AAAdhy Riadhy Arafah

Adhy Riadhy Arafah

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Adhy Riadhy Arafah has a total of 20 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    Indonesian Aviation Act 1/2009: An Examination and the Quest for Reform in Certain Issues

    by Adhy Riadhy Arafah, Rosa Ristawati, Kautsar Ismail, Gerlyana Shafa Putri Hardriani

    Journal Communications - Scientific Letters of the University of ?ilina is now a well-established open-access scientific journal aimed primarily at the topics connected with the field of transport.

  • Open Access

    FIR agreement Indonesia – Singapore: What are the legal implications?

    by Adhy Riadhy Arafah, Aktieva Tri Tjitrawati, Alifia Nuril Bais, Firnida Hanan Nurkhalisha


  • Open Access

    Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Dusun Cakru'an Klopo Kuning Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang melalui Usaha Produk Olahan Pisang yang Berkelanjutan

    by Nilam Andalia Kurniasari, Masitoh Indriani, Adhy Riadhy Arafah, Kautsar Ismail, Fitrillah I Hi Subur, Catur Alam Pinandang, Mochammad Rizqy Nandawaputra

    Program pembinaan mitra yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan kelompok perempuan Dusun Cakru’an melalui usaha produk olahan pisang yang berkelanjutan menjadi suatu pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan pendampingan yang mencakup berbagai tahap. Tahap tersebut dimulai dari pendampingan pada peningkatan keterampilan dalam pengemasan produk hingga strategi perluasan jaringan pemasaran. Program ini juga mengintegrasikan pelatihan dasar pemasaran, khususnya pemasaran digital, guna memperluas cakupan produk mitra di pasar yang semakin dinamis. Langkah-langkah dalam pengabdian masyarakat ini didesain untuk memaksimalkan potensi mitra dalam mengembangkan produk dan mencapai lebih banyak pelanggan. Evaluasi berkala menjadi landasan untuk memastikan keberhasilan strategi pemberdayaan, sambil memberikan ruang bagi perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi mitra, berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan ini menegaskan peran penting pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

  • Open Access

    Voyage rights in review: Indonesian tourism and aviation legislation

    by Adhy Riadhy Arafah, Yaries Mahardika Putro, Alifia Nuril Bais, Son Solita, Satria Unggul Wicaksana Prakasa


  • Open Access

    Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia

    by Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Achmad Hariri, Hilman Syahrial Haq, Adhy Riadhy Arafah, Muallimin Mochammad Sahid

    This study delves into the vulnerability of Indonesia's National Budget (APBN) to corruption, specifically in the Procurement of Goods and Services, with a particular focus on the potential for misallocation across regions. Building on significant scholarly contributions from both Indonesian and international researchers, the research undertakes a thorough examination of preventive measures against corruption in public procurement. Employing a Participatory Action Research (PAR) approach, the study integrates community solidarity into its corruption prevention model, utilizing a combination of data collection methods such as questionnaires, interviews, and focus group discussions (FGDs). A central topic in the study is the important role of e-procurement in combating corruption, advocating for its transparent and accountable application as a deterrent. To bolster preventive efforts, the research proposes mandatory declarations from tender participants, along with an enhanced auction rebuttal mechanism throughout the various stages of procurement. The preventative framework underscores the significance of civilian, academic, and journalistic supervision to proactively identify corruption and conflicts of interest. Recognizing the nuanced nature of fraud patterns at the provincial level, the study advocates for a region-specific approach to maximize the effectiveness of e-procurement. This regional focus aligns with the study's emphasis on the involvement of relevant agencies operating at the local level. In essence, this research contributes a targeted analysis to complement existing literature, aiming to curb corruption in public procurement through strategic and context-specific preventive measures.


  • Open Access

    Pendampingan Edukasi Hak-Hak Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Udara Berdasarkan Konvensi Montreal 1999

    by Adhy Riadhy Arafah, Masitoh Indriani, Nilam Andalia Kurniasari, Auralia Rizki Putri

    Hak-hak pengguna jasa transportasi udara, khususnya dalam lingkup penerbangan internasional telah diatur dalam  Konvensi Montreal 1999 ( vide Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016).  Masyarakat Jawa Timur, khususnya di Surabaya sering melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat tingkat ekonomi yang baik. Wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam hal penggunaan dan pemahaman Konvensi Montreal 1999, mengingat sosialisasi terkait hal ini masih sangat minim. Metode yang digunakan melalui beberapa tahap, pertama persiapan dan perijinan dengan kelompok mitra; kedua identifikasi latar belakang pendidikan individu anggota mitra, pengalaman bekerja dan pengetahuan regulasi bidang penerbangan; ketiga pemaparan materi dua arah interaksi langsung tentang pengalaman lapangan dari para individu mitra yang dikombinasikan dengan transfer pengetahuan dari sisi akademik. Hasil yang diperoleh adalah anggota mitra dalam menyelesaikan permasalahan pengguna jasa transportasi udara bisa mengkombinasikan peraturan terkait perlindungan konsumen, penerbangan, dan Konvensi Montreal 1999.