Agung Ali Fahmi
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Previous Organizations / Institutes
The organizations / institutes from the scholar's other articles in the past ten years
Agung Ali Fahmi has a total of 5 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Muwaffiq Jufri
Universitas Trunojoyo Madura
2 shared publications - Ansori Ansori
IKIP Siliwangi
1 shared publication - Lin Asyiqoh
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa, Pamekasan, Indonesia
1 shared publication - Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni
Joseph Ayo Babalola University
1 shared publication - Paul Atagamen Aidonojie
School of Law, Kampala International University, Uganda
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 1 September 2024
- Published by Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Jurnal Konstitusi
- Vol. 21 (3) , 366-391
STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Pertama, mengapa perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi?; Kedua, Bagaimana bentuk produk hukum ideal sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang omnibus?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan, dan kasus. Pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa standarisasi bentuk produk hukum dimaksudkan untuk menjamin eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bentuk produk hukum ideal sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi ialah undang-undang dengan model fast track legislation. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah perlunya legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang omnibus
- 1 September 2024
- Published by Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Jurnal Konstitusi
- Vol. 21 (3) , 366-391
Open AccessSTANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Pertama, mengapa perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi?; Kedua, Bagaimana bentuk produk hukum ideal sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang omnibus?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan, dan kasus. Pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa standarisasi bentuk produk hukum dimaksudkan untuk menjamin eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bentuk produk hukum ideal sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi ialah undang-undang dengan model fast track legislation. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah perlunya legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang omnibus
- Open Access
- 15 October 2020
- Published by Atlantis Press SARL
- p. 667-669
The Effectiveness of Sharia Regional Regulations in Madura on Strengthening Pancasila Values
- 15 October 2020
- Published by Atlantis Press SARL
- p. 667-669
Open AccessThe Effectiveness of Sharia Regional Regulations in Madura on Strengthening Pancasila Values