Anugerah Yuka Asmara
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Anugerah Yuka Asmara has a total of 8 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Aditya Wisnu Pradana
National Research and Innovation Agency
1 shared publication Anggini Dinaseviani
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
1 shared publication- Ar. Rohman Taufiq Hidayat
Universitas Brawijaya, Indonesia
1 shared publication - Budi Triyono
Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, Institut Teknologi Bandung, Ganesa 10 Bandung, Indonesia
1 shared publication - Purwadi Purwadi
Research Center for Society and Culture, National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia
1 shared publication - Ria Jayanthi
Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 31 May 2021
- Published by Ministry of Home Affairs in Matra Pembaruan
- Vol. 5 (1) , 1-12
Analisis Desk Research Kebijakan Technology Transfer Office Sebagai Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia
Kiprah lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah sudah ada sejak lama, baik unit yang berada di bawah kementerian atau perguruan tinggi maupun yang independen dalam struktur Lembaga Pemerintah Non Kementerian bidang Riset dan Teknologi (LPNK Ristek). Namun, panjangnya eksistensi LPNK Ristek dinilai tidak sejalan dengan output hasil litbang karena minimnya kontribusi LPNK Ristek dalam melakukan hilirisasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) ke para pengguna. Studi ini berupaya memberikan pemahaman mengenai bentuk desain kebijakan yang berangkat dari isu minimnya hilirisasi/komersialisasi hasil litbang di Indonesia dengan kebijakan transfer teknologi yang sudah ada dan mengusulkan alternatif kebijakan baru, yakni Technology Transfer Office (TTO) untuk menggantikan kebijakan yang lama. Pendekatan studi ini adalah kualitatif dengan metode desk research, di mana sumber data yang digunakan diperoleh melalui sumber sekunder dari dokumen tertulis, jurnal ilmiah, buku ilmiah, arsip, kebijakan atau regulasi yang terkait, dan penelusuran dari website lembaga terkait. Sumber data tersebut dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 1996 hingga tahun 2020. Hasil dari studi ini menemukan ada tiga hambatan transfer teknologi di lembaga litbang Indonesia yakni minimnya pendanaan, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, serta struktur kelembagaan yang kaku dan menghambat fungsi transfer teknologi. Studi ini juga merekomendasikan kebijakan TTO sebagai alternatif kebijakan transfer teknologi dengan empat instrumen utamanya yakni (1) dari aktivitas pemerintah yang terlibat, (2) struktur sistem penyampaian baik langsung atau tidak langsung, (3) derajat sentralisasi, dan (4) derajat automisasi dengan mekanisme pendanaan, SDM, dan kelembagaan berupa Badan Layanan Umum (BLU).
- 31 May 2021
- Published by Ministry of Home Affairs in Matra Pembaruan
- Vol. 5 (1) , 1-12
Open AccessAnalisis Desk Research Kebijakan Technology Transfer Office Sebagai Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia
Kiprah lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah sudah ada sejak lama, baik unit yang berada di bawah kementerian atau perguruan tinggi maupun yang independen dalam struktur Lembaga Pemerintah Non Kementerian bidang Riset dan Teknologi (LPNK Ristek). Namun, panjangnya eksistensi LPNK Ristek dinilai tidak sejalan dengan output hasil litbang karena minimnya kontribusi LPNK Ristek dalam melakukan hilirisasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) ke para pengguna. Studi ini berupaya memberikan pemahaman mengenai bentuk desain kebijakan yang berangkat dari isu minimnya hilirisasi/komersialisasi hasil litbang di Indonesia dengan kebijakan transfer teknologi yang sudah ada dan mengusulkan alternatif kebijakan baru, yakni Technology Transfer Office (TTO) untuk menggantikan kebijakan yang lama. Pendekatan studi ini adalah kualitatif dengan metode desk research, di mana sumber data yang digunakan diperoleh melalui sumber sekunder dari dokumen tertulis, jurnal ilmiah, buku ilmiah, arsip, kebijakan atau regulasi yang terkait, dan penelusuran dari website lembaga terkait. Sumber data tersebut dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 1996 hingga tahun 2020. Hasil dari studi ini menemukan ada tiga hambatan transfer teknologi di lembaga litbang Indonesia yakni minimnya pendanaan, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, serta struktur kelembagaan yang kaku dan menghambat fungsi transfer teknologi. Studi ini juga merekomendasikan kebijakan TTO sebagai alternatif kebijakan transfer teknologi dengan empat instrumen utamanya yakni (1) dari aktivitas pemerintah yang terlibat, (2) struktur sistem penyampaian baik langsung atau tidak langsung, (3) derajat sentralisasi, dan (4) derajat automisasi dengan mekanisme pendanaan, SDM, dan kelembagaan berupa Badan Layanan Umum (BLU).
- 25 December 2017
- Published by Global Academy of Training and Research (GATR) Enterprise in GATR Journal of Business and Economics Review
- Vol. 2 (4) , 25-32
The Role of Street-Level Bureaucrats In Implementing Renewable Energy Policy in Indonesia
Objective - This empirical paper aims to describe what action the Government of Indonesia is taking to provide alternative energy sources, such as solar cells, biomass, wind energy, ocean energy, and other renewable energy (RE) sources. Methodology/Technique - The method of analysis used in this study consists of an individual factor, a contextual factor, an external factor, an organizational factor, and a political factor. Findings - The results show that the role of street level bureaucrats in implementing RE policy in Indonesia is influenced by legal regulation and specific values in internal organizations, created by themselves. Novelty - The study highlights that street-level bureaucrats in Dirjen-EBTKE have a discretion when introducing and implementing new RE programs. The paper involves qualitative research by providing descriptive data through a case study. Type of Paper: Empirical. Keywords: Role; Street-Level Bureaucrats; Renewable Energy; Policy; Indonesia. JEL Classification: P40, P48, P59.
- 25 December 2017
- Published by Global Academy of Training and Research (GATR) Enterprise in GATR Journal of Business and Economics Review
- Vol. 2 (4) , 25-32
The Role of Street-Level Bureaucrats In Implementing Renewable Energy Policy in Indonesia
Objective - This empirical paper aims to describe what action the Government of Indonesia is taking to provide alternative energy sources, such as solar cells, biomass, wind energy, ocean energy, and other renewable energy (RE) sources. Methodology/Technique - The method of analysis used in this study consists of an individual factor, a contextual factor, an external factor, an organizational factor, and a political factor. Findings - The results show that the role of street level bureaucrats in implementing RE policy in Indonesia is influenced by legal regulation and specific values in internal organizations, created by themselves. Novelty - The study highlights that street-level bureaucrats in Dirjen-EBTKE have a discretion when introducing and implementing new RE programs. The paper involves qualitative research by providing descriptive data through a case study. Type of Paper: Empirical. Keywords: Role; Street-Level Bureaucrats; Renewable Energy; Policy; Indonesia. JEL Classification: P40, P48, P59.
- Open Access
- 22 June 2017
- Published by IOP Publishing in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
- Vol. 70 (1) , 012031
Creative industry in supporting economy growth in Indonesia: Perspective of regional innovation system
Creative Industry is one of the most influential economy sources in the world in era 2000 years. It was introduced by John Howkins [1] in which economy growth is dependent on new ideas. This concept answers concerning to industrial-based economy and has shifted from industrial economy (manufacture) to creative economy (intellectual as main asset). As developing countries, Government of Indonesia has seriously paid attention on creative industry sectors since 2009 through President Instruction Number 6 Year 2009 about Development of Creative Economy in Indonesia [23]. Since Joko Widodo has been President of Republic of Indonesia, creative economy is more developed by forming creative economy agency (Bekraf). Now, economy creative is one of new economy sources which is promoted by Government of Indonesia. Many creative sectors are pushed to complete national economy in Indonesia. In this term, perspective of regional innovation system is also important to understand what is creative industry expected by Government of Indonesia. Innovation and creative economy is two terms which is not separated each other. This paper uses case study in Indonesia as research methodology, also perspective of regional innovation system is to be main perspective in this study. The result is that creative industry and innovation are mutual relation each other in conceptual level. Practically, both are aimed to support national economy growth in Indonesia
- 22 June 2017
- Published by IOP Publishing in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
- Vol. 70 (1) , 012031
Open AccessCreative industry in supporting economy growth in Indonesia: Perspective of regional innovation system
Creative Industry is one of the most influential economy sources in the world in era 2000 years. It was introduced by John Howkins [1] in which economy growth is dependent on new ideas. This concept answers concerning to industrial-based economy and has shifted from industrial economy (manufacture) to creative economy (intellectual as main asset). As developing countries, Government of Indonesia has seriously paid attention on creative industry sectors since 2009 through President Instruction Number 6 Year 2009 about Development of Creative Economy in Indonesia [23]. Since Joko Widodo has been President of Republic of Indonesia, creative economy is more developed by forming creative economy agency (Bekraf). Now, economy creative is one of new economy sources which is promoted by Government of Indonesia. Many creative sectors are pushed to complete national economy in Indonesia. In this term, perspective of regional innovation system is also important to understand what is creative industry expected by Government of Indonesia. Innovation and creative economy is two terms which is not separated each other. This paper uses case study in Indonesia as research methodology, also perspective of regional innovation system is to be main perspective in this study. The result is that creative industry and innovation are mutual relation each other in conceptual level. Practically, both are aimed to support national economy growth in Indonesia