Tolib Effendi
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Tolib Effendi has a total of 6 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
Ananda Chrisna Dewi Panjaitan
Universitas Ngurah Rai Denpasar
1 shared publicationBayu Dwi Anggono
1 shared publicationDominikus Rato
Universitas Jember
1 shared publicationFendi Setyawan
Universitas Jember
1 shared publicationMohammad Jumhari
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
1 shared publication- Muchammad Eko Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 1 June 2025
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in INICIO LEGIS
- Vol. 6 (1) , 39-55
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina)
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina)
- 1 June 2025
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in INICIO LEGIS
- Vol. 6 (1) , 39-55
Open AccessKemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina)
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina)
- Open Access
- 12 December 2024
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in Rechtidee
- Vol. 19 (2) , 265-284
Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as an Expansion of the Meaning of Case Waiver
Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as an Expansion of the Meaning of Case Waiver
- 12 December 2024
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in Rechtidee
- Vol. 19 (2) , 265-284
Open AccessTermination of Prosecution Based on Restorative Justice as an Expansion of the Meaning of Case Waiver
Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as an Expansion of the Meaning of Case Waiver
- Open Access
- 1 December 2023
- Published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo in Rechtsidee
- Vol. 11 (2)
Challenges in Protecting Trafficking Victims' Rights in Indonesia
This research focuses on the critical analysis of legal frameworks in Indonesia concerning the protection of witnesses and victims in human trafficking cases, scrutinizing the effectiveness and challenges from a perspective of dignified justice. Emphasizing the need for a fair judiciary system, the study delves into the implementation of existing laws and regulations related to the rights and protection of witnesses and victims in Trafficking in Persons (TPP) cases. Employing a normative legal methodology, the research extensively analyzes national and international norms and legal materials, including comparisons between national laws and international conventions such as the Palermo Protocol. Findings reveal that inadequate understanding and awareness among law enforcement about the significance of these rights, coupled with resource constraints, result in identity rights violations for witnesses and victims. Furthermore, challenges such as the perceived threats to witnesses and victims, limited human and financial resources in law enforcement agencies, legal uncertainties in TPP case handling, insufficient international cooperation in law enforcement, and the difficulty in balancing the rights of victims and defendants are identified. The study also highlights the importance of rehabilitation and reintegration policies for victims, suggesting that successful combat against human trafficking transcends judicial processes. Consequently, this research not only investigates existing laws and policies but also identifies gaps and potential improvements to ensure that witness and victim protection in combating TPP aligns with principles of dignified justice. The aim is to contribute significantly to developing a more effective, fair, and rights-sensitive judicial system in Indonesia. Highlights: Law Enforcement Gaps: Limited awareness and resources in protecting victims' rights. Legal and International Hurdles: Challenges in TPP case handling and cross-border cooperation. Rights Balance: Need for equilibrium between victim protection and defendant fairness. Keywords: Human Trafficking, Witness Protection, Legal Framework, Indonesia, Rights of Victims
- 1 December 2023
- Published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo in Rechtsidee
- Vol. 11 (2)
Open AccessChallenges in Protecting Trafficking Victims' Rights in Indonesia
This research focuses on the critical analysis of legal frameworks in Indonesia concerning the protection of witnesses and victims in human trafficking cases, scrutinizing the effectiveness and challenges from a perspective of dignified justice. Emphasizing the need for a fair judiciary system, the study delves into the implementation of existing laws and regulations related to the rights and protection of witnesses and victims in Trafficking in Persons (TPP) cases. Employing a normative legal methodology, the research extensively analyzes national and international norms and legal materials, including comparisons between national laws and international conventions such as the Palermo Protocol. Findings reveal that inadequate understanding and awareness among law enforcement about the significance of these rights, coupled with resource constraints, result in identity rights violations for witnesses and victims. Furthermore, challenges such as the perceived threats to witnesses and victims, limited human and financial resources in law enforcement agencies, legal uncertainties in TPP case handling, insufficient international cooperation in law enforcement, and the difficulty in balancing the rights of victims and defendants are identified. The study also highlights the importance of rehabilitation and reintegration policies for victims, suggesting that successful combat against human trafficking transcends judicial processes. Consequently, this research not only investigates existing laws and policies but also identifies gaps and potential improvements to ensure that witness and victim protection in combating TPP aligns with principles of dignified justice. The aim is to contribute significantly to developing a more effective, fair, and rights-sensitive judicial system in Indonesia. Highlights: Law Enforcement Gaps: Limited awareness and resources in protecting victims' rights. Legal and International Hurdles: Challenges in TPP case handling and cross-border cooperation. Rights Balance: Need for equilibrium between victim protection and defendant fairness. Keywords: Human Trafficking, Witness Protection, Legal Framework, Indonesia, Rights of Victims
- Open Access
- 28 March 2022
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo
- Vol. 15 (1) , 37-52
Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia
Konsep ekosida sudah selayaknya menjadi salah satu kejahatan yang memiliki peluang untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena penghancuran ekosistem ini sangat membahayakan dan memberikan bayang-bayang terhadap kehancuran, mengingat fokusnya pada kerusakan yang besar dan berkaitan dengan dampaknya terhadap sebagian dari hak yang menjadi HAM. Beberapa negara di dunia mengatur ekosida sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan maupun hak asasi manusia. Batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) apakah ekosida dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius berdasarkan elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional; serta 2) apakah perlu pengaturan tentang ekosida sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Kejahatan ekosida belum dikategorikan sebagai tindak pidana internasional dan belum diatur secara terpisah sebagai kejahatan yang berdiri sendiri walaupun beberapa negara sudah mengaturnya sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Ekosida hanya termasuk ke dalam kejahatan pengrusakan lingkungan dan dalam skala internasional merupakan bagian dari kejahatan perang apabila kerusakan lingkungan terjadi karena dampak dari konflik bersenjata.
- 28 March 2022
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo
- Vol. 15 (1) , 37-52
Open AccessArti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia
Konsep ekosida sudah selayaknya menjadi salah satu kejahatan yang memiliki peluang untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena penghancuran ekosistem ini sangat membahayakan dan memberikan bayang-bayang terhadap kehancuran, mengingat fokusnya pada kerusakan yang besar dan berkaitan dengan dampaknya terhadap sebagian dari hak yang menjadi HAM. Beberapa negara di dunia mengatur ekosida sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan maupun hak asasi manusia. Batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) apakah ekosida dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius berdasarkan elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional; serta 2) apakah perlu pengaturan tentang ekosida sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Kejahatan ekosida belum dikategorikan sebagai tindak pidana internasional dan belum diatur secara terpisah sebagai kejahatan yang berdiri sendiri walaupun beberapa negara sudah mengaturnya sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Ekosida hanya termasuk ke dalam kejahatan pengrusakan lingkungan dan dalam skala internasional merupakan bagian dari kejahatan perang apabila kerusakan lingkungan terjadi karena dampak dari konflik bersenjata.
- Open Access
- 13 December 2021
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in Rechtidee
- Vol. 16 (2) , 223-245
KONSEKUENSI PENETAPAN STATUS KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DALAM KONFLIK PAPUA SEBAGAI GERAKAN TERORIS MENURUT HUKUM PIDANA
Berdasarkan sejarahnya, sebelum diberikan label sebagai teroris oleh pemerintah, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, pihak Kepolisian menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sedangkan Tentara Nasional Indonesia menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), namun bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok tersebut adalah pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan maupun kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan status tersebut tepat dan bagaimana konsekuensi penetapan status teroris tersebut dalam sudut pandang hukum pidana baik materiil maupun formil. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan tetapi dengan instrument hukum, model penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM.
- 13 December 2021
- Published by Nak-Kanak: Journal of Child Research in Rechtidee
- Vol. 16 (2) , 223-245
Open AccessKONSEKUENSI PENETAPAN STATUS KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DALAM KONFLIK PAPUA SEBAGAI GERAKAN TERORIS MENURUT HUKUM PIDANA
Berdasarkan sejarahnya, sebelum diberikan label sebagai teroris oleh pemerintah, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, pihak Kepolisian menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sedangkan Tentara Nasional Indonesia menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), namun bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok tersebut adalah pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan maupun kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan status tersebut tepat dan bagaimana konsekuensi penetapan status teroris tersebut dalam sudut pandang hukum pidana baik materiil maupun formil. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan tetapi dengan instrument hukum, model penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM.