Adhy Riadhy Arafah
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Adhy Riadhy Arafah has a total of 20 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
Alifia Nuril Bais
Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia
2 shared publications- Nilam Andalia Kurniasari
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia
2 shared publications - Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya
2 shared publications - Achmad Hariri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
1 shared publication - Aktieva Tri Tjitrawati
Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia
1 shared publication - Auralia Rizki Putri
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 1 April 2025
- Published by University of Zilina in Communications - Scientific letters of the University of Zilina
- Vol. 27 (2) , A27-A39
Indonesian Aviation Act 1/2009: An Examination and the Quest for Reform in Certain Issues
Journal Communications - Scientific Letters of the University of ?ilina is now a well-established open-access scientific journal aimed primarily at the topics connected with the field of transport.
- 1 April 2025
- Published by University of Zilina in Communications - Scientific letters of the University of Zilina
- Vol. 27 (2) , A27-A39
Open AccessIndonesian Aviation Act 1/2009: An Examination and the Quest for Reform in Certain Issues
Journal Communications - Scientific Letters of the University of ?ilina is now a well-established open-access scientific journal aimed primarily at the topics connected with the field of transport.
- Open Access
- 7 April 2024
- Published by CV Firmos in Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
- Vol. 2 (2) , 301-310
Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dusun Cakru'an Klopo Kuning Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang melalui Usaha Produk Olahan Pisang yang Berkelanjutan
Program pembinaan mitra yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan kelompok perempuan Dusun Cakru’an melalui usaha produk olahan pisang yang berkelanjutan menjadi suatu pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan pendampingan yang mencakup berbagai tahap. Tahap tersebut dimulai dari pendampingan pada peningkatan keterampilan dalam pengemasan produk hingga strategi perluasan jaringan pemasaran. Program ini juga mengintegrasikan pelatihan dasar pemasaran, khususnya pemasaran digital, guna memperluas cakupan produk mitra di pasar yang semakin dinamis. Langkah-langkah dalam pengabdian masyarakat ini didesain untuk memaksimalkan potensi mitra dalam mengembangkan produk dan mencapai lebih banyak pelanggan. Evaluasi berkala menjadi landasan untuk memastikan keberhasilan strategi pemberdayaan, sambil memberikan ruang bagi perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi mitra, berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan ini menegaskan peran penting pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- 7 April 2024
- Published by CV Firmos in Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
- Vol. 2 (2) , 301-310
Open AccessPeningkatan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dusun Cakru'an Klopo Kuning Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang melalui Usaha Produk Olahan Pisang yang Berkelanjutan
Program pembinaan mitra yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan kelompok perempuan Dusun Cakru’an melalui usaha produk olahan pisang yang berkelanjutan menjadi suatu pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan pendampingan yang mencakup berbagai tahap. Tahap tersebut dimulai dari pendampingan pada peningkatan keterampilan dalam pengemasan produk hingga strategi perluasan jaringan pemasaran. Program ini juga mengintegrasikan pelatihan dasar pemasaran, khususnya pemasaran digital, guna memperluas cakupan produk mitra di pasar yang semakin dinamis. Langkah-langkah dalam pengabdian masyarakat ini didesain untuk memaksimalkan potensi mitra dalam mengembangkan produk dan mencapai lebih banyak pelanggan. Evaluasi berkala menjadi landasan untuk memastikan keberhasilan strategi pemberdayaan, sambil memberikan ruang bagi perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi mitra, berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan ini menegaskan peran penting pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- Open Access
- 27 March 2024
- Published by Taylor & Francis in Cogent Social Sciences
- Vol. 10 (1)
Voyage rights in review: Indonesian tourism and aviation legislation
- 27 March 2024
- Published by Taylor & Francis in Cogent Social Sciences
- Vol. 10 (1)
Open AccessVoyage rights in review: Indonesian tourism and aviation legislation
- Open Access
- 9 November 2023
- Published by Universitas Negeri Semarang in Lex Scientia Law Review
- Vol. 7 (2) , 413-448
Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia
This study delves into the vulnerability of Indonesia's National Budget (APBN) to corruption, specifically in the Procurement of Goods and Services, with a particular focus on the potential for misallocation across regions. Building on significant scholarly contributions from both Indonesian and international researchers, the research undertakes a thorough examination of preventive measures against corruption in public procurement. Employing a Participatory Action Research (PAR) approach, the study integrates community solidarity into its corruption prevention model, utilizing a combination of data collection methods such as questionnaires, interviews, and focus group discussions (FGDs). A central topic in the study is the important role of e-procurement in combating corruption, advocating for its transparent and accountable application as a deterrent. To bolster preventive efforts, the research proposes mandatory declarations from tender participants, along with an enhanced auction rebuttal mechanism throughout the various stages of procurement. The preventative framework underscores the significance of civilian, academic, and journalistic supervision to proactively identify corruption and conflicts of interest. Recognizing the nuanced nature of fraud patterns at the provincial level, the study advocates for a region-specific approach to maximize the effectiveness of e-procurement. This regional focus aligns with the study's emphasis on the involvement of relevant agencies operating at the local level. In essence, this research contributes a targeted analysis to complement existing literature, aiming to curb corruption in public procurement through strategic and context-specific preventive measures.
- 9 November 2023
- Published by Universitas Negeri Semarang in Lex Scientia Law Review
- Vol. 7 (2) , 413-448
Open AccessPublic Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia
This study delves into the vulnerability of Indonesia's National Budget (APBN) to corruption, specifically in the Procurement of Goods and Services, with a particular focus on the potential for misallocation across regions. Building on significant scholarly contributions from both Indonesian and international researchers, the research undertakes a thorough examination of preventive measures against corruption in public procurement. Employing a Participatory Action Research (PAR) approach, the study integrates community solidarity into its corruption prevention model, utilizing a combination of data collection methods such as questionnaires, interviews, and focus group discussions (FGDs). A central topic in the study is the important role of e-procurement in combating corruption, advocating for its transparent and accountable application as a deterrent. To bolster preventive efforts, the research proposes mandatory declarations from tender participants, along with an enhanced auction rebuttal mechanism throughout the various stages of procurement. The preventative framework underscores the significance of civilian, academic, and journalistic supervision to proactively identify corruption and conflicts of interest. Recognizing the nuanced nature of fraud patterns at the provincial level, the study advocates for a region-specific approach to maximize the effectiveness of e-procurement. This regional focus aligns with the study's emphasis on the involvement of relevant agencies operating at the local level. In essence, this research contributes a targeted analysis to complement existing literature, aiming to curb corruption in public procurement through strategic and context-specific preventive measures.
- Open Access
- 27 September 2023
- Published by Infinite Corporation in Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
- Vol. 3 (5) , 713-719
Pendampingan Edukasi Hak-Hak Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Udara Berdasarkan Konvensi Montreal 1999
Hak-hak pengguna jasa transportasi udara, khususnya dalam lingkup penerbangan internasional telah diatur dalam Konvensi Montreal 1999 ( vide Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016). Masyarakat Jawa Timur, khususnya di Surabaya sering melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat tingkat ekonomi yang baik. Wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam hal penggunaan dan pemahaman Konvensi Montreal 1999, mengingat sosialisasi terkait hal ini masih sangat minim. Metode yang digunakan melalui beberapa tahap, pertama persiapan dan perijinan dengan kelompok mitra; kedua identifikasi latar belakang pendidikan individu anggota mitra, pengalaman bekerja dan pengetahuan regulasi bidang penerbangan; ketiga pemaparan materi dua arah interaksi langsung tentang pengalaman lapangan dari para individu mitra yang dikombinasikan dengan transfer pengetahuan dari sisi akademik. Hasil yang diperoleh adalah anggota mitra dalam menyelesaikan permasalahan pengguna jasa transportasi udara bisa mengkombinasikan peraturan terkait perlindungan konsumen, penerbangan, dan Konvensi Montreal 1999.
- 27 September 2023
- Published by Infinite Corporation in Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
- Vol. 3 (5) , 713-719
Open AccessPendampingan Edukasi Hak-Hak Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Udara Berdasarkan Konvensi Montreal 1999
Hak-hak pengguna jasa transportasi udara, khususnya dalam lingkup penerbangan internasional telah diatur dalam Konvensi Montreal 1999 ( vide Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016). Masyarakat Jawa Timur, khususnya di Surabaya sering melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat tingkat ekonomi yang baik. Wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam hal penggunaan dan pemahaman Konvensi Montreal 1999, mengingat sosialisasi terkait hal ini masih sangat minim. Metode yang digunakan melalui beberapa tahap, pertama persiapan dan perijinan dengan kelompok mitra; kedua identifikasi latar belakang pendidikan individu anggota mitra, pengalaman bekerja dan pengetahuan regulasi bidang penerbangan; ketiga pemaparan materi dua arah interaksi langsung tentang pengalaman lapangan dari para individu mitra yang dikombinasikan dengan transfer pengetahuan dari sisi akademik. Hasil yang diperoleh adalah anggota mitra dalam menyelesaikan permasalahan pengguna jasa transportasi udara bisa mengkombinasikan peraturan terkait perlindungan konsumen, penerbangan, dan Konvensi Montreal 1999.