FSFaturachman Alputra Sudirman

Faturachman Alputra Sudirman

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Faturachman Alputra Sudirman has a total of 20 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Network Governance and Institutional Linkages for Strengthening Regional Innovation in Southeast Sulawesi

    by La Ode Mustafa Rufini, Syamsul Alam, Abdul Kadir, Faturachman Alputra Sudirman, Al Taqdir Badari

    Regional innovation in Southeast Sulawesi continues to face significant barriers, particularly due to weak interregional and interinstitutional linkages. These fragmented connections hinder the formation of a resilient and inclusive innovation ecosystem. Drawing on comparative insights from South Sulawesi, this study adopts a qualitative approach to explore how such disconnections affect innovation dynamics and what strategies might reinforce collaborative capacity. Through in‐depth analysis supported by Social Network Theory, Innovation Ecosystem Theory, and Dynamic Capabilities Theory, the study identifies core challenges including institutional silos, uncoordinated policy implementation, and limited adaptive capacity within regional governance structures. While innovation policies are in place, their execution often suffers from misaligned priorities and insufficient coordination mechanisms. The study recommends the establishment of cross‐sector coordination platforms, integrated planning models, and adaptive institutional reforms as essential steps toward enhancing the region's innovation performance. These findings offer a context‐sensitive framework to support more effective innovation governance in Southeast Sulawesi.


  • Strengthening local asset management through an integrated policy ecosystem: The role of mid-level bureaucratic connectivity

    by Syamsul Alam, Zulfiah Larisu, Muhammad Arsyad, Abdul Kadir, Taufik, Faturachman Alputra Sudirman


  • Open Access

    Implementasi E-Government Aplikasi PLN Mobile di PT PLN (Persero) ULP Raha : Analisis Tematik Menggunakan NVivo

    by Faturachman Alputra Sudirman, Fitriah Fitriah

    Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi PLN Mobile di PT PLN (Persero) ULP Raha menggunakan metode analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo 20 R1.2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan dalam data yang dikumpulkan dari wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan merupakan komponen utama dalam kategori publikasi, sementara informasi pemadaman dan fitur pengaduan penting dalam kategori interaksi. Dalam kategori transaksi, kemudahan pembelian dan pembayaran listrik secara online menjadi fitur yang sangat relevan bagi pelanggan. Studi ini menyoroti pentingnya edukasi dan partisipasi pengguna dalam keberhasilan implementasi aplikasi e-government seperti PLN Mobile. Namun, keterbatasan studi ini mencakup cakupan wilayah yang terbatas dan sampel wawancara yang mungkin tidak representatif. Implikasi bagi penelitian selanjutnya termasuk perluasan sampel, diversifikasi metode penelitian, dan pengembangan fitur aplikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

  • Open Access

    Identifikasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pemerintah Kota Kendari Pada Masa New Normal

    by Dwi Maya Loka, Akhyar Abdullah, Faturachman Alputra Sudirman

    Pemerintah Kota Kendari melalui perangkat daerahnya telah membuat berbagai Berbagai inovasi layanan elektronik berbasis aplikasi yang bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Seluruh aplikasi tersebut telah tersemat dalam kendarikota.go.id.. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan yang ditentukan secara purposive, mencakup pimpinan dan staf di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari untuk topik perencanaan (E-Planning), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari untuk topik pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari untuk topik pelaksanaan pelayanan Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta BKPSDM Kota Kendari untuk topik e-kinerja. Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup penyajian data dan pengembangan pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data.


  • Open Access

    Kebijakan Menanggulangi Angka Pengangguran di Kota Kendari : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

    by Muhammad Nikmat Johar, Wa Ode Srijuna, Faturachman Alputra Sudirman, Makmur Kambolong

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah Kota Kendari dalam menanggulangi angka pengangguran di Kota Kendari. Menggunakan metode kualitatif dan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi angka pengangguran di Kota Kendari (terdiri dari beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu mengadakan pelatihan kerja yang sesuai dengan formasi kerja yang sesuai, mendirikan industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja, dan menyukseskan proyek pembangunan umum yang dilakukan pemerintah. Untuk proses pengadaan pelatihan kerja dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan pelatihan tersebut di ketahui bahwa dapat memperluas lapangan pekerjaan serta kemudahan dalam memperoleh pekerjaan sangat mudah karena adanya lisensi atau sertifikat yang dimiliki pelamar kerja untuk masuk ke pasar kerja. Mendirikan industri padat karya dimana pemerintah dapat menfasilitasi dengan memberikan bantuan modal serta kegiatan-kegiatan pelatihan untuk menumbuhkan inovasi dan motivasi dan melihat kontribusinya terhadap pengurangan angka pengangguran karena terbukanya lapangan kerja baru yang lebih banyak. Sedangkan untuk meyukseskan proyek pembangunan umum yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih baik agar kemudahan akses untuk memperoleh bahan baku lokal dapat terlaksana dengan baik.Kata kunci : Kebijakan, Pemerintah, Penanggulanagn, Pengangguran

  • Open Access

    Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Namu, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan)

    by Alif Alif, Saidin Saidin, Faturachman Alputra Sudirman

    Dewasa ini sektor pariwisata yang berorientasi kepada partisipasi masyarakat menjadi jawaban atas solusi persoalan yang sering muncul pada pengembangan pariwisata khususnya pada desa wisata. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan Desa Wisata Namu beserta faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan penentuan informan secara purposive sampling serta dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan Desa Wisata Namu terbilang masih kurang optimal khususnya pada segi pengambilan keputusan dan penerimaan manfaat. Sementara faktor regulasi dan lemahnya SDM menjadi penghambat. Kata kunci : Desa Wisata, Partisipasi Masyarakat

  • Open Access

    TINJAUAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPP IMIGRASI BAUBAU TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL

    by Faturachman Alputra Sudirman, Opi Purnama Zatun Bay Hamzah

    This study aims to identify and explain the forms of abuse of visit residence permits committed by foreign nationals in the working area of the Class III Non-Immigration Checkpoints Baubau; as well as describing the handling of abuse of residence permits visiting foreign nationals by the Immigration Office Class III Non-Immigration Checkpoints Baubau. Using qualitative research methods with an analysis of the national security approach. The results of the study show that throughout 2019 there were three forms of abuse of visit residence permits in the work area of the Baubau Immigration Office, namely overstaying, working in Indonesian territory without using a work visa, and marrying Indonesian citizens outside the applicable regulations in Indonesia. In dealing with the abuse of stay permits for visiting foreign nationals, the Baubau Immigration Office provides administrative sanctions in the form of deportation from the Indonesian Territory under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration Article 75 Paragraph (2) letter f.


  • Open Access

    Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari

    by Faturachman Alputra Sudirman, Phradiansah Phradiansah

    Waste management issues is the primary concern of the Kendari City Government, considering to become a liveable city namely the sustainable development of Kendari City. This study discusses the challenges of implementing a waste management policy based sustainable development in Kendari City. One of the goals of sustainable development on the 2030 agenda is to reduce the impact of the urban environment with the percentage of municipal reliable waste handling indicators. The purpose of this study is to determine the implementation of waste management policies using the concept of policy implementation by Edwards III and to link it to the concept of sustainable development and the 2030 agenda of Sustainable Development Goals (SDGs). This study used a qualitative method, in which data was collected through interviews and documentation, the findings in this study that the implementation of waste management policies in Kendari City was quite excellent in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, various challenges were also present in every aspect of policy implementation. Overall, the implementation of waste management policies also takes into account sustainable development in economic, social and environmental aspects and was by efforts to achieve SDGs Goal 11, where 73.30 per cent of urban waste has been handled.


  • Open Access

    Understanding The Canadian Foreign Policy Ratified Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) in 2018

    by Faturachman Alputra S, Syastri Wulandari

    In 2018, Canada decided to ratify one of the Free Trade Agreement in AsiaPacific Region, it was the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-PacificPartnership (CPTPP). This study aims to analyse Canadian policy to join in the CPTPP useNeoliberalism approach by Balaam & Veseth (2005) to see the benefits gained from the freetrade agreement. As well as the national interest concept from Nuechterlein (1976) toanalyse the interests of Canada in ratified CPTPP in 2018. This research method usesqualitative descriptive, where data was collected through interviews and documentation.The results of this study conclude that the policy to ratified the agreement based oneconomic interests where Canada can diversify export markets, achieve tariff eliminationand market expansion.

  • Orientasi Politik Kelas Milenial Dalam Pemilihan Gubernur : Sebuah Catatan Survey

    by Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Aenal Fuad Adam, Faturachman Alputra Sudirman

    This study aims to explain the behavior of millennial class voters in elections in local politics in Indonesia. The millennial class is seen as a rational and critical voter, in fact the variable of similarity in social identity, regionalism becomes a determining factor in the political preference of the millennial class. This study uses a survey method with a total of 400 respondents. This article confirms that the sociological approach and regional, language and ethnicity similarity variables are determinants in influencing the political preferences of millennial classes in explaining the phenomenon of voter behavior in the context of local politics in Indonesia.