EFEncik Muhammad Fauzan

Encik Muhammad Fauzan

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Encik Muhammad Fauzan has a total of 6 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur – Bangkalan

    by Encik Muhammad Fauzan, Uswatun Hasanah

    Pembentukan Peraturan Desa bagi pemerintahan desa sangat menyulitkan karena keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada faktor pendidikan yang rendah. Sementara pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa dapat membentuk peraturan desa untuk melaksanakan berbagai kebijakan Kepala Desa. Berdasarkan hal ini maka tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa. Maka untuk meningkatkan dalam merancang peraturan ini maka digunakan metode partisipasi aktif dan pendampingan kepada perangkat desa dan anggota BPD. Partisipasi aktif adalah kegiatan pelatihan yang mengutamakan keaktifan peserta mempraktekkan dalam merancang peraturan desa. Sementara pendampingan dimaksudkan untuk memberikan masukan dan arahan ketika perangkat desa maupun BPD dalam merancang peraturan desa. Hasil dari kegiatan ini adalah pemerintahan desa pada kedua desa tersebut dapat menyusun rancangan peraturan desa terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa.


  • Open Access

    Zakat in Indonesian State Treasury Funds: Its Potential Obstacle and Abuse

    by Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah Azizah

    Zakat (alms-giving) is a model of revenue distribution in Islamic Law. The historical concept of zakat is an Islamic state income. Islamic government collects zakat from wealthy moslem because they are obliged to take at least 2.5 % from their wealth to be donated to the poor. The collected funds of zakat were pooled in baitul maal (state treasury funds). The State then allocates them for mustahiq zakat (the recipient of zakat). Recently, the way moslems pay zakat especially in Indonesia has turned into individual obligatory expense (separated from the state budget). They usually complete zakat payment through traditional amil (zakat collectors) or nationally-registered zakat collecting institutions. It means that zakat is not purely a part of state income. However, the release of Indonesian Law Number 23, 2011 on Zakat Management brings about the discourse of the position of zakat in Indonesian Treasury Funds. It regulates the tax regressive for zakat payment provided that there is a valid receipt from registered amil. Later, the registered amil has to send an annual financial report to Official Zakat Collecting Institution and Indonesian Department for Religious Affairs. This mechanism raises the potency of national income generated from zakat. However, the later obstacle is how to manage zakat based on the principle of accountability and to avoid zakat abuse.


  • Open Access

    ALOKASI ,DISTRIBUSI ZAKAT DAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI PERBANKAN SYARIAH

    by Indah Purbasari Encik Muhammad Fauzan Azizah

    Islamic banking is a financial institution which runs based on the principle of shariah, namely, prohibition of riba and unproductive fund (al-ikhtinaz) and encouraging assistance between others (ta’awun). Therefore, Islamic banking distributes the fund on corporate social responsibility (CSR) program and almsgiving (zakat). However, the funding resource of zakat has not yet cleared whether it is from company profit instead of zakat from officer and customer. Company tends to publish the CSR program unless it is including the fund of zakat. This research try to explore the resource and distribution pattern of CSR and company zakat as both of them have actually difference in the distrbution due to shariahPerbankan Syariah merupakan institusi keuangan yang menerapkan prinsip syariah yakni menghindari riba, menghindari dana dalam keadaan diam (al-ihtinaz) dan tolong-menolong (ta’awun). Salah satu bentuk prinsip ta’awun, bank syariah mendistribusikan dana tanggung jawab sosial dan zakat. Namun, sumber alokasi dana zakat belum jelas apakah bersumber dari keuntungan perusahaan atau komulatif dengan zakat karyawan dan nasabah. Prakteknya, perusahaan lebih mempublikasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan meskipun termasuk di dalamnya terdapat dana zakat. Penelitian ini mencoba mengupas alokasi dan distribusi dana tanggung jawab sosial dan zakat perusahaan sebab secara syariah keduanya mempunyai hukum yang berbeda dalam pola distribusi