Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Deviana Yuanitasari has a total of 40 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    Halal Certification and Trademark for Consumer Protection in Indonesian Micro-Enterprises

    by Deviana Yuanitasari, Meliza Meliza, Agus Suwandono, Muhammadafefee Assalihee

    Halal certification and trademark registration are key legal instruments for strengthening consumer trust in Muslim-majority markets such as Indonesia. For micro-enterprises, they function not only as regulatory compliance mechanisms but also as strategic tools for brand differentiation and market expansion. This study examines the legal frameworks governing halal certification under Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance and trademark protection under Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, using a normative juridical approach complemented by qualitative interviews with selected micro-entrepreneurs. The findings show that integrating halal certification and trademark registration generates dual consumer trust based on religious assurance and brand authenticity. However, bureaucratic complexity, limited legal literacy, and cost barriers constrain adoption. The study therefore recommends streamlining procedures, strengthening outreach, and providing targeted financial support to promote broader compliance, consumer protection, and inclusive economic growth.

  • Open Access

    Dekonstruksi Penegakan Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menghadapi Problematika Yuridis dan Tantangan Kepastian Hukum di Bidang Persaingan Usaha

    by Deswal Arief, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari

    Penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini apakah hambatan yuridis dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat, implementasi putusannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk resistensi pelaku usaha maupun kendala yuridis dan institusional. Artikel ini menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum atas putusan KPPU, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum tersebut dan bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan KPPU yang telah inkracht. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (final and biding) melainkan masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Hambatan yuridis lainnya adalam dalam pelaksanaan putusan KPPU yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU tidak memiliki kewenangan eksekusi karena harus mendaftarkan putusannya kepada Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan eksekusi. Kelemahan tersebut mengakibatkan putusan KPPU masih belum mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, KPPU sebaiknya berkompeten dalam wewenang penyidikan, penggeledahan hingga penyitaan terhadap pemeriksaan perkara persaingan usaha. Hasil analisis menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah agar putusan KPPU dapat dieksekusi secara optimal demi tercapainya kepastian hukum serta perlu dibentuknya pengadilan khusus yang mengadili perkara persaingan usaha

  • Open Access

    Empowering Women Entrepreneurs in MSMEs: The Role of Legal Advocacy in Overcoming Gender Barriers

    by Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, Sonny Dewi Judiasih, Muhammadafefee Assalihee

    The Indonesian government has recognized the importance of entrepreneurship in supporting the country's economy. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become the backbone of national economic growth, with women playing a vital role in this sector. Despite their contribution, women entrepreneurs face various challenges that hinder their business development, such as limited access to capital, gender-based discrimination, legal and administrative barriers, and a lack of institutional support. These obstacles are rooted in social norms and an insufficiently responsive legal framework. This article explores how legal advocacy and institutional support can empower women MSME entrepreneurs. It argues for a more inclusive legal policy environment, examines the role of legal services such as legal aid and consultation, and discusses successful case studies of advocacy organizations helping women overcome systemic barriers. Furthermore, this paper provides practical recommendations for improving legal access and advocates for stronger collaboration between governments, legal institutions, and global advocacy networks. Through a gender-sensitive legal approach, optimizing women’s roles in MSMEs can contribute to inclusive economic growth and strengthened gender equality.


  • Open Access

    Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi

    by Buala Jefry, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari

    Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan layanan daring, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan regulasi global seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi data konsumen, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta minimnya kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan perlunya percepatan pembentukan perangkat pelaksana, mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi, dan kewajiban penunjukan petugas perlindungan data (DPO) secara profesional. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi konsumen, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas prinsip privacy by design, dan literasi digital masyarakat di Indonesia.


  • Open Access

    The Status of Property Granted in The Provisions of Bankruptcy Law in Indonesia

    by Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti

    In carrying out their obligations to pay debts, Debtors often make various efforts to avoid having their assets being included in the guarantee of payment. Moreover, Debtors occasionally contrive, by providing grants, their assets in the bankruptcy decision to not be subsumed in the bankruptcy court. The aim of this research is to analyze how the arrangements for giving grants made by Bankrupt Debtors are reviewed from the Civil Code and Bankruptcy law as well as the role of the Curator in protecting Creditors and Debtors in the bankruptcy process. This research uses a normative juridical approach, where library data or secondary data is the main data, in addition to being supported by field data. The research results show that in the context of bankruptcy law, grants are an action that must be paid close attention because it can be said to be a legal action that is not required. If the Debtor gives away assets before being declared bankrupt, it can be indicated as an effort to avoid confiscation of collateral by the court. The curator has the authority to include a gift in the list of bankruptcy estates that will be sold to pay the debtor’s debts to his creditors. In such cases, the Curator can file an Actio Pauliana lawsuit with the commercial court to cancel the gift so that the assets can be included in the bankruptcy estate list. This study provides a focused examination on the legal status of gratuitous transfers in Indonesian bankruptcy law—a subject that, despite its practical urgency, remains underexplored compared to broader studies on bankruptcy proceedings or creditor protections.


  • Open Access

    Eksaminasi Penerapan Rule of Reason Terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Kppu-L/2024

    by Nur Abdul Rahman Roy, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari

    Penelitian ini mengisi celah dalam penegakan hukum persaingan Indonesia dengan menganalisis Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2024, di mana PT. Maruka Indonesia bersekongkol mengeksploitasi informasi rahasia PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan 64%. Meski ada indikasi dominasi tidak langsung melalui kepemilikan saham Maruka Corporation Japan, KPPU mengabaikan rule of reason dan doktrin SEE. Menilai kelalaian metodologis KPPU dan mendorong adopsi SEE untuk mengatasi penguasaan pasar terselubung. Analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum, putusan pengadilan, dan data sekunder. Pengabaian rule of reason oleh KPPU menyembunyikan penyalahgunaan posisi dominan Maruka, sementara SEE dapat mengungkap kontrol ekstrateritorial. Pelanggaran etika bisnis Jepang memperparah pelanggaran. Studi ini merekomendasikan pedoman KPPU tentang SEE, penyempurnaan rule of reason, dan amendemen UU No. 5/1999.

  • Open Access

    RESPON DAN UPAYA PENINGKATAN KESADARAN PELAKU UMKM DI DESA RANCAKALONG MENGENAI PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN

    by Deviana Yuanitasari, Nun Harrieti

    Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rancakalong pada 23 Januari 2025 dilakukan dalam bentuk sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM olahan pangan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap urgensi sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, terutama di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ditemukan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur dan manfaat sertifikasi halal, serta memiliki kekhawatiran terhadap biaya dan birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pemaparan hukum, simulasi penggunaan aplikasi SiHalal, sesi tanya jawab, serta distribusi leaflet dan video edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan munculnya komitmen awal dari sebagian peserta untuk memulai proses sertifikasi. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran dan partisipasi UMKM dalam menciptakan ekosistem produk halal di tingkat desa.

  • Open Access

    Harmonizing Sharia-Based Halal Standards with International Trade Law: A Comparative Legal Study

    by Deviana Yuanitasari, Nun Harrieti, Yamudin Salaeh

    The globalization of trade has elevated Islamic halal standards within the domain of international economic law. While halal certification is rooted in Sharia, World Trade Organization (WTO) law is governed by secular principles, including non-discrimination, Most-Favored Nation (MFN) treatment, and national treatment. This article conducts a comparative legal analysis of the potential tensions and compatibilities between these normative systems. Drawing on doctrinal and comparative methods, it examines how halal regulations in Muslim-majority and non-Muslim countries interact with WTO rules, particularly the SPS Agreement, TBT Agreement, and GATT 1994. The study argues that halal requirements, while potentially constituting non-tariff barriers, can be justified under WTO exceptions when aligned with legitimate objectives such as public morals and consumer protection. It also highlights the risk of discriminatory treatment when certification is applied selectively or instrumentally. The paper concludes with normative recommendations to reconcile Sharia-based halal frameworks with global trade norms, emphasizing mutual recognition, standard harmonization, and dialogue between religious and secular legal systems.


  • Open Access

    Kajian putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2018: Implementasi UU No. 5/1999 terhadap dugaan persekongkolan

    by Tiara Putri Faradilla, Helza Nova Lita, Deviana Yuanitasari

    Persaingan usaha adalah salah satu faktor utama dalam pergerakan roda perekonomian Indonesia. Perangkat hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”). Dalam UU 5/1999 diatur pula terkait dengan persekongkolan. Salah satu kasus persekongkolan tender proyek di Indonesia yang menarik yakni pada perkara Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diputus dengan Nomor 05/KPPU-L/2018. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis komisi terkait dengan Pokja yang tidak bersalah menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut dengan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan persekongkolan dalam sebuah tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Indikasi-indikasi dalam perkara a quo dapat dikategorikan persekongkolan tender berdasarkan UU 5/1999 dan peraturan lainnya. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2018 yang menyatakan Pokja dalam perkara a quo tidak terbukti bersalah tidak sesuai dengan UU 5/1999 karena unsur-unsur yang ada dalam Pasal 22 UU 5/1999 telah terpenuhi.