Suartini Suartini
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Research Interests
Suartini Suartini has a total of 6 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Aris Machmud
Universitas Al-Azhar Indonesia
3 shared publications - Adi Putra Prajitna
Universitas Al-Azhar Indonesia
2 shared publications Rijal Ibnu Sani
University of Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia
1 shared publicationShalma Devina
1 shared publication- Sonny Zulhuda
International Islamic University Malaysia, Malaysia
1 shared publication Yusup Hidayat
Faculty of Law, University Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Jakarta, 12110
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 28 September 2026
- Published by Universitas Islam Balitar in Jurnal Supremasi
- Vol. 16 (2) , 251-265
ESENSI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: PENERAPAN DAN BATASAN HUKUM BUSINESS JUDGMENT RULE DI INDONESIA
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis implementasi BJR di Indonesia dan bertanggung jawab direksi dalam perseroan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun metode yang diterapkan adalah menganalisis bahan pustaka tentang hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti substansi BJR telah diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, prinsip BJR berfungsi sebagai pembuktian perisai untuk melindungi direksi - bersifat tidak mutlak – selama sesuai dengan hukum, anggaran dasar, bebas dari unsur kelalaian berat, serta bebas dari kepentingan pribadi. BJR memberikan keseimbangan yang tepat dan lebih diutamakan dalam memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam kebijakan bisnis sekaligus memberikan akuntabilitas terhadap segala risiko yang dirasakan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan bisnis yang diterapkan bersifat bersyarat dan hanya dapat diperoleh jika direksi telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, serta menjadikan kepentingan perseroan sebagai kepentingan utama.
- 28 September 2026
- Published by Universitas Islam Balitar in Jurnal Supremasi
- Vol. 16 (2) , 251-265
Open AccessESENSI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: PENERAPAN DAN BATASAN HUKUM BUSINESS JUDGMENT RULE DI INDONESIA
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis implementasi BJR di Indonesia dan bertanggung jawab direksi dalam perseroan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun metode yang diterapkan adalah menganalisis bahan pustaka tentang hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti substansi BJR telah diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, prinsip BJR berfungsi sebagai pembuktian perisai untuk melindungi direksi - bersifat tidak mutlak – selama sesuai dengan hukum, anggaran dasar, bebas dari unsur kelalaian berat, serta bebas dari kepentingan pribadi. BJR memberikan keseimbangan yang tepat dan lebih diutamakan dalam memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam kebijakan bisnis sekaligus memberikan akuntabilitas terhadap segala risiko yang dirasakan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan bisnis yang diterapkan bersifat bersyarat dan hanya dapat diperoleh jika direksi telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, serta menjadikan kepentingan perseroan sebagai kepentingan utama.
- Open Access
- 28 September 2026
- Published by Universitas Islam Balitar in Jurnal Supremasi
- Vol. 16 (2) , 88-102
ESENSI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: PENERAPAN DAN BATASAN HUKUM BUSINESS JUDGMENT RULE DI INDONESIA
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis implementasi BJR di Indonesia dan bertanggung jawab direksi dalam perseroan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun metode yang diterapkan adalah menganalisis bahan pustaka tentang hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti substansi BJR telah diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, prinsip BJR berfungsi sebagai pembuktian perisai untuk melindungi direksi - bersifat tidak mutlak – selama sesuai dengan hukum, anggaran dasar, bebas dari unsur kelalaian berat, serta bebas dari kepentingan pribadi. BJR memberikan keseimbangan yang tepat dan lebih diutamakan dalam memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam kebijakan bisnis sekaligus memberikan akuntabilitas terhadap segala risiko yang dirasakan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan bisnis yang diterapkan bersifat bersyarat dan hanya dapat diperoleh jika direksi telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, serta menjadikan kepentingan perseroan sebagai kepentingan utama.
- 28 September 2026
- Published by Universitas Islam Balitar in Jurnal Supremasi
- Vol. 16 (2) , 88-102
Open AccessESENSI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: PENERAPAN DAN BATASAN HUKUM BUSINESS JUDGMENT RULE DI INDONESIA
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis implementasi BJR di Indonesia dan bertanggung jawab direksi dalam perseroan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun metode yang diterapkan adalah menganalisis bahan pustaka tentang hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti substansi BJR telah diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, prinsip BJR berfungsi sebagai pembuktian perisai untuk melindungi direksi - bersifat tidak mutlak – selama sesuai dengan hukum, anggaran dasar, bebas dari unsur kelalaian berat, serta bebas dari kepentingan pribadi. BJR memberikan keseimbangan yang tepat dan lebih diutamakan dalam memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam kebijakan bisnis sekaligus memberikan akuntabilitas terhadap segala risiko yang dirasakan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan bisnis yang diterapkan bersifat bersyarat dan hanya dapat diperoleh jika direksi telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, serta menjadikan kepentingan perseroan sebagai kepentingan utama.
- Open Access
- 18 March 2026
- Published by Yayasan Pesantren Islam Literasi Nusantara in Dame Journal of Law
- Vol. 2 (1) , 99-112
Legal Awareness of Generation Z Regarding the Ban On Online Gambling in Indonesia: Case Study of Generation Z in the Cilandak Area of South Jakarta
This study aims to examine the level of legal awareness of Generation Z towards the prohibition of online gambling in Indonesia, with a focus on the Cilandak area, South Jakarta. The method used in this research is a qualitative study with empirical methods involving interviews with community leaders, school and village officials, and the distribution of questionnaires to Generation Z respondents. Data analysis was conducted to identify the level of legal understanding, forms of involvement, as well as perceptions of law enforcement and the effectiveness of the reporting system. The results show that the majority of respondents have good legal awareness and understand the risks and legal basis for prohibiting online gambling. However, vulnerability was also found in a small number of respondents who did not have a deep understanding and began to be exposed to gambling practices. The weakness of the monitoring system, the lack of continuous legal education, and the lack of optimal synergy between stakeholders are the main challenges in prevention. Therefore, a comprehensive strategy based on education, technology, and collaborative law enforcement is needed to build comprehensive protection for young people in the digital era.
- 18 March 2026
- Published by Yayasan Pesantren Islam Literasi Nusantara in Dame Journal of Law
- Vol. 2 (1) , 99-112
Open AccessLegal Awareness of Generation Z Regarding the Ban On Online Gambling in Indonesia: Case Study of Generation Z in the Cilandak Area of South Jakarta
This study aims to examine the level of legal awareness of Generation Z towards the prohibition of online gambling in Indonesia, with a focus on the Cilandak area, South Jakarta. The method used in this research is a qualitative study with empirical methods involving interviews with community leaders, school and village officials, and the distribution of questionnaires to Generation Z respondents. Data analysis was conducted to identify the level of legal understanding, forms of involvement, as well as perceptions of law enforcement and the effectiveness of the reporting system. The results show that the majority of respondents have good legal awareness and understand the risks and legal basis for prohibiting online gambling. However, vulnerability was also found in a small number of respondents who did not have a deep understanding and began to be exposed to gambling practices. The weakness of the monitoring system, the lack of continuous legal education, and the lack of optimal synergy between stakeholders are the main challenges in prevention. Therefore, a comprehensive strategy based on education, technology, and collaborative law enforcement is needed to build comprehensive protection for young people in the digital era.
- Open Access
- 8 November 2024
- Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional in BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
- Vol. 10 (2) , 124-141
Legal Implications of Building Use Rights Certificates Without Land Status Information: Consumer Protection and the Responsibility of the National Land Agency
This research examines the legal uncertainties arising from the issuance of Building Use Rights (HGB) certificates on land with Management Rights (HPL) owned by the Special Capital Region of Jakarta. The lack of clarity in the National Land Agency's certificate, which does not explicitly state that the building use rights are based on land management rights, leads to confusion and a sense of deception among consumers, making this issue crucial. This issue holds significant importance as the National Land Agency's certificate, which does not explicitly state that building use rights are based on land management rights, leads to consumer confusion and feelings of deception. When consumers applied for a certificate extension 20 years after the National Land Agency issued the Certificate Extension Decision Letter, the agency abruptly retracted both the Decision Letter and the certificate. This was due to the BPN's recent realization that the land was under Land Management Rights. This research uses a normative juridical approach to analyze the legal responsibility of the National Land Agency in the issuance of certificates. The data collection technique uses document studies, while the analysis technique uses court decision studies. Research results indicate that Building Use Rights (HGB) certificates that do not specify the type of land—whether it is on state land, Land Management Rights, or ownership rights—have the potential to harm consumers and cause legal disputes. Therefore, this study recommends land policy reforms to ensure legal certainty and consumer rights protection in property transactions. Keywords: Building Use Rights, Land Management Rights, Land Certificate, Legal Certainty, National Land Agency
- 8 November 2024
- Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional in BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
- Vol. 10 (2) , 124-141
Open AccessLegal Implications of Building Use Rights Certificates Without Land Status Information: Consumer Protection and the Responsibility of the National Land Agency
This research examines the legal uncertainties arising from the issuance of Building Use Rights (HGB) certificates on land with Management Rights (HPL) owned by the Special Capital Region of Jakarta. The lack of clarity in the National Land Agency's certificate, which does not explicitly state that the building use rights are based on land management rights, leads to confusion and a sense of deception among consumers, making this issue crucial. This issue holds significant importance as the National Land Agency's certificate, which does not explicitly state that building use rights are based on land management rights, leads to consumer confusion and feelings of deception. When consumers applied for a certificate extension 20 years after the National Land Agency issued the Certificate Extension Decision Letter, the agency abruptly retracted both the Decision Letter and the certificate. This was due to the BPN's recent realization that the land was under Land Management Rights. This research uses a normative juridical approach to analyze the legal responsibility of the National Land Agency in the issuance of certificates. The data collection technique uses document studies, while the analysis technique uses court decision studies. Research results indicate that Building Use Rights (HGB) certificates that do not specify the type of land—whether it is on state land, Land Management Rights, or ownership rights—have the potential to harm consumers and cause legal disputes. Therefore, this study recommends land policy reforms to ensure legal certainty and consumer rights protection in property transactions. Keywords: Building Use Rights, Land Management Rights, Land Certificate, Legal Certainty, National Land Agency
- Open Access
- 1 July 2024
- Published by F1000 Research Ltd in F1000Research
- Vol. 13, 722
Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the Halal ecosystem
Background Indonesia currently could not make it to the top ten global halal due to some external and internal factors, although it is the largest Muslim country. In the external sector, the competition map is getting tougher, while internally, there are handicaps in the form of weak public awareness of competition. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia can become one of the largest markets in the world. As indicated in the Global Islamic Economic Report (GIER), Indonesia is one of the top ten countries that control the Islamic economic market, yet it fails to dominate its Islamic market. Accordingly, the government needs to play a stronger role through regulatory policies to encourage the development of the Islamic economic ecosystem in Indonesia (halal value chain). The purpose of this study is to find out and analyze the existence of Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia in the world’s market for Halal products and Services. Methods The researchers have conducted a form of normative juridical research with the analytical descriptive method, namely by collecting, describing, analyzing, and presenting what is (das sein) and what ought to be (das sollen). Results Support from the government and stakeholders has not been optimal in improving welfare - capital access, management, and halal certification, so the existence of the global halal ecosystem has not yet impacted MSMEs’ ability to compete competitively. Conclusions The conclusion of this study shows that the quadruple helix innovation system is capable of guaranteeing the development of MSMEs in a manner to achieves a high level of competitiveness - efficiency, and effectiveness of the products and services produced.
- 1 July 2024
- Published by F1000 Research Ltd in F1000Research
- Vol. 13, 722
Open AccessLegal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the Halal ecosystem
Background Indonesia currently could not make it to the top ten global halal due to some external and internal factors, although it is the largest Muslim country. In the external sector, the competition map is getting tougher, while internally, there are handicaps in the form of weak public awareness of competition. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia can become one of the largest markets in the world. As indicated in the Global Islamic Economic Report (GIER), Indonesia is one of the top ten countries that control the Islamic economic market, yet it fails to dominate its Islamic market. Accordingly, the government needs to play a stronger role through regulatory policies to encourage the development of the Islamic economic ecosystem in Indonesia (halal value chain). The purpose of this study is to find out and analyze the existence of Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia in the world’s market for Halal products and Services. Methods The researchers have conducted a form of normative juridical research with the analytical descriptive method, namely by collecting, describing, analyzing, and presenting what is (das sein) and what ought to be (das sollen). Results Support from the government and stakeholders has not been optimal in improving welfare - capital access, management, and halal certification, so the existence of the global halal ecosystem has not yet impacted MSMEs’ ability to compete competitively. Conclusions The conclusion of this study shows that the quadruple helix innovation system is capable of guaranteeing the development of MSMEs in a manner to achieves a high level of competitiveness - efficiency, and effectiveness of the products and services produced.