Yeti Rohayati

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelanggaran disiplin seperti keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan ketidakhadiran tanpa keterangan masih sering terjadi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, meskipun telah ada regulasi seperti PP No. 94 Tahun 2021. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik Kesimpulan dengan landasan teori menggunakan 3 (tiga) dimensi disiplin menurut Sutrisno dalam Hamali (2018:214) yaitu: perilaku, imbalan, dan hukuman. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin yang ditinjau berdasarkan 3 dimensi teori menurut Sutrisno dalam Hamali (2018:214) sebagian besar telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun pelanggaran masih terjadi akibat faktor internal seperti kebiasaan pribadi pegawai dan rendahnya kesadaran terhadap aturan, serta faktor eksternal seperti lokasi kerja lapangan dan kurangnya pengawasan langsung. Upaya penegakan disiplin dilakukan melalui pemotongan tunjangan, pendekatan persuasif, serta sosialisasi rutin oleh pimpinan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan disiplin perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pemahaman terhadap aturan serta lingkungan kerja yang mendukung terbentuknya budaya kerja yang disiplin dan profesional. Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran.

This research aims to analyze the development of digital transformation in Society 5.0 in Indonesia to identify challenges and opportunities in its implementation. This research method uses a qualitative exploratory approach with a case study on digital developments in Society 5.0 in Indonesia. The analysis in this study uses interactive techniques and is assisted via Nvivo 12 Plus. The results of this research show that the era of Society 5.0 has forced Indonesia to carry out digital transformation in various public sectors, such as governance and administration, economics, and socio-culture. In line with the demands of the Society 5.0 era, digital transformation in Indonesia seeks to realize super smart Society 5.0 in 2024 to develop capabilities to solve social problems that occur as a result of the emergence of the Industrial Revolution 4.0 to 5.0. This is intended to create ideal conditions in various public sectors, such as government, economics, and social culture. However, in line with these efforts, Indonesia faces challenges in digital transformation, such as digital transformation efforts, which to date have not been optimal including in human resources. In various regions in Indonesia, there are still problems with inadequate infrastructure for encouraging digital transformation in Indonesia. The contribution of this research is a reference in the development of the concept of digital transformation and Society 5.0. Apart from that, this research is also an evaluation material for the Indonesian government regarding the digital transformation that has been attempted.