Nasruddin Yusuf
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Nasruddin Yusuf has a total of 20 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Nurlaila Harun
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
2 shared publications - Ahmad Rajafi
Institut Agama Islam Negeri Manado
1 shared publication - Ardianto Ardianto
Institut Agama Islam Negeri Manado
1 shared publication - Edi Gunawan
Institut Agama Islam Negeri Manado
1 shared publication - Evra Willya
Institut Agama Islam Negeri Manado
1 shared publication - Faradila Hasan
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 19 August 2026
- Published by Program Studi Manajemen Bisnis Syariah in Journal of Islamic Law
- Vol. 7 (2) , 399-431
Policing Islamic Orthodoxy: Classificatory Authority and the Institutional Translation of Majelis Ulama Indonesia Fatwas
Fatwas issued by the Majelis Ulama Indonesia (MUI) are not formally binding as state law. However, in practice, they delineate the boundaries of Islamic orthodoxy and generate social and administrative consequences. While previous studies have examined MUI’s authority and the politics of orthodoxy at the national level, less attention has been given to how theological classifications produced by regional MUI boards generate varying consequences across different local contexts. This article examines how regional MUI boards exercise classificatory authority over teachings deemed deviant and the mechanisms through which such classifications produce effects beyond the fatwa-issuing institution. Drawing on a qualitative comparative case study of five fatwas issued by the MUI provincial boards in North Sulawesi and North Sumatra, the study combines documentary analysis with semi-structured interviews conducted during fieldwork from May to September 2024. Employing the concepts of symbolic power and classificatory authority, the article finds that MUI engages in Islamic creed policing through processes of identification, investigation, clarification, normative classification, and correction of teachings positioned outside the boundaries of orthodoxy. This practice is predominantly protective-consolidative in North Sulawesi and protective-legitimative in North Sumatra. These variations, however, cannot be explained by majority-minority demographics alone. Rather, they emerge from the interaction of case-specific characteristics, MUI-state relations, and local institutional networks. The article argues that the regulatory significance of fatwas lies less in their formal legal force than in MUI’s symbolic authority to produce classifications recognized as authoritative and, through institutional translation, capable of generating governance effects without becoming state law. [Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara formal tidak memiliki daya ikat sebagaimana hukum negara. Namun, dalam praktiknya, fatwa tersebut menentukan batas-batas ortodoksi Islam dan menghasilkan konsekuensi sosial maupun administratif. Meskipun studi terdahulu telah mengkaji otoritas MUI dan politik ortodoksi pada tingkat nasional, masih terbatas perhatian terhadap bagaimana klasifikasi teologis yang dihasilkan oleh MUI daerah menimbulkan konsekuensi yang beragam dalam konteks lokal yang berbeda. Artikel ini mengkaji bagaimana MUI daerah menjalankan otoritas klasifikasi terhadap ajaran yang dinilai menyimpang dan mekanisme melalui mana klasifikasi tersebut menghasilkan efek di luar lembaga penerbit fatwa. Dengan menggunakan studi kasus komparatif kualitatif terhadap lima fatwa yang diterbitkan oleh MUI tingkat provinsi di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, penelitian ini menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan selama penelitian lapangan pada Mei hingga September 2024. Dengan menggunakan konsep kekuasaan simbolik dan otoritas klasifikasi, artikel ini menemukan bahwa MUI menjalankan pengawasan terhadap akidah Islam melalui proses identifikasi, investigasi, klarifikasi, klasifikasi normatif, dan koreksi terhadap ajaran yang ditempatkan di luar batas-batas ortodoksi. Praktik ini secara dominan bersifat protektif-konsolidatif di Sulawesi Utara dan protektif-legitimatif di Sumatera Utara. Namun, variasi tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh konfigurasi demografis mayoritas-minoritas. Sebaliknya, variasi tersebut muncul dari interaksi antara karakteristik spesifik kasus, relasi MUI-negara, dan jaringan institusional lokal. Artikel ini berargumen bahwa signifikansi regulatif fatwa tidak terutama terletak pada kekuatan hukum formalnya, melainkan pada otoritas simbolik MUI untuk menghasilkan klasifikasi yang diakui sebagai otoritatif dan, melalui translasi institusional, mampu menghasilkan efek tata kelola tanpa harus menjadi hukum negara.]
- 19 August 2026
- Published by Program Studi Manajemen Bisnis Syariah in Journal of Islamic Law
- Vol. 7 (2) , 399-431
Open AccessPolicing Islamic Orthodoxy: Classificatory Authority and the Institutional Translation of Majelis Ulama Indonesia Fatwas
Fatwas issued by the Majelis Ulama Indonesia (MUI) are not formally binding as state law. However, in practice, they delineate the boundaries of Islamic orthodoxy and generate social and administrative consequences. While previous studies have examined MUI’s authority and the politics of orthodoxy at the national level, less attention has been given to how theological classifications produced by regional MUI boards generate varying consequences across different local contexts. This article examines how regional MUI boards exercise classificatory authority over teachings deemed deviant and the mechanisms through which such classifications produce effects beyond the fatwa-issuing institution. Drawing on a qualitative comparative case study of five fatwas issued by the MUI provincial boards in North Sulawesi and North Sumatra, the study combines documentary analysis with semi-structured interviews conducted during fieldwork from May to September 2024. Employing the concepts of symbolic power and classificatory authority, the article finds that MUI engages in Islamic creed policing through processes of identification, investigation, clarification, normative classification, and correction of teachings positioned outside the boundaries of orthodoxy. This practice is predominantly protective-consolidative in North Sulawesi and protective-legitimative in North Sumatra. These variations, however, cannot be explained by majority-minority demographics alone. Rather, they emerge from the interaction of case-specific characteristics, MUI-state relations, and local institutional networks. The article argues that the regulatory significance of fatwas lies less in their formal legal force than in MUI’s symbolic authority to produce classifications recognized as authoritative and, through institutional translation, capable of generating governance effects without becoming state law. [Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara formal tidak memiliki daya ikat sebagaimana hukum negara. Namun, dalam praktiknya, fatwa tersebut menentukan batas-batas ortodoksi Islam dan menghasilkan konsekuensi sosial maupun administratif. Meskipun studi terdahulu telah mengkaji otoritas MUI dan politik ortodoksi pada tingkat nasional, masih terbatas perhatian terhadap bagaimana klasifikasi teologis yang dihasilkan oleh MUI daerah menimbulkan konsekuensi yang beragam dalam konteks lokal yang berbeda. Artikel ini mengkaji bagaimana MUI daerah menjalankan otoritas klasifikasi terhadap ajaran yang dinilai menyimpang dan mekanisme melalui mana klasifikasi tersebut menghasilkan efek di luar lembaga penerbit fatwa. Dengan menggunakan studi kasus komparatif kualitatif terhadap lima fatwa yang diterbitkan oleh MUI tingkat provinsi di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, penelitian ini menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan selama penelitian lapangan pada Mei hingga September 2024. Dengan menggunakan konsep kekuasaan simbolik dan otoritas klasifikasi, artikel ini menemukan bahwa MUI menjalankan pengawasan terhadap akidah Islam melalui proses identifikasi, investigasi, klarifikasi, klasifikasi normatif, dan koreksi terhadap ajaran yang ditempatkan di luar batas-batas ortodoksi. Praktik ini secara dominan bersifat protektif-konsolidatif di Sulawesi Utara dan protektif-legitimatif di Sumatera Utara. Namun, variasi tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh konfigurasi demografis mayoritas-minoritas. Sebaliknya, variasi tersebut muncul dari interaksi antara karakteristik spesifik kasus, relasi MUI-negara, dan jaringan institusional lokal. Artikel ini berargumen bahwa signifikansi regulatif fatwa tidak terutama terletak pada kekuatan hukum formalnya, melainkan pada otoritas simbolik MUI untuk menghasilkan klasifikasi yang diakui sebagai otoritatif dan, melalui translasi institusional, mampu menghasilkan efek tata kelola tanpa harus menjadi hukum negara.]
- Open Access
- 30 June 2026
- Published by Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung in Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya
- Vol. 11 (1) , 17-34
Strategic Ambiguity in Governing Religious Deviance: Policy Inconsistency, Social Stability, and Human Rights in Indonesia
Indonesia has an extensive regulatory framework for governing religious life, yet allegations of religious deviance continue to expose a tension between state regulation, social stability, and the constitutional protection of freedom of religion or belief. This article examines Indonesia from 2000 to 2020 and shows that, despite having legal and administrative tools, the government’s inconsistent application of them functions as a deliberate form of strategic ambiguity. Using a qualitative design, the study combines document analysis of key regulations and policy instruments with comparative case analysis of seven selected cases of groups labelled aliran sesat (lit. “deviant streams”) between 2000 and 2020. The data, including fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), government regulations, human rights reports, media chronologies, and scholarly literature, are analysed through thematic coding informed by Dunn’s policy framework and Blumer’s symbolic interactionism. The analysis identifies four recurring policy patterns: (1) selective law enforcement based on perceived social impact; (2) reactive rather than proactive government response; (3) selective adoption of MUI recommendations or fatwas; and (4) asymmetrical protection of rights. These patterns generate legal uncertainty and unequal protection, disproportionately affecting minority groups whose freedom of religion or belief is constitutionally guaranteed. The article argues that policy ambiguity is not merely an implementation failure, but a strategic governance pattern produced by competing imperatives of public order, majoritarian religious authority, and rights commitments. It recommends clearer procedural thresholds, rights-based early response mechanisms, and transparent institutional accountability in handling allegations of religious deviance, offering insights for the broader study of religion, society, and minority rights in plural contexts such as Indonesia.
- 30 June 2026
- Published by Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung in Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya
- Vol. 11 (1) , 17-34
Open AccessStrategic Ambiguity in Governing Religious Deviance: Policy Inconsistency, Social Stability, and Human Rights in Indonesia
Indonesia has an extensive regulatory framework for governing religious life, yet allegations of religious deviance continue to expose a tension between state regulation, social stability, and the constitutional protection of freedom of religion or belief. This article examines Indonesia from 2000 to 2020 and shows that, despite having legal and administrative tools, the government’s inconsistent application of them functions as a deliberate form of strategic ambiguity. Using a qualitative design, the study combines document analysis of key regulations and policy instruments with comparative case analysis of seven selected cases of groups labelled aliran sesat (lit. “deviant streams”) between 2000 and 2020. The data, including fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), government regulations, human rights reports, media chronologies, and scholarly literature, are analysed through thematic coding informed by Dunn’s policy framework and Blumer’s symbolic interactionism. The analysis identifies four recurring policy patterns: (1) selective law enforcement based on perceived social impact; (2) reactive rather than proactive government response; (3) selective adoption of MUI recommendations or fatwas; and (4) asymmetrical protection of rights. These patterns generate legal uncertainty and unequal protection, disproportionately affecting minority groups whose freedom of religion or belief is constitutionally guaranteed. The article argues that policy ambiguity is not merely an implementation failure, but a strategic governance pattern produced by competing imperatives of public order, majoritarian religious authority, and rights commitments. It recommends clearer procedural thresholds, rights-based early response mechanisms, and transparent institutional accountability in handling allegations of religious deviance, offering insights for the broader study of religion, society, and minority rights in plural contexts such as Indonesia.
- Open Access
- 7 June 2026
- Published by State Islamic University of Raden Fatah Palembang in Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat
- Vol. 26 (1) , 111-131
Revisiting Nafaqah Iddah for Women in Court Decisions: Evidence from Muslim-Majority Legal Systems
This study investigates the neglect of iddah maintenance rights for women following divorce judgments. This phenomenon has received limited scholarly attention and is often overlooked in previous research. In addition to addressing these gaps, the present study explains the characteristics and consequences of the denial of iddah maintenance rights experienced by women after divorce rulings. Employing a normative qualitative descriptive approach within a case-study framework, this research identifies three key findings. First, the determination of iddah maintenance standards tends to be disproportionate and in many cases disadvantages women. Second, a considerable number of former husbands fail to fulfill their post-divorce iddah maintenance obligations. Third, the absence of a sustained monitoring mechanism contributes to the weak enforcement of legal provisions concerning iddah maintenance rights after divorce. Collectively, these findings demonstrate that women’s iddah maintenance rights remain insufficiently protected in substance, despite their formal recognition in Islamic law and statutory regulations. The significance of this study lies in its contribution to enriching scholarly discourse and advancing Islamic legal studies that are more responsive to the protection of women's rights in post-divorce contexts, which are often marginalized.
- 7 June 2026
- Published by State Islamic University of Raden Fatah Palembang in Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat
- Vol. 26 (1) , 111-131
Open AccessRevisiting Nafaqah Iddah for Women in Court Decisions: Evidence from Muslim-Majority Legal Systems
This study investigates the neglect of iddah maintenance rights for women following divorce judgments. This phenomenon has received limited scholarly attention and is often overlooked in previous research. In addition to addressing these gaps, the present study explains the characteristics and consequences of the denial of iddah maintenance rights experienced by women after divorce rulings. Employing a normative qualitative descriptive approach within a case-study framework, this research identifies three key findings. First, the determination of iddah maintenance standards tends to be disproportionate and in many cases disadvantages women. Second, a considerable number of former husbands fail to fulfill their post-divorce iddah maintenance obligations. Third, the absence of a sustained monitoring mechanism contributes to the weak enforcement of legal provisions concerning iddah maintenance rights after divorce. Collectively, these findings demonstrate that women’s iddah maintenance rights remain insufficiently protected in substance, despite their formal recognition in Islamic law and statutory regulations. The significance of this study lies in its contribution to enriching scholarly discourse and advancing Islamic legal studies that are more responsive to the protection of women's rights in post-divorce contexts, which are often marginalized.
- Open Access
- 17 May 2026
- Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry in El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
- Vol. 9 (1) , 215-235
Integration of Islamic Law Principles in Overcoming Failure: Mediate Family Cases in The North Sulawesi Religious Court
This study examines the failure of mediation in family cases at the North Sulawesi Religious Court and emphasizes the importance of integrating Islamic legal principles to address these issues. Although many studies have addressed mediation failures, this study offers a more in-depth perspective by highlighting how the dominance of legal formalities often ignores the substance of peaceful dispute resolution. Through a qualitative approach, in-depth interviews are conducted with judges, mediators, and parties involved in the mediation process. Thematic analysis is then used to identify patterns and themes from the collected data. The study results show that one of the leading causes of mediation failure is the lack of application of Islamic legal principles, such as the activeness of mediator judges in promoting peace. In addition, local wisdom ('urf) that is supposed to strengthen mediation is often overlooked, which reduces the effectiveness of the mediation process. The success of mediation, if it occurs, is more often determined by external pressures, such as family pressures, than by the mediation itself. Therefore, this study emphasizes the need for stronger integration between Islamic legal principles and mediation approaches in Religious Courts to achieve fairer, more peaceful dispute resolution for all parties.
- 17 May 2026
- Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry in El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
- Vol. 9 (1) , 215-235
Open AccessIntegration of Islamic Law Principles in Overcoming Failure: Mediate Family Cases in The North Sulawesi Religious Court
This study examines the failure of mediation in family cases at the North Sulawesi Religious Court and emphasizes the importance of integrating Islamic legal principles to address these issues. Although many studies have addressed mediation failures, this study offers a more in-depth perspective by highlighting how the dominance of legal formalities often ignores the substance of peaceful dispute resolution. Through a qualitative approach, in-depth interviews are conducted with judges, mediators, and parties involved in the mediation process. Thematic analysis is then used to identify patterns and themes from the collected data. The study results show that one of the leading causes of mediation failure is the lack of application of Islamic legal principles, such as the activeness of mediator judges in promoting peace. In addition, local wisdom ('urf) that is supposed to strengthen mediation is often overlooked, which reduces the effectiveness of the mediation process. The success of mediation, if it occurs, is more often determined by external pressures, such as family pressures, than by the mediation itself. Therefore, this study emphasizes the need for stronger integration between Islamic legal principles and mediation approaches in Religious Courts to achieve fairer, more peaceful dispute resolution for all parties.
- Open Access
- 3 May 2024
- Published by Universitas Islam Sultan Agung in Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
- Vol. 6 (2) , 123-135
The Psychological Impact of Divorce on Children in Manado City, North Sulawesi
Divorce is a complex life event that often has significant impacts, especially on the psychological well-being of children. This research aims to deeply explore the psychological impact of divorce on children in Manado City, North Sulawesi. Through a qualitative approach, we conducted in-depth interviews with 20 informants, including children, divorced parents, and judges from the Manado Religious Court. The results of the study indicate that divorce affects not only the physical and social aspects of children but also significantly impacts their emotional state. Children who are victims of their parents' divorce often experience deep feelings of loss, uncertainty about their family's future, and confusion about the causes of the divorce. Emotional conflicts also arise in children who are victims of divorce, such as feelings of guilt, anger, sadness, and prolonged anxiety. These psychological impacts are then reflected in various aspects of the child's life, including a decline in academic performance, lack of motivation to study, and deviant behaviors such as drug use or engaging in promiscuous activities. In facing these challenges, it is crucial for children to receive adequate social and psychological support. Therefore, the roles of family, government, schools, and the surrounding community in providing appropriate support and facilitating children's adaptation to their parents' divorce are very important. Support from various parties can help children who are victims of divorce in their psychological recovery.
- 3 May 2024
- Published by Universitas Islam Sultan Agung in Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
- Vol. 6 (2) , 123-135
Open AccessThe Psychological Impact of Divorce on Children in Manado City, North Sulawesi
Divorce is a complex life event that often has significant impacts, especially on the psychological well-being of children. This research aims to deeply explore the psychological impact of divorce on children in Manado City, North Sulawesi. Through a qualitative approach, we conducted in-depth interviews with 20 informants, including children, divorced parents, and judges from the Manado Religious Court. The results of the study indicate that divorce affects not only the physical and social aspects of children but also significantly impacts their emotional state. Children who are victims of their parents' divorce often experience deep feelings of loss, uncertainty about their family's future, and confusion about the causes of the divorce. Emotional conflicts also arise in children who are victims of divorce, such as feelings of guilt, anger, sadness, and prolonged anxiety. These psychological impacts are then reflected in various aspects of the child's life, including a decline in academic performance, lack of motivation to study, and deviant behaviors such as drug use or engaging in promiscuous activities. In facing these challenges, it is crucial for children to receive adequate social and psychological support. Therefore, the roles of family, government, schools, and the surrounding community in providing appropriate support and facilitating children's adaptation to their parents' divorce are very important. Support from various parties can help children who are victims of divorce in their psychological recovery.
- Open Access
- 11 July 2022
- Published by UINSI Samarinda in Mazahib
- Vol. 21 (1) , 29-62
Islamic Legal Status on Hajj for Transgender People according to Muslim Scholars in North Sulawesi
This study investigates the perceptions of scholars concerning transgender people's legal status on their Hajj ritual validity. In North Sulawesi, seven scholars are considered the opinion-makers and authorities following their understanding of Hajj ritual procedures in Islamic law. The data were analyzed using qualitative methods through interviews and the needs theory by al-Shāṭibī, Ibn Khaldun, and Maslow. The results showed that the gender status of those yet to transition remains original. In contrast, the transitioned transgenders’ status should change to the original law following the court's decision. Second, the scholars approved Hajj rituals for those yet to transition because they had their actual gender and sex. Furthermore, Hajj rituals for transgenders were also legally acceptable in Islamic law following the new status exception by the court. The transgenders' Hajj rituals are valid based on their initial gender or the court's decision. The hajj practices are invalid for those who illegally transition or without court approval. Keywords: Hajj conception, Hajj rituals, transgender people, Ulama in North Sulawesi, Manado.
- 11 July 2022
- Published by UINSI Samarinda in Mazahib
- Vol. 21 (1) , 29-62
Open AccessIslamic Legal Status on Hajj for Transgender People according to Muslim Scholars in North Sulawesi
This study investigates the perceptions of scholars concerning transgender people's legal status on their Hajj ritual validity. In North Sulawesi, seven scholars are considered the opinion-makers and authorities following their understanding of Hajj ritual procedures in Islamic law. The data were analyzed using qualitative methods through interviews and the needs theory by al-Shāṭibī, Ibn Khaldun, and Maslow. The results showed that the gender status of those yet to transition remains original. In contrast, the transitioned transgenders’ status should change to the original law following the court's decision. Second, the scholars approved Hajj rituals for those yet to transition because they had their actual gender and sex. Furthermore, Hajj rituals for transgenders were also legally acceptable in Islamic law following the new status exception by the court. The transgenders' Hajj rituals are valid based on their initial gender or the court's decision. The hajj practices are invalid for those who illegally transition or without court approval. Keywords: Hajj conception, Hajj rituals, transgender people, Ulama in North Sulawesi, Manado.
- Open Access
- 10 August 2021
- Published by IAIN Manado in Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance
- Vol. 1 (1) , 35-43
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) DATOE BINANGKANG
Nasabah dalam memutuskan pilihan terhadap lembaga keuangan, perlu mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Demikian halnya nasabah dalam menentukan untuk menggunakan layanan jasa seperti Pegadaian Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah (CPS) Datoe Binangkang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Pegumpulan data dilakukan untuk memperoleh data di lapangan data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kualitas pelayanan yang melebihi harapan nasabah yang dilakukan dan diterapkan pegadaian syariah dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan nasabah demi tercapainya kepuasan pada nasabah itu sendiri. Hal tersebut akan membuat nasabah semakin percaya untuk menggunakan jasa pegadaian syariah, faktor lokasi yang mudah dicapai, adanya akses transportasi, tersedianya lahan parkir, lokasi yang strategi, adanya lokasi tenaga kerja, serta berdekatan dengan pusat perbelanjaan menjadi alasan utama nasabah dalam memilih. Demikian juag faktor promosi seperti media cetak, media sosial dan tatap muka sangat memengaruhi nasabah/masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah dalam melakukan segala macam transaksi secara terus menerus atau berulang, faktor religiusitas sangat memengaruhi keputusan nasabah/masyarakat dalam menggunakan pegadaian Syariah, karena dalam pegadaian Syariah sesuai dengan syariat Islam
- 10 August 2021
- Published by IAIN Manado in Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance
- Vol. 1 (1) , 35-43
Open AccessFAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) DATOE BINANGKANG
Nasabah dalam memutuskan pilihan terhadap lembaga keuangan, perlu mempertimbangkan beberapa faktor tertentu. Demikian halnya nasabah dalam menentukan untuk menggunakan layanan jasa seperti Pegadaian Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah (CPS) Datoe Binangkang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Pegumpulan data dilakukan untuk memperoleh data di lapangan data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kualitas pelayanan yang melebihi harapan nasabah yang dilakukan dan diterapkan pegadaian syariah dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan nasabah demi tercapainya kepuasan pada nasabah itu sendiri. Hal tersebut akan membuat nasabah semakin percaya untuk menggunakan jasa pegadaian syariah, faktor lokasi yang mudah dicapai, adanya akses transportasi, tersedianya lahan parkir, lokasi yang strategi, adanya lokasi tenaga kerja, serta berdekatan dengan pusat perbelanjaan menjadi alasan utama nasabah dalam memilih. Demikian juag faktor promosi seperti media cetak, media sosial dan tatap muka sangat memengaruhi nasabah/masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah dalam melakukan segala macam transaksi secara terus menerus atau berulang, faktor religiusitas sangat memengaruhi keputusan nasabah/masyarakat dalam menggunakan pegadaian Syariah, karena dalam pegadaian Syariah sesuai dengan syariat Islam