I. Wayan Putu Sucaya Aryana
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
I. Wayan Putu Sucaya Aryana has a total of 18 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
3 shared publications - Alfian Noor Darojat
Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia
1 shared publication - Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Universitas Ngurah Rai, Indonesia
1 shared publication - Dewi Bunga
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
1 shared publication - Hendro Ponco Raharjo
Universitas Ngurah Rai, Indonesia
1 shared publication I Gusti Ngurah Anom Sukawinata
Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 19 August 2025
- Published by Goodwood Publishing in Jurnal Pemberdayaan Umat
- Vol. 4 (2) , 79-87
Eksplorasi Potensi Kuliner Lokal Berkelanjutan dengan Pendekatan Eco-Packaging
Purpose: This study aims to explore the potential of local culinary products in Penatih Dangin Puri Village, Denpasar, and to develop strategies for implementing environmentally friendly packaging (eco-packaging) as a means to strengthen sustainable village-based economic development. Methodology/approach: The study was conducted in Penatih Dangin Puri Village, Denpasar, through a community service program involving local micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the culinary sector. A participatory qualitative approach was applied, including focus group discussions, direct observation, and thematic analysis. Activities consisted of socialization sessions, culinary innovation training using local ingredients, introduction to eco-packaging technologies, branding and digital marketing workshops, and product showcase events. Results/findings: The program identified high-potential culinary products based on red rice, coconut, and traditional spices with strong cultural and economic value. The application of eco-packaging improved product aesthetics, market competitiveness, and environmental awareness among business owners. Collaborative networks between MSMEs, village authorities, and creative communities were established, creating a foundation for sustainable economic ecosystems. Conclusions: The study shows eco-packaging and local culinary integration enhance sustainability, community empowerment, and green entrepreneurship in rural development. Limitations: The study’s short duration limited evaluation of long-term impacts, including sustained eco-packaging adoption and continuous market performance measurement. Contribution: This study offers a replicable model for integrating local culinary heritage with eco-friendly entrepreneurship to support sustainable rural development.
- 19 August 2025
- Published by Goodwood Publishing in Jurnal Pemberdayaan Umat
- Vol. 4 (2) , 79-87
Open AccessEksplorasi Potensi Kuliner Lokal Berkelanjutan dengan Pendekatan Eco-Packaging
Purpose: This study aims to explore the potential of local culinary products in Penatih Dangin Puri Village, Denpasar, and to develop strategies for implementing environmentally friendly packaging (eco-packaging) as a means to strengthen sustainable village-based economic development. Methodology/approach: The study was conducted in Penatih Dangin Puri Village, Denpasar, through a community service program involving local micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the culinary sector. A participatory qualitative approach was applied, including focus group discussions, direct observation, and thematic analysis. Activities consisted of socialization sessions, culinary innovation training using local ingredients, introduction to eco-packaging technologies, branding and digital marketing workshops, and product showcase events. Results/findings: The program identified high-potential culinary products based on red rice, coconut, and traditional spices with strong cultural and economic value. The application of eco-packaging improved product aesthetics, market competitiveness, and environmental awareness among business owners. Collaborative networks between MSMEs, village authorities, and creative communities were established, creating a foundation for sustainable economic ecosystems. Conclusions: The study shows eco-packaging and local culinary integration enhance sustainability, community empowerment, and green entrepreneurship in rural development. Limitations: The study’s short duration limited evaluation of long-term impacts, including sustained eco-packaging adoption and continuous market performance measurement. Contribution: This study offers a replicable model for integrating local culinary heritage with eco-friendly entrepreneurship to support sustainable rural development.
- Open Access
- 17 March 2025
- Published by Green Publisher in Jurnal sosial dan sains
- Vol. 5 (3) , 522-532
Telaah Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi Melalui Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Negara
Pengembalian aset negara yang menjadi objek kejahatan dari koruptor sebagai pelaku sangat penting bagi pembangunan negara berkembang karena pengembalian aset tidak semata-mata hanya sebatas merestorasi tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum di mana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi melalui konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara yang sangat relevan dan efektif. Hal ini oleh karena selama ini dalam penegakan hukum pidana korupsi para aparat penegak hukum lebih mengutamakan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan melalui penjatuhan hukuman kurungan tanpa mengedepankan pengembalian kerugian yang dialami negara. Sebagai masukan terkait upaya dalam pengembalian aset kerugian negara terhadap kejahatan korupsi di Indonesia, kiranya dapat dilakukan beberapa mekanisme yang tepat, meliputi perlunya keseriusan penegak hukum, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan pengembalian aset secara non conviction based sebagai alternatif.
- 17 March 2025
- Published by Green Publisher in Jurnal sosial dan sains
- Vol. 5 (3) , 522-532
Open AccessTelaah Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi Melalui Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Negara
Pengembalian aset negara yang menjadi objek kejahatan dari koruptor sebagai pelaku sangat penting bagi pembangunan negara berkembang karena pengembalian aset tidak semata-mata hanya sebatas merestorasi tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum di mana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pengembalian aset dari hasil kejahatan korupsi melalui konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara yang sangat relevan dan efektif. Hal ini oleh karena selama ini dalam penegakan hukum pidana korupsi para aparat penegak hukum lebih mengutamakan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan melalui penjatuhan hukuman kurungan tanpa mengedepankan pengembalian kerugian yang dialami negara. Sebagai masukan terkait upaya dalam pengembalian aset kerugian negara terhadap kejahatan korupsi di Indonesia, kiranya dapat dilakukan beberapa mekanisme yang tepat, meliputi perlunya keseriusan penegak hukum, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan pengembalian aset secara non conviction based sebagai alternatif.
- Open Access
- 30 October 2024
- Published by Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar in VYAVAHARA DUTA
- Vol. 19 (2) , 101-112
FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM
Asas kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang sangat penting bagi intelijen kejaksaan dalam menjaga penyelenggaran kegiatan intelijen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Formulasi Asas Kerahasiaan Intelijen Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Rahasia Intelijen Selama Masa Retensi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Formulasi asas kerahasiaan intelijen kejaksaan dalam penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum diatur dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai payung hukum untuk fungsi intelijen dalam sistem penegakan hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Akibat hukum terhadap kebocoran rahasia intelijen selama masa retensi berupa pertanggungjawaban pidana, secara khusus apabila intelijen kejaksaan membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara maka terdapat pemberatan pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya jika dilakukan dalam keadaan perang. Selain itu, personel intelijen kejaksaan tersebut mendapatkan sanksi kode etik dari institusi kejaksaan.
- 30 October 2024
- Published by Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar in VYAVAHARA DUTA
- Vol. 19 (2) , 101-112
Open AccessFORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM
Asas kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang sangat penting bagi intelijen kejaksaan dalam menjaga penyelenggaran kegiatan intelijen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Formulasi Asas Kerahasiaan Intelijen Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Rahasia Intelijen Selama Masa Retensi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Formulasi asas kerahasiaan intelijen kejaksaan dalam penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum diatur dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai payung hukum untuk fungsi intelijen dalam sistem penegakan hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Akibat hukum terhadap kebocoran rahasia intelijen selama masa retensi berupa pertanggungjawaban pidana, secara khusus apabila intelijen kejaksaan membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara maka terdapat pemberatan pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya jika dilakukan dalam keadaan perang. Selain itu, personel intelijen kejaksaan tersebut mendapatkan sanksi kode etik dari institusi kejaksaan.
- Open Access
- 6 September 2024
- Published by Ridwan Institute in Jurnal Syntax Admiration
- Vol. 5 (9) , 3667-3679
Perlindungan Hukum Pembeli atas Ketidaksesuaian Kualitas Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
The development of digital technology has encouraged changes in the way of buying and selling transactions, especially through e-commerce platforms. However, in practice, it is not uncommon for the goods and services purchased to not be in accordance with the quality promised by the seller. This study aims to analyze the implementation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in protecting buyers from non-conformities in the quality of goods and services. The research method used is a normative juridical approach with secondary data from literature reviews and related laws and regulations. The results of the study show that legal protection for consumers has been regulated, but its implementation still needs to be strengthened, especially in digital transactions. This research is expected to provide recommendations for the government and consumer dispute resolution institutions.
- 6 September 2024
- Published by Ridwan Institute in Jurnal Syntax Admiration
- Vol. 5 (9) , 3667-3679
Open AccessPerlindungan Hukum Pembeli atas Ketidaksesuaian Kualitas Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
The development of digital technology has encouraged changes in the way of buying and selling transactions, especially through e-commerce platforms. However, in practice, it is not uncommon for the goods and services purchased to not be in accordance with the quality promised by the seller. This study aims to analyze the implementation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in protecting buyers from non-conformities in the quality of goods and services. The research method used is a normative juridical approach with secondary data from literature reviews and related laws and regulations. The results of the study show that legal protection for consumers has been regulated, but its implementation still needs to be strengthened, especially in digital transactions. This research is expected to provide recommendations for the government and consumer dispute resolution institutions.
- Open Access
- 27 January 2024
- Published by LPPMPK Universitas Ngurah Rai in Jurnal Aktual Justice
- Vol. 8 (2) , 91-107
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
Pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya
- 27 January 2024
- Published by LPPMPK Universitas Ngurah Rai in Jurnal Aktual Justice
- Vol. 8 (2) , 91-107
Open AccessTANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
Pendaftaran fidusia secara elektronik ditemui juga permasalahan yang relatif baru, selain itu fidusia elektronik juga sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dapat berupa kesalahan data tentang identitas para pihak dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kesalahan tersebut disebabkan karna kelalaian Notaris pada saat memasukan data/atau salahnya data yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada Notaris. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia yang salah tersebut agar keotentikan akta yang dibuatnya tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadi titik perubahan terkait dengan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia yang pada awalnya dilakukan secara offline ataupun manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan efisien, mudah, cepat, nyaman, dan murah. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik didasarkan pada tanggung jawab Notaris yang dilakukannya merupakan akibat pelaksanaan dari tugas dan jabatannya
- Open Access
- 31 December 2023
- Published by Atlantis Press SARL
- p. 774-784
Digital Persecution in Financial Technology-based Online Loan Collection
- 31 December 2023
- Published by Atlantis Press SARL
- p. 774-784
Open AccessDigital Persecution in Financial Technology-based Online Loan Collection
- Open Access
- 19 January 2023
- Published by Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai in Jurnal Yustitia
- Vol. 16 (2) , 161-169
REKONTSRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu menganalisis budaya hukum masyarakat yang melakukan investasi ilegal dan menganalisis serta menemukan penegakan hukum terhadap investasi ilegal. Kebebasan finansial (financial free) dapat dicapai dengan berinvestasi. Berbagai bentuk investasi dalam masyarakat ditawarkan oleh para pelaku usaha. Ekspektasi untung besar justru memicu tumbuhnya investasi ilegal. Padahal, ada hal yang sangat mudah yang bisa membedakan investasi aman dengan investasi ilegal, yaitu investasi ilegal, keuntungan yang dijanjikan di luar kewajaran. Namun, keuntungan besar tersebut justru membuat banyak orang tergiur untuk menginvestasikan dananya. Investasi ilegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi yaitu dengan menggunakan dana yang didapat dari nasabah baru untuk membayar bonus kepada nasabah lama. Kerugian yang ditimbulkan dari praktek investasi ilegal tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil.
- 19 January 2023
- Published by Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai in Jurnal Yustitia
- Vol. 16 (2) , 161-169
Open AccessREKONTSRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu menganalisis budaya hukum masyarakat yang melakukan investasi ilegal dan menganalisis serta menemukan penegakan hukum terhadap investasi ilegal. Kebebasan finansial (financial free) dapat dicapai dengan berinvestasi. Berbagai bentuk investasi dalam masyarakat ditawarkan oleh para pelaku usaha. Ekspektasi untung besar justru memicu tumbuhnya investasi ilegal. Padahal, ada hal yang sangat mudah yang bisa membedakan investasi aman dengan investasi ilegal, yaitu investasi ilegal, keuntungan yang dijanjikan di luar kewajaran. Namun, keuntungan besar tersebut justru membuat banyak orang tergiur untuk menginvestasikan dananya. Investasi ilegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi yaitu dengan menggunakan dana yang didapat dari nasabah baru untuk membayar bonus kepada nasabah lama. Kerugian yang ditimbulkan dari praktek investasi ilegal tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil.
- Open Access
- 31 May 2022
- Published by Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai in Jurnal Yustitia
- Vol. 16 (1) , 37=44
TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL
Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam hubungan personal. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan personal dapat ditinjau dari relasi kuasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai relasi kuasa antara pelaku dengan korban serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hubungan personal. Dalam konteks relasi kuasa, korban adalah kelompok rentan yakni perempuan dan anak. Pelaku memiliki power yang lebih tinggi sehingga dapat menindas korban. Kekerasan seksual dalam hubungan personal, mencakup pula kekerasan yang dilakukan oleh pacar. Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi korban. Ketentuan terbaru yang dimiliki oleh Indonesia adalah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yakni pelecehan seksual;eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.
- 31 May 2022
- Published by Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai in Jurnal Yustitia
- Vol. 16 (1) , 37=44
Open AccessTINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL
Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam hubungan personal. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan personal dapat ditinjau dari relasi kuasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai relasi kuasa antara pelaku dengan korban serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hubungan personal. Dalam konteks relasi kuasa, korban adalah kelompok rentan yakni perempuan dan anak. Pelaku memiliki power yang lebih tinggi sehingga dapat menindas korban. Kekerasan seksual dalam hubungan personal, mencakup pula kekerasan yang dilakukan oleh pacar. Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi korban. Ketentuan terbaru yang dimiliki oleh Indonesia adalah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yakni pelecehan seksual;eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.