Bachtari Alam Hidayat

The Free Nutritious Meals (MBG) program requires an effective food safety assurance system to prevent contamination and foodborne disease throughout all stages of food service operations. This study analyzed the implementation of the Hygiene and Sanitation Eligibility Certificate (SLHS) and operational supervision in ensuring food safety within the MBG program and developed an integrated food safety assurance model (IFSAM). Seven informants were selected by purposive sampling based on their involvement in the program: a representative of the Palembang City Health Office, a sanitarian, a Nutrition Fulfillment Service Unit manager, a food handler, an MBG program supervisor, a school principal, and the head of the National Nutrition Agency office serving South Sumatra province. Data were analyzed thematically, with source and method triangulation to establish the trustworthiness of the findings. The results indicate that the SLHS serves as a system readiness mechanism by ensuring the preparedness of food service providers through compliance with hygiene and sanitation standards, while operational supervision functions as an implementation compliance mechanism that maintains the consistent application of standards throughout food production, distribution, and serving. The study also identified several challenges, including suboptimal risk-based monitoring, limited supervisory resources, insufficiently integrated cross-sectoral coordination, and as yet unsystematic feedback and follow-up mechanisms, potentially affecting the effectiveness of food safety assurance. The IFSAM integrates certification, operational supervision, cross-sectoral coordination, feedback mechanisms, and continuous improvement as a conceptual framework for food safety assurance in the MBG program.

The merit system is central to Indonesia’s bureaucratic reform agenda, which seeks professional, objective, and competency-based civil service governance. The assessment center is among the principal instruments developed to support it, yet many local governments still struggle to ensure that assessment results actually inform personnel decisions. This study analyzes the relationship between assessment center implementation and the utilization of assessment results in strengthening the civil service merit system in the Palembang City Government, and formulates a governance model integrating the two. A qualitative multi-case design was used. The first case examined assessment center implementation at the Palembang City Civil Service and Human Resources Development Agency; the second examined the utilization of assessment results. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentary analysis of regulations, official reports, and institutional records, and their credibility was established through source triangulation. The data were analyzed using thematic cross-case synthesis. The findings indicate that assessment center implementation is supported by institutional arrangements, regulations, and relatively adequate assessment mechanisms, but that assessment results are not yet fully utilized in personnel decision-making, resulting in a gap between the institutional capacity of the assessment center and the utilization of its outputs within the merit system. The study proposes an integrated assessment governance model comprising institutional capacity, competency intelligence, governance integration, and merit system strengthening, and offers it as a reference for competency-based talent management policy and for sustaining merit system implementation at the local level.

Pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kompetensi bidan dalam pelayanan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pelatihan CTU di Kota Palembang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap 11 informan yang berasal dari instansi pemerintah terkait, fasilitas kesehatan, dan bidan peserta pelatihan. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan CTU telah berjalan, namun belum optimal. Komunikasi kebijakan belum menjangkau seluruh bidan secara merata; sumber daya masih terbatas, terutama instruktur, sarana-prasarana, dan anggaran; disposisi pelaksana relatif mendukung tetapi belum ditopang sistem insentif dan pengawasan yang kuat; serta struktur birokrasi menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan koordinasi lintas instansi yang belum efektif. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan dukungan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi pascapelatihan secara terintegrasi agar peningkatan kompetensi bidan dapat berkelanjutan dan berdampak pada kualitas layanan keluarga berencana.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuntut penguatan pengawasan internal, khususnya dalam tindak lanjut temuan audit. Data Inspektorat Daerah Kota Palembang menunjukkan peningkatan signifikan temuan yang belum ditindaklanjuti dari tahun 2022 hingga 2024, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Inspektorat Daerah Kota Palembang dalam menindaklanjuti temuan hasil audit internal terhadap perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan sembilan orang informan yang terdiri dari pejabat dan auditor Inspektorat serta perwakilan perangkat daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) strategi tindak lanjut dilakukan melalui penyusunan rencana aksi, penetapan batas waktu, dan monitoring berkala; (2) komitmen pimpinan perangkat daerah menjadi faktor kunci keberhasilan penyelesaian temuan; (3) keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah menjadi hambatan utama; serta (4) peningkatan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti mencerminkan belum optimalnya sistem pengendalian internal. Implikasi praktis penelitian ini menekankan penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan, serta pengembangan sistem monitoring berbasis kinerja untuk mempercepat dan memastikan efektivitas tindak lanjut temuan audit internal di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pemerintah Kota Palembang berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan mengadopsi berbagai inovasi, salah satunya adalah implementasi sekolah filial. Untuk mendukung operasional sekolah filial, pemerintah Kota Palembang mengalokasikan sumber daya yang mencakup tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pendanaan yang bersumber dari anggaran daerah dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, koordinasi dengan lembaga sosial dan komunitas lokal juga menjadi bagian dalam memastikan keberlanjutan program ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh inovasi sekolah filial dan dukungan infrastruktur secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi Pemerintah Kota Palembang. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Variabel independen yaitu inovasi sekolah filial (X1), dan dukungan infrastruktur (X2), serta variabel dependennya adalah kinerja organisasi (Y). Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 100 orang yang mencakup berbagai kelompok, seperti siswa sekolah filial, orang tua siswa, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bappeda Litbang Kota Palembang. Kuesioner terdiri dari 34 butir pernyataan yang mewakili 3 variabel penelitian. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi sekolah filial dan dukungan infrastruktur secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang dapat meningkatkan inovasi sekolah filial melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan sekolah induk serta masyarakat. Selain itu, perlu terus ditingkatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sekolah filial.

Bureaucratic behavior in Indonesia is often criticized for being slow, convoluted, and lacking transparency, ultimately reducing investor interest at the regional level. Meanwhile, business actors frequently face challenges in understanding and utilizing the Online Single Submission (OSS) system, particularly due to limited socialization, low digital literacy, and mismatches between the system and practical needs. Ogan Ilir Regency, as a developing region in South Sumatra Province, holds significant investment potential. However, investment acceleration in the region remains suboptimal. This study aims to analyze the influence of bureaucratic behavior and business actor behavior in the implementation of the OSS system on investment acceleration in Ogan Ilir Regency. This study employed a descriptive quantitative approach. The independent variables were bureaucratic behavior (X1) and business actor behavior (X2), while the dependent variable was investment acceleration (Y). The sample was determined using total sampling, involving 50 respondents consisting of licensing bureaucrats, business actors who use OSS, local government officials, and IT staff. Data were collected using a questionnaire comprising 26 items, assessed with a 4-point Likert scale. Validity and reliability tests were conducted, and data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS 25. The results indicate that both bureaucratic behavior and business actor behavior have a significant influence on investment acceleration in Ogan Ilir Regency. The findings affirm that the success of OSS in accelerating investment depends not only on technological infrastructure but also on human behavior. Small and medium enterprises (SMEs) still require special assistance and mentoring to boost their confidence in utilizing digital platforms and complying with regulations. With increasing adaptability of business actors to OSS, investment processes can be expedited, fostering local economic growth and creating a more competitive and inclusive business environment in Ogan Ilir.

Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPPERI) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang telah berkontribusi terhadap digitalisasi pelayanan perizinan, khususnya dalam penerbitan izin praktik dokter. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas implementasi sistem tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 7 orang informan yang dipilih dengan purposive sampling. Dari aspek konteks, pengembangan SIPPERI telah menjawab tuntutan reformasi birokrasi, namun kurangnya pemahaman teknologi informasi di kalangan tenaga medis menjadi kendala. Dari aspek input, infrastruktur digital cukup memadai, tetapi dukungan teknis dan pelatihan pengguna masih terbatas. Dari aspek proses, prosedur digital belum sepenuhnya disertai sosialisasi dan pendampingan yang optimal, sehingga menghambat penggunaan sistem secara efektif. Dari aspek produk, SIPPERI mempermudah administrasi, namun belum memenuhi standar waktu layanan akibat kesalahan input dan kurangnya panduan teknis. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SIPPERI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan izin praktik dokter, masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas pengguna, peningkatan literasi digital, serta penyempurnaan sistem secara menyeluruh guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas.

Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah aplikasi Sistem Informasi Capaian Realisasi Pembangunan (SICARAM), yang bertujuan untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi aplikasi SICARAM terhadap kinerja perangkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan variabel independen implementasi SICARAM (X) dan variabel dependen kinerja perangkat daerah (Y). Sampel diambil menggunakan metode total sampling sebanyak 60 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert (1–4) terdiri dari 16 item, dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SICARAM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun implementasi SICARAM dinilai cukup baik, masih diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Kinerja perangkat daerah secara umum telah memenuhi standar, namun aspek kuantitas kerja dan ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan dan penyederhanaan birokrasi serta mendorong penelitian lanjutan untuk mengkaji faktor individual seperti literasi digital dan motivasi kerja dalam pemanfaatan sistem informasi daerah.

Regions rich in natural resources often exhibit a high dependency on revenue from Revenue Sharing Funds (DBH). This dependency can pose long-term challenges, especially when commodity prices experience significant fluctuations. This study examines the role of Revenue Sharing Funds from Natural Resources (DBH SDA) on economic growth in 491 regencies/cities in Indonesia during the 2010–2012 period. The analysis employs panel data regression. The selection of this period was based on the occurrence of a resource boom characterized by a surge in global demand for natural resource commodities, accompanied by an increase in commodity prices. This condition positively impacted the revenues of both the nation and resource-rich regions. The results of the study show that economic growth is not influenced by DBH SDA but rather by General Allocation Funds (DAU). This indicates that the central government still plays a significant role in determining economic growth at the regency/city level in Indonesia. Regions need to prioritize economic diversification to reduce reliance on DBH SDA and DAU. Investment in productive sectors, such as infrastructure, education, and technology, can be a strategic approach to accelerating regional economic growth.

Sustainable development entails a developmental pathway that maximizes the utilization of natural and human resources while ensuring their harmonious integration into the developmental framework. Environmental stewardship, which yields social, economic, and cultural advantages, should adhere to principles of caution, environmental inclusivity, decentralization, and acknowledgment of, as well as reverence for, indigenous wisdom and ecological integrity. Community welfare can be achieved by meeting fundamental needs, one of which is education. Quality resources will be able to contribute to more sophisticated technological advances so as to increase production efficiency. This study analyzes the role of the Natural Resources Revenue Sharing Fund (DBH SDA) on government investment in education in 491 districts/cities in Indonesia using panel data regression analysis. The results of the analysis showed that per capita DBH SDA in Indonesia in the 2010-2012 research period had a positive and significant influence on government investment in education. The selection of the period was based on the consideration that there had been a resource boom during which the world’s demand for natural resource commodities increased, followed by an increase in commodity prices, so that it had a positive impact on increasing the source of revenue for countries or regions that had an abundance of natural resources.