaksanaan pilkadaStersebut menentukan masa depanSnegara dan bangsaSIndonesia. TujuanSpenelitian ini untukSmengetahuiSbentuk partisipasiSpemilih pemula dalam pelaksanaanSpilkada Desember 2020 di Desa PadangSLebar Kecamatan Pino KabupatenSBengkulu Selatan. SertaAuntuk mengetahuiSfaktor-faktor yang mempengaruhi partisipasiNpemilih pemula dalam pelaksanaanMpilkada Desember 2020 di DesaMPadang Lebar Kecamatan PinoJKabupaten BengkuluMSelatan. Jenis penelitianMyang digunakan adalah deskriptifJdengan pendekatanMkualitatif. Informan ditetapkanKdengan teknik pusposiveMsampling sebanyak 5Kinforman. Teknik pengumpulanMdata yang digunakan yaituMobservasi, wawancara, danKdokumentasi. AnalisisKdata kualitatif dan hasil penelitianAmenunjukkan bahwaApartisipasi pemilihSpemula di Desa PadangSLebar Kecamatan PinoNsudah cukup baik. Bentuk partisipasiApemilih pemula di Desa PadangALebar Kecamatan Pino KabupatenABengkulu Selatan yang pertama yaituApemberian suara, hampir semuaApemilih pemula menggunakan hakAsuaranya. Kedua yaituAkampanye, kegiatan kampanyeShanya sebagian dari pemilih pemulaAyang melakukan kegiatanAini. Ketiga yaitu diskusiApolitik, kegiatanSdiskusi politik ini dilakukan hanyaAoleh pemilih pemulaAtertentu saja. Sedangkan untuk faktor.Ayang mempengaruhiHpartisipasi pemilih.AApemula.AdalamApelaksanaan pilkada Desember 2020 di DesaAPadang.SSLebar Kecamatan. PinoSKabupaten Bengkulu. Selatan adalah rasaSingin tahu, kesadaranApolitik, faktorAkeluarga, dan kesibukanAsehari
- Open Access
- 29 April 2023
- Published by Universitas Batanghari Jambi in J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)
- Vol. 8 (1) , 1191-1202
Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2020)
Corporate Social Responsibility (CSR) is an effort to maintain the company's position in the competition to maintain harmony with consumers. Not only CSR, the company must also strengthen the company's internals by implementing Good Corporate Governance (GCG). CSR and GCG are able to increase the company's profitability. This underlies the purpose of the study, namely to determine the ability of CSR and GCG in influencing the profitability of mining companies listed on the IDX. One of the advantages of this thesis is that this research was carried out by observation to find out the financial statements of mining companies listed on the IDX and included in statistical analysis calculations (using the R Program) using the Panel Data Regression analysis method and tested in each variable to find out whether there is an influence between Variables. This type of research is quantitative research with secondary data on IDX financial statements as data collection. The sample in this study is a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2010-2020 with 34 mining companies annually in accordance with the established criteria. The data analysis method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach using panel data regression. The results of the analysis show that csr and GCG variables do not have a significant influence on ROA. In addition, the p-value has a value of (0.97) with a value higher than the significance value of 0.05. The event proved that regression modeling was incapable of explaining the ROA data. This happens because the financial performance of a company is influenced by various factors. One of the factors is that during 2019 the stock index of mining companies experienced a decline due to a decrease in coal prices. In other words, if CSR and GCG get better, the company's profitability will increase.
- 29 April 2023
- Published by Universitas Batanghari Jambi in J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)
- Vol. 8 (1) , 1191-1202
Open AccessPengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2020)
Corporate Social Responsibility (CSR) is an effort to maintain the company's position in the competition to maintain harmony with consumers. Not only CSR, the company must also strengthen the company's internals by implementing Good Corporate Governance (GCG). CSR and GCG are able to increase the company's profitability. This underlies the purpose of the study, namely to determine the ability of CSR and GCG in influencing the profitability of mining companies listed on the IDX. One of the advantages of this thesis is that this research was carried out by observation to find out the financial statements of mining companies listed on the IDX and included in statistical analysis calculations (using the R Program) using the Panel Data Regression analysis method and tested in each variable to find out whether there is an influence between Variables. This type of research is quantitative research with secondary data on IDX financial statements as data collection. The sample in this study is a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2010-2020 with 34 mining companies annually in accordance with the established criteria. The data analysis method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach using panel data regression. The results of the analysis show that csr and GCG variables do not have a significant influence on ROA. In addition, the p-value has a value of (0.97) with a value higher than the significance value of 0.05. The event proved that regression modeling was incapable of explaining the ROA data. This happens because the financial performance of a company is influenced by various factors. One of the factors is that during 2019 the stock index of mining companies experienced a decline due to a decrease in coal prices. In other words, if CSR and GCG get better, the company's profitability will increase.
- Open Access
- 17 April 2023
- Published by Ridwan Institute in International Journal of Social Service and Research
- Vol. 3 (4) , 990-997
Disability Empowerment in the Perspective of Collaborative Governance in Kampar District
The capacity of local governments to empower persons with disabilities is still limited and not optimal, therefore it requires a collaborative approach involving all stakeholders in the region. Empowerment of individuals and communities with disabilities in Kampar District is not carried out continuously, fragmented, and has not been implemented holistically. In fact, the design of institutions in community empowerment is also unclear so that the disability community does not get their rights. The purpose of this study is to describe the policies carried out by the local government of Kampar Regency in fulfilling the rights of people with disabilities and the impact of these policies from the perspective of collaborative governance. This study uses a qualitative research approach using data collection techniques in the form of interviews and document review. The analysis used in this study adapts to the case study approach, which is to build explanations by collecting information from (many) different sources to then be discussed and analyzed with relevant theories and clear statements. Based on the results of the study, it was found that (1) empowerment from the perspective of participation in disability empowerment is still very minimal, especially the involvement of the private sector in empowering, disability empowerment in Kampar Regency in the perspective of collaborative governance has not shown optimal results, (2) disability empowerment in Kampar Regency in the perspective of collaborative governance has not shown optimal results, (3) the facilitative leadership aspect has also not shown its role in gathering all parties and potential resources available in empowering people with disabilities. Therefore, this study recommends the importance for local governments to expand networks, communication, coordination and intensive and sustainable cooperation with various stakeholders, both public and private, to strengthen regional disability programs.
- 17 April 2023
- Published by Ridwan Institute in International Journal of Social Service and Research
- Vol. 3 (4) , 990-997
Open AccessDisability Empowerment in the Perspective of Collaborative Governance in Kampar District
The capacity of local governments to empower persons with disabilities is still limited and not optimal, therefore it requires a collaborative approach involving all stakeholders in the region. Empowerment of individuals and communities with disabilities in Kampar District is not carried out continuously, fragmented, and has not been implemented holistically. In fact, the design of institutions in community empowerment is also unclear so that the disability community does not get their rights. The purpose of this study is to describe the policies carried out by the local government of Kampar Regency in fulfilling the rights of people with disabilities and the impact of these policies from the perspective of collaborative governance. This study uses a qualitative research approach using data collection techniques in the form of interviews and document review. The analysis used in this study adapts to the case study approach, which is to build explanations by collecting information from (many) different sources to then be discussed and analyzed with relevant theories and clear statements. Based on the results of the study, it was found that (1) empowerment from the perspective of participation in disability empowerment is still very minimal, especially the involvement of the private sector in empowering, disability empowerment in Kampar Regency in the perspective of collaborative governance has not shown optimal results, (2) disability empowerment in Kampar Regency in the perspective of collaborative governance has not shown optimal results, (3) the facilitative leadership aspect has also not shown its role in gathering all parties and potential resources available in empowering people with disabilities. Therefore, this study recommends the importance for local governments to expand networks, communication, coordination and intensive and sustainable cooperation with various stakeholders, both public and private, to strengthen regional disability programs.
- Open Access
- 30 June 2022
- Published by Politeknik Negeri Media Kreatif in Jurnal Ilmiah Publipreneur
- Vol. 10 (1) , 14-27
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 126 KOTA PEKANBARU
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS ) di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru beserta faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Fokus penelitian ini pada aspek gaji guru honorer sekolah, pengadaan alat multimedia dan buku wajib bagi siswa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan sebanyak 10 orang dengan teknik purposive sampling . Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis didapati bahwa pelaksanaan bantuan operasional sekolah berjalan lancar dan ketentuan administrasi dilaksanakan dengan baik. pada aspek komunikasi, terjalin komunikasi efektif antara pemangku kepentingan dan sasaran kebijakan. Untuk aspek sumber daya, tersedianya staff yang berkompeten dalam mengelola BOS. Pada aspek struktur birokrasi, pengelola BOS menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran mengacu dan berpedoman pada petunjuk teknis BOS. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS tahun 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru yakni faktor pendukung yang terdiri dari SOP, komunikasi, disposisi dan sumber daya sedangkan faktor penghambat terdiri dari struktur birokrasi, wewenang dan LSM. Walaupun terdapat faktor penghambat dalam implementasinya, namun secara umum peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar negeri 126 pekanbaru tahun 2020 telah berjalan dengan baik.
- 30 June 2022
- Published by Politeknik Negeri Media Kreatif in Jurnal Ilmiah Publipreneur
- Vol. 10 (1) , 14-27
Open AccessIMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 126 KOTA PEKANBARU
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS ) di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru beserta faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Fokus penelitian ini pada aspek gaji guru honorer sekolah, pengadaan alat multimedia dan buku wajib bagi siswa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan sebanyak 10 orang dengan teknik purposive sampling . Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis didapati bahwa pelaksanaan bantuan operasional sekolah berjalan lancar dan ketentuan administrasi dilaksanakan dengan baik. pada aspek komunikasi, terjalin komunikasi efektif antara pemangku kepentingan dan sasaran kebijakan. Untuk aspek sumber daya, tersedianya staff yang berkompeten dalam mengelola BOS. Pada aspek struktur birokrasi, pengelola BOS menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran mengacu dan berpedoman pada petunjuk teknis BOS. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS tahun 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru yakni faktor pendukung yang terdiri dari SOP, komunikasi, disposisi dan sumber daya sedangkan faktor penghambat terdiri dari struktur birokrasi, wewenang dan LSM. Walaupun terdapat faktor penghambat dalam implementasinya, namun secara umum peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar negeri 126 pekanbaru tahun 2020 telah berjalan dengan baik.
- Open Access
- 30 May 2022
- Published by Universitas Gadjah Mada in JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
- Vol. 26 (1) , 47-58
Social Capital Analysis in Small and Micro Enterprises (SMEs) Management during the Covid-19 Pandemic
Small and Micro Enterprises (SMEs) in Indonesia play an important role as a vital source of employment, contribute significantly to of the country’s Gross Domestic Product (GDP ) and a crucial source of economic security for the lower middle class. However, during Covid-19 pandemic, SMEs have faced serious challenges that have had adverse impact on business operations. Government policies that were aimed at controlling the spread of Covid-19, that included Large-scale Social Restrictions (PSBB) policy and social distancing rules, have had adverse impact on SME economic activities. This study analyzes social capital in the management of SMEs in Bengkulu city. The research was based on primary data and secondary data sources. Meanwhile, data analysis involved frequency distribution statistics. The empirical results showed that social capital in the management of SMEs as manifested in mutual trust, business networks, and solidarity had positive impact on SMEs management in Bengkulu city.
- 30 May 2022
- Published by Universitas Gadjah Mada in JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
- Vol. 26 (1) , 47-58
Open AccessSocial Capital Analysis in Small and Micro Enterprises (SMEs) Management during the Covid-19 Pandemic
Small and Micro Enterprises (SMEs) in Indonesia play an important role as a vital source of employment, contribute significantly to of the country’s Gross Domestic Product (GDP ) and a crucial source of economic security for the lower middle class. However, during Covid-19 pandemic, SMEs have faced serious challenges that have had adverse impact on business operations. Government policies that were aimed at controlling the spread of Covid-19, that included Large-scale Social Restrictions (PSBB) policy and social distancing rules, have had adverse impact on SME economic activities. This study analyzes social capital in the management of SMEs in Bengkulu city. The research was based on primary data and secondary data sources. Meanwhile, data analysis involved frequency distribution statistics. The empirical results showed that social capital in the management of SMEs as manifested in mutual trust, business networks, and solidarity had positive impact on SMEs management in Bengkulu city.