Sri Maulidiah
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Sri Maulidiah has a total of 21 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Nina Yuslaini
Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Islamic University of Riau, Pekanbaru, Indonesia
6 shared publications - Ema Fitri Lubis3 shared publications
- Abdillah Abdillah
Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Selatan, Indonesia
2 shared publications - Muhammad Hafizh Rahyunir2 shared publications
Nina Yuslaini
2 shared publications- Rahyunir Rauf
Universitas Islam Riau
2 shared publications
Latest Publications
- Open Access
- 30 July 2026
- Published by Elsevier in Social Sciences & Humanities Open
- Vol. 14
Environmental economics based on local wisdom: A sustainability study of Gulamo Tourism Village Kampar, Indonesia
- 30 July 2026
- Published by Elsevier in Social Sciences & Humanities Open
- Vol. 14
Open AccessEnvironmental economics based on local wisdom: A sustainability study of Gulamo Tourism Village Kampar, Indonesia
- Open Access
- 2 June 2026
- Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri in AKM: Aksi Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (1) , 213-228
Penguatan Kelembagaan LKD Berbasis Participatory Governance untuk Mendukung Tata Kelola Desa Berkelanjutan di Bandur Picak Kabupaten Kampar
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar dilaksanakan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan mitra, yaitu keterbatasan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam memahami peran, fungsi, dan kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Solusi yang ditawarkan tim PKM adalah penguatan kapasitas melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur meliputi ; survei sosialisasi, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan program. Metode yang digunakan dalam kegiatan yaitu; Metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), Metode Action Research (AR). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 72% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama pada aspek pemahaman fungsi kelembagaan, tata kelola organisasi, dan partisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa meningkat dari 55% menjadi 84% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun komitmen kolaboratif antara pemerintah desa dan LKD dalam penyusunan program pembangunan desa yang lebih partisipatif dan transparan. Temuan ini menunjukkan bahwa model penguatan kelembagaan berbasis partisipatif dan kolaboratif mampu meningkatkan profesionalitas LKD sebagai mitra strategis pemerintah desa sekaligus memperkuat tata kelola desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak praktis bagi masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan kelembagaan desa berbasis participatory governance
- 2 June 2026
- Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri in AKM: Aksi Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (1) , 213-228
Open AccessPenguatan Kelembagaan LKD Berbasis Participatory Governance untuk Mendukung Tata Kelola Desa Berkelanjutan di Bandur Picak Kabupaten Kampar
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Bandur Picak Kabupaten Kampar dilaksanakan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan mitra, yaitu keterbatasan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam memahami peran, fungsi, dan kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Solusi yang ditawarkan tim PKM adalah penguatan kapasitas melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur meliputi ; survei sosialisasi, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan program. Metode yang digunakan dalam kegiatan yaitu; Metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), Metode Action Research (AR). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 72% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama pada aspek pemahaman fungsi kelembagaan, tata kelola organisasi, dan partisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa meningkat dari 55% menjadi 84% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun komitmen kolaboratif antara pemerintah desa dan LKD dalam penyusunan program pembangunan desa yang lebih partisipatif dan transparan. Temuan ini menunjukkan bahwa model penguatan kelembagaan berbasis partisipatif dan kolaboratif mampu meningkatkan profesionalitas LKD sebagai mitra strategis pemerintah desa sekaligus memperkuat tata kelola desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak praktis bagi masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan kelembagaan desa berbasis participatory governance
- Open Access
- 2 June 2026
- Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri in AKM: Aksi Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (1) , 101-118
Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa: Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandur Picak menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya pada bidang pembangunan desa, meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya fungsi pengawasan, kesulitan dalam penyusunan perencanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mengoptimalkan peran BPD dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sosialisasi bertujuan membangun komitmen bersama antara tim PKM, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Penyuluhan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai pembangunan desa dalam kerangka Asta Cita, tata kelola pemerintahan desa, dan fungsi strategis BPD dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pelatihan menitikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi program desa, serta pemanfaatan aplikasi digital berbasis Google Docs dan Google Drive. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota BPD yang ditunjukkan melalui peningkatan tingkat pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peningkatan kemampuan penyusunan dokumen perencanaan desa sebesar 72%, serta peningkatan penggunaan media digital administrasi desa sebesar 65%. Selain itu, partisipasi anggota BPD dalam forum musyawarah desa meningkat dari 60% menjadi 90% setelah pelaksanaan pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan berbasis pelatihan partisipatif dan digitalisasi administrasi mampu meningkatkan efektivitas fungsi BPD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan
- 2 June 2026
- Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri in AKM: Aksi Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (1) , 101-118
Open AccessPenguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa: Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandur Picak menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya pada bidang pembangunan desa, meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya fungsi pengawasan, kesulitan dalam penyusunan perencanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mengoptimalkan peran BPD dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sosialisasi bertujuan membangun komitmen bersama antara tim PKM, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Penyuluhan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai pembangunan desa dalam kerangka Asta Cita, tata kelola pemerintahan desa, dan fungsi strategis BPD dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pelatihan menitikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi program desa, serta pemanfaatan aplikasi digital berbasis Google Docs dan Google Drive. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota BPD yang ditunjukkan melalui peningkatan tingkat pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peningkatan kemampuan penyusunan dokumen perencanaan desa sebesar 72%, serta peningkatan penggunaan media digital administrasi desa sebesar 65%. Selain itu, partisipasi anggota BPD dalam forum musyawarah desa meningkat dari 60% menjadi 90% setelah pelaksanaan pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan berbasis pelatihan partisipatif dan digitalisasi administrasi mampu meningkatkan efektivitas fungsi BPD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan
- Open Access
- 2 June 2026
- Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri in AKM: Aksi Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (1) , 129-144
Transformasi Kelembagaan Desa melalui Model Kolaborasi Internasional dan Digital Governance di Terengganu, Malaysia
Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi kelembagaan desa (LKD) antaran lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia LKD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, keterbatasan infrastruktur, lemahnya sinergi antar lembaga, dan minimnya dukungan pembiayaan. Metode menggunakan Rapid Rural Appraisal (RRA), Capacity Building, Collaborative Governance, Asset Based Community Development (ABCD) dengan tahapan kegiatan yaitu survey awal, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 76% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama dalam aspek manajemen organisasi dan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan meningkat dari 58% menjadi 87% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, LKD, masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak eksternal seperti CSR dan organisasi non-pemerintah (NGO). Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pendampingan, rendahnya kemampuan adaptasi sebagian anggota LKD terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, serta terbatasnya dukungan anggaran program desa. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan penguatan forum komunikasi desa sebagai ruang koordinasi lintas aktor dalam mendukung tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance berbasis penguatan kapasitas kelembagaan dapat menjadi model strategis dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.
- 2 June 2026
- Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri in AKM: Aksi Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (1) , 129-144
Open AccessTransformasi Kelembagaan Desa melalui Model Kolaborasi Internasional dan Digital Governance di Terengganu, Malaysia
Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi kelembagaan desa (LKD) antaran lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia LKD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, keterbatasan infrastruktur, lemahnya sinergi antar lembaga, dan minimnya dukungan pembiayaan. Metode menggunakan Rapid Rural Appraisal (RRA), Capacity Building, Collaborative Governance, Asset Based Community Development (ABCD) dengan tahapan kegiatan yaitu survey awal, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 76% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama dalam aspek manajemen organisasi dan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan meningkat dari 58% menjadi 87% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, LKD, masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak eksternal seperti CSR dan organisasi non-pemerintah (NGO). Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pendampingan, rendahnya kemampuan adaptasi sebagian anggota LKD terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, serta terbatasnya dukungan anggaran program desa. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan penguatan forum komunikasi desa sebagai ruang koordinasi lintas aktor dalam mendukung tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance berbasis penguatan kapasitas kelembagaan dapat menjadi model strategis dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.
- Open Access
- 9 March 2026
- Published by Elsevier in SSRN Electronic Journal
Environmental Economics Based on Local Wisdom: A Sustainability Study of Gulamo Tourism Village Kampar, Indonesia
The sustainability of tourism villages increasingly depends on the integration of local wisdom amid accelerating globalization and modernization. Gulamo Tourism Village, often referred to as Indonesia’s “Green Canyon” due to its crystal-clear waters, towering rock cliffs, and lush tropical forests, represents a unique natural asset. However, without a coherent and locally grounded governance approach, the long-term sustainability of this destination remains vulnerable. This study aims to examine how local wisdom is integrated into the sustainability strategies of Gulamo Tourism Village and to assess the extent to which existing governance practices support inclusive and long-term tourism development. This research employs an exploratory qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations, and analyzed using NVivo 12 Plus to identify key themes and strategic patterns related to sustainability governance. The findings reveal that the Kampar Regency Government has implemented several strategic initiatives to support tourism development. However, the integration of local wisdom remains limited, particularly due to minimal involvement of local communities in decision-making processes. This governance gap weakens the sustainability framework and risks marginalizing local knowledge and social capital. This study contributes to the literature on sustainable tourism governance by highlighting the critical role of community participation in operationalizing local wisdom. It offers policy-relevant insights by recommending stronger collaboration among government, private sector actors, and local communities, alongside sustained investment in infrastructure and human resource capacity building. These findings provide a contextualized model for enhancing the long-term sustainability of tourism villages in Indonesia and comparable developing-country contexts.
- 9 March 2026
- Published by Elsevier in SSRN Electronic Journal
Open AccessEnvironmental Economics Based on Local Wisdom: A Sustainability Study of Gulamo Tourism Village Kampar, Indonesia
The sustainability of tourism villages increasingly depends on the integration of local wisdom amid accelerating globalization and modernization. Gulamo Tourism Village, often referred to as Indonesia’s “Green Canyon” due to its crystal-clear waters, towering rock cliffs, and lush tropical forests, represents a unique natural asset. However, without a coherent and locally grounded governance approach, the long-term sustainability of this destination remains vulnerable. This study aims to examine how local wisdom is integrated into the sustainability strategies of Gulamo Tourism Village and to assess the extent to which existing governance practices support inclusive and long-term tourism development. This research employs an exploratory qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations, and analyzed using NVivo 12 Plus to identify key themes and strategic patterns related to sustainability governance. The findings reveal that the Kampar Regency Government has implemented several strategic initiatives to support tourism development. However, the integration of local wisdom remains limited, particularly due to minimal involvement of local communities in decision-making processes. This governance gap weakens the sustainability framework and risks marginalizing local knowledge and social capital. This study contributes to the literature on sustainable tourism governance by highlighting the critical role of community participation in operationalizing local wisdom. It offers policy-relevant insights by recommending stronger collaboration among government, private sector actors, and local communities, alongside sustained investment in infrastructure and human resource capacity building. These findings provide a contextualized model for enhancing the long-term sustainability of tourism villages in Indonesia and comparable developing-country contexts.
- 2 December 2025
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 8 (3) , 930-938
STRATEGI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR MELALUI PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN TELAGA BERTUAH KABUPATEN SIAK
Program Pengabdian Masyarakat (PKM) dilaksanakan karena adanya permalahan yang dihadapi oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Telaga Bertuah dalam pengembangan usaha budidaya ikan air tawar. Permasalah prioritas yang dihadapi yaitu keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, kekurangan dana/modal dalam menyediakan bibit ikan dan pakan ikan, keterbatasan alat teknologi inovasi. Strategi yang dilakukan sebagai solusi permasalahan yaitu melakukan Pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan bibit ikan dan pakan ikan, penerapan alat teknologi PH meter digital. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan survey awal, sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan, monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota dalam pengembangan budidaya ikan air tawar, peningkaan kuantitas ikan dan kolam yang terisi ikan, ketersediaan pakan ikan yang memadai, selanjutnya termonitornya suhu dan kadar air kolam. Kedala dalam pelaksanaan mencakup keterbatasan anggran, sarana dan prasarana yang belum mengakomodir kebutuhan budidaya ikan, dan perubahan cuaca. Rencan tindak lanjut yaitu melakukan diversifikasi hasil panen ikan dan pemasaran berbasis digital.
- 2 December 2025
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 8 (3) , 930-938
STRATEGI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR MELALUI PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN TELAGA BERTUAH KABUPATEN SIAK
Program Pengabdian Masyarakat (PKM) dilaksanakan karena adanya permalahan yang dihadapi oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Telaga Bertuah dalam pengembangan usaha budidaya ikan air tawar. Permasalah prioritas yang dihadapi yaitu keterbatasan keterampilan dan pengetahuan, kekurangan dana/modal dalam menyediakan bibit ikan dan pakan ikan, keterbatasan alat teknologi inovasi. Strategi yang dilakukan sebagai solusi permasalahan yaitu melakukan Pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan bibit ikan dan pakan ikan, penerapan alat teknologi PH meter digital. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan survey awal, sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan, monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota dalam pengembangan budidaya ikan air tawar, peningkaan kuantitas ikan dan kolam yang terisi ikan, ketersediaan pakan ikan yang memadai, selanjutnya termonitornya suhu dan kadar air kolam. Kedala dalam pelaksanaan mencakup keterbatasan anggran, sarana dan prasarana yang belum mengakomodir kebutuhan budidaya ikan, dan perubahan cuaca. Rencan tindak lanjut yaitu melakukan diversifikasi hasil panen ikan dan pemasaran berbasis digital.
- 1 December 2024
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (3) , 757-769
STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI NEGERI KEDAH, MALAYSIA
In development planning, women's involvement is imperative in order to create conditions which puts women in a fair position, without discrimination. This condition does not only occur in Indonesia but also occurs in developing countries such as Malaysia. From this phenomenon, the Community Service Team (PKM) of Universitas Islam Riau (UIR) in collaboration with Universiti Utara Malaysia (UUM) located in the Government of Yan District Negeri Kedah, Malaysia made an activity program with the theme of being an active woman in development planning. The purpose of PKM activities (1) is to provide an understanding of the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia, (2) to provide an understanding of the direct impact that will be felt by the government if women can play an active role directly in development planning. The method used uses the Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Actian Research (AR) methods. The results of PKM activities show (1) an increase in the interest and enthusiasm of counseling participants in the involvement of governance in Kedah, Malaysia. (2) an increase in the understanding of counseling participants on the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia. (3) there is an increase in the understanding of counseling participants about the direct impact that will be felt by the Kedah State government if women can play an active role directly in the development planning of Kedah State, Malaysia. (4) there is an increase in maximizing programs in the field of development and in the field of community empowerment that are directly related to meeting the needs of women and children of Kedah State, Malaysia.Dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan perempuan menjadi keharusan yang tujuannya agar tercipta kondisi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi pada negara-negara berkembang seperti Malaysia. Dari fenomena tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau (UIR) bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertempat di Pemerintah Yan District,Negeri Kedah, Malaysia membuat program kegiatan dengan tema menjadi perempuan aktif dalam perencanaan pembangunan. Tujuan kegiatan PKM (1) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia, (2) untuk memberikan pemahaman tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Metode yang digunakan menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), dan Action Research (AR). Hasil kegiatan PKM menunjukkan (1) adanya peningkatan animo dan antusiasme peserta penyuluhan dalam keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Kedah, Malaysia. (2) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia. (3) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah Negeri Kedah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan Negeri Kedah, Malaysia. (4) Adanya peningkatan memaksimalkan program di bidang pembangunan dan di bidang pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak-anak Negeri Kedah, Malaysia.
- 1 December 2024
- Published by Universitas Padjadjaran in Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 7 (3) , 757-769
STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI NEGERI KEDAH, MALAYSIA
In development planning, women's involvement is imperative in order to create conditions which puts women in a fair position, without discrimination. This condition does not only occur in Indonesia but also occurs in developing countries such as Malaysia. From this phenomenon, the Community Service Team (PKM) of Universitas Islam Riau (UIR) in collaboration with Universiti Utara Malaysia (UUM) located in the Government of Yan District Negeri Kedah, Malaysia made an activity program with the theme of being an active woman in development planning. The purpose of PKM activities (1) is to provide an understanding of the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia, (2) to provide an understanding of the direct impact that will be felt by the government if women can play an active role directly in development planning. The method used uses the Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Actian Research (AR) methods. The results of PKM activities show (1) an increase in the interest and enthusiasm of counseling participants in the involvement of governance in Kedah, Malaysia. (2) an increase in the understanding of counseling participants on the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia. (3) there is an increase in the understanding of counseling participants about the direct impact that will be felt by the Kedah State government if women can play an active role directly in the development planning of Kedah State, Malaysia. (4) there is an increase in maximizing programs in the field of development and in the field of community empowerment that are directly related to meeting the needs of women and children of Kedah State, Malaysia.Dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan perempuan menjadi keharusan yang tujuannya agar tercipta kondisi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi pada negara-negara berkembang seperti Malaysia. Dari fenomena tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau (UIR) bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertempat di Pemerintah Yan District,Negeri Kedah, Malaysia membuat program kegiatan dengan tema menjadi perempuan aktif dalam perencanaan pembangunan. Tujuan kegiatan PKM (1) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia, (2) untuk memberikan pemahaman tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Metode yang digunakan menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), dan Action Research (AR). Hasil kegiatan PKM menunjukkan (1) adanya peningkatan animo dan antusiasme peserta penyuluhan dalam keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Kedah, Malaysia. (2) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia. (3) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah Negeri Kedah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan Negeri Kedah, Malaysia. (4) Adanya peningkatan memaksimalkan program di bidang pembangunan dan di bidang pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak-anak Negeri Kedah, Malaysia.
- Open Access
- 26 April 2024
- Published by Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar in Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Vol. 14 (1) , 115-130
Governing sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia
The aim of this research is to determine the social, economic, and ecological impacts of Land Use Change (LUC) of forest areas into Palm Oil industrial areas. The research method used was exploratory qualitative and analyzed using Nvivo 12 Plus. he findings of this study show that there are several challenges in the industrial land use of oil palm in forest areas in Riau, Indonesia, such as land conflicts between communities, government, private sector, forest destruction, and natural disasters. Therefore, we suggest that in order to expedite the removal of oil palm plantations from forest areas and to expedite the issuance of plantation licenses for community, private, and government entities wishing to enter such areas, both the federal government and local governments must adopt policies and impose sanctions. This study serves as a knowledge base to address the social, economic and ecological issues resulting from Land Use Change (LUC) in the province from forest areas to industrial areas producing oil palm. The conclusion of this research is that Land Use Change (LUC) from forest area to palm oil industry area in Riau Province, Indonesia has positive and negative impacts on social, economic, and ecological aspects in Riau Province, Indonesia. The government of the Indonesian province of Riau benefits from this research on land use change (LUC) in the palm oil sector.
- 26 April 2024
- Published by Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar in Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Vol. 14 (1) , 115-130
Open AccessGoverning sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia
The aim of this research is to determine the social, economic, and ecological impacts of Land Use Change (LUC) of forest areas into Palm Oil industrial areas. The research method used was exploratory qualitative and analyzed using Nvivo 12 Plus. he findings of this study show that there are several challenges in the industrial land use of oil palm in forest areas in Riau, Indonesia, such as land conflicts between communities, government, private sector, forest destruction, and natural disasters. Therefore, we suggest that in order to expedite the removal of oil palm plantations from forest areas and to expedite the issuance of plantation licenses for community, private, and government entities wishing to enter such areas, both the federal government and local governments must adopt policies and impose sanctions. This study serves as a knowledge base to address the social, economic and ecological issues resulting from Land Use Change (LUC) in the province from forest areas to industrial areas producing oil palm. The conclusion of this research is that Land Use Change (LUC) from forest area to palm oil industry area in Riau Province, Indonesia has positive and negative impacts on social, economic, and ecological aspects in Riau Province, Indonesia. The government of the Indonesian province of Riau benefits from this research on land use change (LUC) in the palm oil sector.