Eny Kusdarini
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Eny Kusdarini has a total of 23 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Suharno Suharno
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
2 shared publications - Afgha Okza Eriranda
Universitas Negeri Yogyakarta
1 shared publication - Agus Bambang Nugraha
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
1 shared publication - Ali Masykur Fathurrahman
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
1 shared publication Alil Rinenggo
1 shared publicationAnang Priyanto
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 1 October 2026
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in INOTEKS: Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi, dan Seni
- p. 62-68
Peningkatan pemahaman penyusunan peraturan kalurahan bagi perangkat desa
Penyusunan produk hukum kalurahan membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai jenis peraturan, pembagian kewenangan, dan prosedur pembentukannya. Keterbatasan pemahaman terhadap aspek tersebut menjadi tantangan bagi perangkat kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman perangkat Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, dan anggota Bamuskal mengenai penyusunan produk hukum kalurahan. Kegiatan dilaksanakan secara luring dengan melibatkan sekitar 20 peserta melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan penyusunan peraturan. Materi mencakup jenis produk hukum, kewenangan pembentukannya, prosedur penyusunan, serta upaya mencegah kesalahan administratif. Evaluasi dilakukan selama dan setelah pelatihan melalui pengamatan keterlibatan peserta dan penelaahan pelaksanaan kegiatan. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan terlaksana sesuai rencana dan peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi serta latihan. Pendekatan partisipatif ini juga memungkinkan peserta menyampaikan persoalan praktis yang mereka hadapi. Peserta memperoleh kesempatan untuk menghubungkan pemahaman mengenai ketentuan hukum dengan praktik penyusunan peraturan kalurahan. Namun, peningkatan pengetahuan dan keterampilan belum dapat dinyatakan secara terukur karena evaluasi tidak menggunakan tes awal, tes akhir, atau penilaian hasil rancangan peraturan. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan kapasitas aparatur kalurahan dan menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan disertai instrumen evaluasi yang lebih sistematis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan berlandaskan kepastian hukum.
- 1 October 2026
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in INOTEKS: Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan,Teknologi, dan Seni
- p. 62-68
Open AccessPeningkatan pemahaman penyusunan peraturan kalurahan bagi perangkat desa
Penyusunan produk hukum kalurahan membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai jenis peraturan, pembagian kewenangan, dan prosedur pembentukannya. Keterbatasan pemahaman terhadap aspek tersebut menjadi tantangan bagi perangkat kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman perangkat Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, dan anggota Bamuskal mengenai penyusunan produk hukum kalurahan. Kegiatan dilaksanakan secara luring dengan melibatkan sekitar 20 peserta melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan penyusunan peraturan. Materi mencakup jenis produk hukum, kewenangan pembentukannya, prosedur penyusunan, serta upaya mencegah kesalahan administratif. Evaluasi dilakukan selama dan setelah pelatihan melalui pengamatan keterlibatan peserta dan penelaahan pelaksanaan kegiatan. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan terlaksana sesuai rencana dan peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi serta latihan. Pendekatan partisipatif ini juga memungkinkan peserta menyampaikan persoalan praktis yang mereka hadapi. Peserta memperoleh kesempatan untuk menghubungkan pemahaman mengenai ketentuan hukum dengan praktik penyusunan peraturan kalurahan. Namun, peningkatan pengetahuan dan keterampilan belum dapat dinyatakan secara terukur karena evaluasi tidak menggunakan tes awal, tes akhir, atau penilaian hasil rancangan peraturan. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan kapasitas aparatur kalurahan dan menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan disertai instrumen evaluasi yang lebih sistematis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan berlandaskan kepastian hukum.
- Open Access
- 31 March 2026
- Published by State University of Medan in Jurnal Kewarganegaraan
- Vol. 23 (1) , 14-30
Lifelong Citizenship: Integrating Ecological Values Into Podcaster-Based Digital Learning
The principle of lifelong citizenship plays a crucial role in fostering citizens' ecological awareness and responsibility in the digital age. This study aims to integrate lifelong citizenship values through podcast technology in ecological citizenship learning. The research method employed a qualitative approach with a case study design, implemented in the Wetland Environmental Citizenship course in the Civics Study Program at Universitas Lambung Mangkurat. Respondents comprised four lecturers and 12 students, selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and validated using source triangulation and member checking. Data analysis was conducted interactively through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that using podcast media provides flexibility, creativity, and active student involvement in critically understanding citizenship and environmental issues. Podcast-based learning strengthens students' character as reflective, participatory, and sustainable ecological citizens, which aligns with the principle of lifelong citizenship.
- 31 March 2026
- Published by State University of Medan in Jurnal Kewarganegaraan
- Vol. 23 (1) , 14-30
Open AccessLifelong Citizenship: Integrating Ecological Values Into Podcaster-Based Digital Learning
The principle of lifelong citizenship plays a crucial role in fostering citizens' ecological awareness and responsibility in the digital age. This study aims to integrate lifelong citizenship values through podcast technology in ecological citizenship learning. The research method employed a qualitative approach with a case study design, implemented in the Wetland Environmental Citizenship course in the Civics Study Program at Universitas Lambung Mangkurat. Respondents comprised four lecturers and 12 students, selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and validated using source triangulation and member checking. Data analysis was conducted interactively through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that using podcast media provides flexibility, creativity, and active student involvement in critically understanding citizenship and environmental issues. Podcast-based learning strengthens students' character as reflective, participatory, and sustainable ecological citizens, which aligns with the principle of lifelong citizenship.
- Open Access
- 8 January 2025
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in AGORA
- Vol. 13 (4) , 384-394
Hambatan dan Upaya Guru Pendidikan Pancasila dalam Penanaman Karakter melalui Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul
Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi guru Pendidikan Pancasila dalam penanaman karakter melalui Kurikulum Merdeka. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Subjek penelitian ditentukan dengan mengunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penanaman karakter melalui Kurikulum Merdeka, guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul menggunakan strategi berupa Keteladanan; Pembiasaan; Penanaman Nilai dengan Motivasi, Punishment, dan Reward; Pengkondisian Kelas; dan Integrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. Terdapat pembelajaran proyek khusus dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila terkait penanaman karakter melalui Kurikulum Merdeka terbagi menjadi tiga tema, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Gaya Hidup Berkelanjutan, dan Kewirausahaan. Terdapat hambatan dalam penanaman karakter disebabkan oleh tiga faktor, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua. Upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan pihak sekolah dalam menangani hambatan selama proses penanaman karakter, yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan guru dan staf pendidikan, peningkatan pengawasan peserta didik, peningkatan peran dan dukungan orang tua, dan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana
- 8 January 2025
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in AGORA
- Vol. 13 (4) , 384-394
Open AccessHambatan dan Upaya Guru Pendidikan Pancasila dalam Penanaman Karakter melalui Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul
Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi guru Pendidikan Pancasila dalam penanaman karakter melalui Kurikulum Merdeka. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Subjek penelitian ditentukan dengan mengunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penanaman karakter melalui Kurikulum Merdeka, guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul menggunakan strategi berupa Keteladanan; Pembiasaan; Penanaman Nilai dengan Motivasi, Punishment, dan Reward; Pengkondisian Kelas; dan Integrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. Terdapat pembelajaran proyek khusus dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila terkait penanaman karakter melalui Kurikulum Merdeka terbagi menjadi tiga tema, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Gaya Hidup Berkelanjutan, dan Kewirausahaan. Terdapat hambatan dalam penanaman karakter disebabkan oleh tiga faktor, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua. Upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan pihak sekolah dalam menangani hambatan selama proses penanaman karakter, yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan guru dan staf pendidikan, peningkatan pengawasan peserta didik, peningkatan peran dan dukungan orang tua, dan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana
- Open Access
- 7 December 2024
- Published by Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti) in Dinasti International Journal of Education Management And Social Science
- Vol. 6 (2) , 1341-1349
Integrating Human Rights Education to Combat Bullying in Schools: A Cross-Cultural Study
Human rights education (HRE) has been shown to be an effective tool in combating bullying in schools. This study aims to explore the integration of HRE into school curricula across cultures and its impact on bullying behavior. Through case studies in several countries, including Indonesia, the United States, and Finland, the study found that a human rights-based approach not only increases students’ awareness of their rights and those of others, but also creates a safer and more inclusive school environment. The results of the study demonstrate the importance of cross-cultural collaboration in formulating effective strategies to reduce bullying in schools.
- 7 December 2024
- Published by Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti) in Dinasti International Journal of Education Management And Social Science
- Vol. 6 (2) , 1341-1349
Open AccessIntegrating Human Rights Education to Combat Bullying in Schools: A Cross-Cultural Study
Human rights education (HRE) has been shown to be an effective tool in combating bullying in schools. This study aims to explore the integration of HRE into school curricula across cultures and its impact on bullying behavior. Through case studies in several countries, including Indonesia, the United States, and Finland, the study found that a human rights-based approach not only increases students’ awareness of their rights and those of others, but also creates a safer and more inclusive school environment. The results of the study demonstrate the importance of cross-cultural collaboration in formulating effective strategies to reduce bullying in schools.
- Open Access
- 30 September 2024
- Published by Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia) in JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM
- Vol. 31 (3) , 560-584
Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Social welfare is a crucial element of a nation, which involves various aspects of life such as health, education, economy, environment, social, and politics that are included in the concept of welfare state. The implementation of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution in practice displays various obstacles faced by the government in actualising social welfare. This study indicates the significance of the welfare state as a critical review and evaluation and an effective scheme, so that it is used as an antidote by focusing on the constitutional mandate which is the basis for this research. This research uses a normative legal research study method with a conceptual approach and a regulatory approach. The results of this study highlight the significance of the welfare state in creating welfare according to the constitutional mandate that has been stated. Focusing on the concept of the welfare state, examining the active role of the state in ensuring a fair distribution of social welfare, and protecting human rights through social security. This reflects the commitment of the Indonesian government to fulfill the fundamental rights of its citizens, especially those who are still less fortunate. These actions reflect the dedication of the state to addressing social and economic disparities through various redistribution measures. The constitutional mandate emphasizes the central role of the welfare state in the layout of the national development of Indonesia. This comprehensive analysis is expected to provide significant contributions in improving the implementation of social welfare policies and achieving the constitutional goal of optimally caring for the less fortunates and neglected children.Keywords: Justice, Welfare, Welfare State. AbstrakKesejahteraan masyarakat adalah aspek penting dalam suatu negara, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik yang tercakup dalam konsep welfare state. Implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada praktiknya, menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini memperlihatkan kebermaknaan welfare state sebagai tinjauan dan evaluasi kritis serta skema efektif, sehingga dijadikan sebagai penawar dengan berfokus sesuai amanat konstitusi yang menjadi landasan pada penelitian ini. Riset ini mempergunakan metode kajian penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyoroti kebermaknaan welfare state dalam menciptakan kesejahteraan sesuai amanat konstitusi yang telah dicantumkan. Fokus pada konsep welfare state, mengkaji peran aktif negara dalam memastikan distribusi kesejahteraan sosial yang adil, serta melindungi hak asasi manusia melalui jaminan sosial. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, khususnya mereka yang masih kurang beruntung. Tindakan tersebut mencerminkan dedikasi negara dalam menangani disparitas sosial dan ekonomi melalui langkah-langkah redistribusi yang beragam. Amanat konstitusi tersebut menegaskan peran sentral welfare state dalam pembangunan nasional Indonesia. Analisis komprehensif ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar secara optimal.Kata Kunci: Keadilan, Kesejahteraan, Negara Kesejahteraan.
- 30 September 2024
- Published by Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia) in JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM
- Vol. 31 (3) , 560-584
Open AccessMakna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Social welfare is a crucial element of a nation, which involves various aspects of life such as health, education, economy, environment, social, and politics that are included in the concept of welfare state. The implementation of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution in practice displays various obstacles faced by the government in actualising social welfare. This study indicates the significance of the welfare state as a critical review and evaluation and an effective scheme, so that it is used as an antidote by focusing on the constitutional mandate which is the basis for this research. This research uses a normative legal research study method with a conceptual approach and a regulatory approach. The results of this study highlight the significance of the welfare state in creating welfare according to the constitutional mandate that has been stated. Focusing on the concept of the welfare state, examining the active role of the state in ensuring a fair distribution of social welfare, and protecting human rights through social security. This reflects the commitment of the Indonesian government to fulfill the fundamental rights of its citizens, especially those who are still less fortunate. These actions reflect the dedication of the state to addressing social and economic disparities through various redistribution measures. The constitutional mandate emphasizes the central role of the welfare state in the layout of the national development of Indonesia. This comprehensive analysis is expected to provide significant contributions in improving the implementation of social welfare policies and achieving the constitutional goal of optimally caring for the less fortunates and neglected children.Keywords: Justice, Welfare, Welfare State. AbstrakKesejahteraan masyarakat adalah aspek penting dalam suatu negara, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik yang tercakup dalam konsep welfare state. Implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada praktiknya, menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini memperlihatkan kebermaknaan welfare state sebagai tinjauan dan evaluasi kritis serta skema efektif, sehingga dijadikan sebagai penawar dengan berfokus sesuai amanat konstitusi yang menjadi landasan pada penelitian ini. Riset ini mempergunakan metode kajian penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyoroti kebermaknaan welfare state dalam menciptakan kesejahteraan sesuai amanat konstitusi yang telah dicantumkan. Fokus pada konsep welfare state, mengkaji peran aktif negara dalam memastikan distribusi kesejahteraan sosial yang adil, serta melindungi hak asasi manusia melalui jaminan sosial. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, khususnya mereka yang masih kurang beruntung. Tindakan tersebut mencerminkan dedikasi negara dalam menangani disparitas sosial dan ekonomi melalui langkah-langkah redistribusi yang beragam. Amanat konstitusi tersebut menegaskan peran sentral welfare state dalam pembangunan nasional Indonesia. Analisis komprehensif ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar secara optimal.Kata Kunci: Keadilan, Kesejahteraan, Negara Kesejahteraan.
- Open Access
- 11 September 2023
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in AGORA
- Vol. 12 (4) , 469-476
Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Sungai Progo di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Penelitiani ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah Kalurahan Trimurti dalam penyelesaian konflik tambang pasir; hambatan yang dihadapi pemerintah Kalurahan Trimurti dalam menyelesaikan konflik tambang pasir dan; upaya yang dilakukan pemerintah Kalurahan Trimurti dalam penyelesaian konflik tambang pasir. Studi ini termasuk penelitian ex post facto dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek menggunakan teknik purposive. Subjek disini ialah Lurah Trimurti, Panewu Srandakan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Teknik pengumpulan data menggunakani teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cross check data. Teknik analisis data dilakukan lewat reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan. Hasil studi memperlihatkan bentuk peranan yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti adalah sebagai motivator, fasilitator dan mediator; hambatan yang dialami yaitu sulit mempertemukan para pihak, situasi kurang kondusif ketika dilakukan pertemuan, adanya ketidakpercayaan masyarakat; dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu selalu mencoba menengahi perdebatan ketika dirasa sudah mulai memanas, memberikan kesempatan untuk dapat mengutarakan pendapat, dan melakukan pendekatan sehingga dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.
- 11 September 2023
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in AGORA
- Vol. 12 (4) , 469-476
Open AccessPenyelesaian Konflik Tambang Pasir Sungai Progo di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Penelitiani ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah Kalurahan Trimurti dalam penyelesaian konflik tambang pasir; hambatan yang dihadapi pemerintah Kalurahan Trimurti dalam menyelesaikan konflik tambang pasir dan; upaya yang dilakukan pemerintah Kalurahan Trimurti dalam penyelesaian konflik tambang pasir. Studi ini termasuk penelitian ex post facto dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek menggunakan teknik purposive. Subjek disini ialah Lurah Trimurti, Panewu Srandakan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Teknik pengumpulan data menggunakani teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cross check data. Teknik analisis data dilakukan lewat reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan. Hasil studi memperlihatkan bentuk peranan yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tambang pasir di Kalurahan Trimurti adalah sebagai motivator, fasilitator dan mediator; hambatan yang dialami yaitu sulit mempertemukan para pihak, situasi kurang kondusif ketika dilakukan pertemuan, adanya ketidakpercayaan masyarakat; dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu selalu mencoba menengahi perdebatan ketika dirasa sudah mulai memanas, memberikan kesempatan untuk dapat mengutarakan pendapat, dan melakukan pendekatan sehingga dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.
- Open Access
- 2 April 2023
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan
- Vol. 20 (1) , 189-196
Addressing challenges in simultaneous implementation of regional head elections during the Covid-19 Pandemic
This study describes and evaluates the implementation of the simultaneous continuation of local elections in 2020 and the challenges faced during the ongoing COVID-19 pandemic in Indonesia. This pandemic has disrupted the economic and societal order, including the governance aspect, which encompasses the electoral process for selecting local leaders to continue the previous simultaneous local elections held in the preceding year. The Indonesian government has decided to proceed with the local elections that were initially postponed. Several other countries worldwide have also chosen to hold general elections, although some countries have opted to delay them. This study adopts an ex post facto research design with a qualitative approach. The research object is implementing the simultaneous continuation of local elections in Bantul Regency, DIY Province, in 2020, with the selection of research subjects conducted purposively. Data collection is carried out through interviews and documentation. This paper highlights various challenges encountered during the implementation of local elections in 2020 while Indonesia was still amid the COVID-19 pandemic.
- 2 April 2023
- Published by Universitas Negeri Yogyakarta in Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan
- Vol. 20 (1) , 189-196
Open AccessAddressing challenges in simultaneous implementation of regional head elections during the Covid-19 Pandemic
This study describes and evaluates the implementation of the simultaneous continuation of local elections in 2020 and the challenges faced during the ongoing COVID-19 pandemic in Indonesia. This pandemic has disrupted the economic and societal order, including the governance aspect, which encompasses the electoral process for selecting local leaders to continue the previous simultaneous local elections held in the preceding year. The Indonesian government has decided to proceed with the local elections that were initially postponed. Several other countries worldwide have also chosen to hold general elections, although some countries have opted to delay them. This study adopts an ex post facto research design with a qualitative approach. The research object is implementing the simultaneous continuation of local elections in Bantul Regency, DIY Province, in 2020, with the selection of research subjects conducted purposively. Data collection is carried out through interviews and documentation. This paper highlights various challenges encountered during the implementation of local elections in 2020 while Indonesia was still amid the COVID-19 pandemic.
- Open Access
Roles of justice courts: settlement of general election administrative disputes in Indonesia
- Open Access
- 30 January 2021
- Published by Private Company Technology Center in ScienceRise: Pedagogical Education
- No. 1(40),p. 36-40
Reinforcement of Maja Labo Dahu (shame and fear) attitude in practicing pancasila value through the learning of pancasila and civic education in State Madrasah Tsanawiyah (MTSN) 1 Bima city
This type of research is descriptive research by qualitative approach about the reinforcement of maja labo dahu attitude in practicing Pancasila value through the learning of Pancasila and civic education in MTsN 1 Bima City. The technique of determining the subject research used purposive sampling with the source of data is 1) teacher of Pancasila and civic education, 2) student representatives, 3) curriculum representative, 4) coach of extracurricular activity, 5) principal and, 6) students. Data collection is conducted by observation, documentation and interview. The test validity is conducted by triangulation technique. The data analysis is analyzed by the technique of qualitative descriptive analysis. The research founding indicated that: first, the reinforcement of maja labo dahu attitude in practicing Pancasila values in MTsN 1 Bima City can be done by several ways, such as: a) verbally, by giving the understanding the meaning about the important of maja labo dahu philosophy toward students, b) exemplary, teacher can show a positive behaviour and attitude, for instance: courtesy, honesty, discipline, and appearance that can be imitated by students, and c) Habituation of religious attitudes, politeness, mutual respect and tolerance. Second, supporting factor of reinforcement maja labo dahu attitude in practicing Pancasila values through the learning of Pancasila and civic education in MTsN 1 Bima City for supporting factor, including: a) a competence teacher, b) facility, c) curriculum, d) extracurricular activity, e) school culture, f) parents and society, g) the involvement of all the teacher and school staff. Meanwhile, obstacle factor, including: a) the curriculum content has been not listed explicitly the philosophy of maja labo dahu, b) the large school environment, c) school environment, family and society do not support each other. However, the solution is the reinforcement of maja labo dahu attitude toward students is not only the Pancasila and civic education teacher’s responsibility, but it needs the involvement of all school sides to conduct supervision, assistance, family environment, community and government. Third, the form of practicing the values of Pancasila in MTsN I Bima city, including: first principle, divine value (learning to read Al-Qur'an, hadith, praying in congregation, lecturing and reading yasin). the second principle, the value of humanity (tolerance, help, kinship, and mutual respect). third principle, the value of unity (raising the red and white flag, commemorating the Proclamation Day of August 17, reforestation, and loving local culture). The fourth principle, the value of populist (deliberation and consensus, the selection of class chairmen, student council chairmen, scout leaders and harvest discussions). And the fifth principle, the value of justice (sense of brotherhood, solidarity, tolerance and help).
- 30 January 2021
- Published by Private Company Technology Center in ScienceRise: Pedagogical Education
- No. 1(40),p. 36-40
Open AccessReinforcement of Maja Labo Dahu (shame and fear) attitude in practicing pancasila value through the learning of pancasila and civic education in State Madrasah Tsanawiyah (MTSN) 1 Bima city
This type of research is descriptive research by qualitative approach about the reinforcement of maja labo dahu attitude in practicing Pancasila value through the learning of Pancasila and civic education in MTsN 1 Bima City. The technique of determining the subject research used purposive sampling with the source of data is 1) teacher of Pancasila and civic education, 2) student representatives, 3) curriculum representative, 4) coach of extracurricular activity, 5) principal and, 6) students. Data collection is conducted by observation, documentation and interview. The test validity is conducted by triangulation technique. The data analysis is analyzed by the technique of qualitative descriptive analysis. The research founding indicated that: first, the reinforcement of maja labo dahu attitude in practicing Pancasila values in MTsN 1 Bima City can be done by several ways, such as: a) verbally, by giving the understanding the meaning about the important of maja labo dahu philosophy toward students, b) exemplary, teacher can show a positive behaviour and attitude, for instance: courtesy, honesty, discipline, and appearance that can be imitated by students, and c) Habituation of religious attitudes, politeness, mutual respect and tolerance. Second, supporting factor of reinforcement maja labo dahu attitude in practicing Pancasila values through the learning of Pancasila and civic education in MTsN 1 Bima City for supporting factor, including: a) a competence teacher, b) facility, c) curriculum, d) extracurricular activity, e) school culture, f) parents and society, g) the involvement of all the teacher and school staff. Meanwhile, obstacle factor, including: a) the curriculum content has been not listed explicitly the philosophy of maja labo dahu, b) the large school environment, c) school environment, family and society do not support each other. However, the solution is the reinforcement of maja labo dahu attitude toward students is not only the Pancasila and civic education teacher’s responsibility, but it needs the involvement of all school sides to conduct supervision, assistance, family environment, community and government. Third, the form of practicing the values of Pancasila in MTsN I Bima city, including: first principle, divine value (learning to read Al-Qur'an, hadith, praying in congregation, lecturing and reading yasin). the second principle, the value of humanity (tolerance, help, kinship, and mutual respect). third principle, the value of unity (raising the red and white flag, commemorating the Proclamation Day of August 17, reforestation, and loving local culture). The fourth principle, the value of populist (deliberation and consensus, the selection of class chairmen, student council chairmen, scout leaders and harvest discussions). And the fifth principle, the value of justice (sense of brotherhood, solidarity, tolerance and help).
- 1 January 2020
- Published by European Alliance for Innovation n.o.
The Preservation of Samin Community Local Wisdom in Indonesia
- 1 January 2020
- Published by European Alliance for Innovation n.o.
The Preservation of Samin Community Local Wisdom in Indonesia