Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Heni Susanti has a total of 37 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata Tepian Mahligai melalui Perbaikan Infrastruktur dan Media Sosial

    by Heni Susanti, Zulkifli Zulkifli, Rika Perdana Sari, Irsan Taufik Ali, Khairul Rahman, Dia Meirina Suri, Detri Karya, Evi Yanti

    Tepian Mahligai terletak ±700 meter dari Gerbang Tol XIII Koto Kampar, sehingga berpotensi besar menjadi destinasi wisata unggulan. Namun, beberapa tahun terakhir jumlah kunjungan menurun. Identifikasi Tim menemukan permasalahan utama: (1) belum adanya SOP dan pembagian tugas yang jelas, (2) promosi masih dilakukan secara konvensional, dan (3) keterbatasan SDM dalam promosi digital.Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan melalui ceramah dan diskusi mengenai strategi pengelolaan wisata berbasis hukum, pelatihan promosi melalui media sosial, serta perbaikan fasilitas berupa pengecatan jembatan dengan warna menarik untuk meningkatkan daya tarik visual. Hasil kegiatan menunjukkan mitra memperoleh pemahaman tentang SOP dan pembagian tugas, meningkatnya kemampuan promosi digital, serta tersedianya fasilitas yang lebih baik. Dengan demikian, PKM ini telah terlaksana sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan dan pengembangan Tepian Mahligai.

  • Open Access

    Pemberdayaan Desa Binaan Berbasis Budaya Hukum dengan Penerapan (SIMDES) Sistem Informasi Transparansi Dana Desa di Pulau Gadang

    by Heni Susanti, Heriyanto Heriyanto, Budi Mulianto, Yusramizza Yusramizza, Hendra Gunawan, Detri Karya, Dwi Yusuf Rafli, Dwi Yuda, Kurniadi Kurniadi, Muhammad Syafii, et al.

    Penerapan Sistem Keuangan Desa berperan penting untuk memudahkan pelaporan keuangan serta mampu menciptakan pengelolaan alokasi dana desa yang transparansi dan akuntabel demi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang Good Governance. Adapun fenomena-fenomena yang dihadapi oleh mitra Desa Pulau Gadang yang pertama adalah kurangnya skill (Pengetahuan) Aparat Desa terkait Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Peraturan Desa, yang kedua mereka membutuhkan pengetahuan dan pendampingan secara berkelanjutan terkait dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Metode yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan sosialisi yang pertama melalui tahapan pra-survey, lalu tahapan persiapan, tahapan sosialisasi dan terakhir tahapan evaluasi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami Tim PKM telah memberikan pengetahuan mengenai Transparansi Pengelolan Keuangan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan keuangan dari sektor pariwisata di wilayah Desa Pulau Gadang. Keberadaan terkait sistem informasi transparansi (Simdes) di harapkan kedepan mampu memudahkan pekerjaan staff keuangan Desa dalam membuat catatan dan pembukuan tahunan di Desa Pulau Gadang.


  • Open Access

    Legal Protection Of Personal Data Theft Victims In Online Loan Transactions After Covid-19 Pandemic

    by Heni Susanti, Yusramizza Md Isa, Syafrinaldi Syafrinaldi, Desi Apriani, Evi Yanti, Fadillah Afrian

    One cause of increasing personal data theft incidents in the IT sector is the lack of regulation and legal protection for personal data. The Covid-19 outbreak has had little effect on the number of online borrowers. According to the Financial Services Authority, fintech lending distribution in January 2023 reached IDR 18.73 trillion, with online loan distribution rising by 35.72% over the previous year. Online loans simplify credit applications without needing to visit a provider physically. While convenient, this can harm society by exposing borrowers' sensitive information. Therefore, investigating the legal protection available to victims of personal data theft post-Covid-19 is critical. The methodology is normative, examining statutory regulations, research findings, and expert opinions. Personal Data Subjects have the right to protection, including identity clarity, legal interests, purpose of data use, and accountability of the requesting party.

  • Open Access

    Policy Formulation of The Rechterlijk Pardon Concept (Judge's Forgiveness) In Traffic Accident Criminal Cases

    by Nilvany Hardicky, Riadi Asra Rahmad, Heni Susanti

    The concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is a new concept that was born in the RKUHP, where Judges are given the authority to forgive perpetrators of criminal acts even if they are proven guilty. The aim of this research is to find out how the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is used in criminal traffic accidents. The main problem in this research is how to apply the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept in traffic accident criminal cases and what are the weaknesses of the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept in the perspective of Indonesian criminal law. The research method used is normative juridical with techniques for searching legal materials by means of library studies, documentation studies and the internet. From the results of this research, it can be concluded that the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) can be applied to traffic accident cases if it meets the requirements based on the provisions of RKUHP Article 54 paragraph (2) "The severity of the act, the personal condition of the perpetrator, or the circumstances at the time the crime was committed and the what happens later can be used as a basis for consideration for not imposing a crime or not imposing humanitarian action." Not opposing the sense of justice for victims and not opposing the norms that exist in society. The concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is in line with the theory of Restorative Justice, which was used in the decision of the M. Rasyid Amrullah Rajasa case. The Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept has a weakness, namely that it can give rise to new problems, especially if the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept is implemented in criminal case decisions, namely that there are no types of decisions that are not in accordance with the substance of this principle. It can be concluded that none of the types of decisions regulated in the Criminal Procedure Code are in accordance with the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness).


  • Open Access

    Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual dan Seksisme di SMA IT AL-Fityah

    by Heni Susanti, Zulkarnain S, Zulkarnaini Umar, Evi Yanti, M Musa, Irsan Ali, Dzaky Hidayatullah

    Pelaku dan korban pelecehan sesksual bisa terjadi diberbagai usia dimulai anak-anak hingga usia dewasa. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai ruang lingkup kehidupan salah satunya yakni di dunia Pendidikan. SMA IT AL Fityah sejauh ini belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pelcehan seksual dan seksisme, karena sosialisasi terkait pelecehan seksual sangatlah penting, mengingat beberapa waktu terakhir banyak kasus-kasus terkait pelecehan seksual terjadi dilingkungan sekolah. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Mitra sehingga Tim Pengabdian memberikan penyuluhan hukum terkait dengan Pelecehan seksual dan seksisme. Pelecehan seksual diatur dalam KUHP dari pasal 289 - 296, pelecehan seksual diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2023 pasal 412-422 KUHP serta pada undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dengan menampilkan materi/ PPT pada In focus. Pengetahuan terkait dengan pelecehan seksual dan seksisma para murid dan guru menjadi bertambah terkait dengan pelecehan seksual dan pengaturannya di dalam berbagai undang-undang.

  • Open Access

    Penerapan Sistem Informasi Kesehatan (Siketan) Berbasis Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Keakuratan Laporan Bulanan Angka Penyakit Puskesmas Benteng

    by Heni Susanti, Irsan Taufik Ali, Rendi Prayuda, Alief Rizki Zidhane Hendrias, Fadilah Afrian, Evi Yanti

    Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Benteng selama ini membuat penulisan buku register rekam medis dan laporan bulanan (LB1) secara manual pada kertas, dan dimuat pada dokumen Microsoft Excel dan pengiriman laporan bulanan ke Dinas Kesehatan melalui email. Pembuatan LB1 dengan sistem manual membuat pekerjaan tenaga kesehatan membutuhkan waktu yang lama. Tim PKM menganalisis situasi mitra memerlukan teknologi dengan mengembangkan sistem informasi Kesehatan (Siketan) berbasis teknologi digital untuk meningkatkan keakuratan laporan bulanan angka penyakit di Puskesmas benteng. Tujuan dari Tim PKM adalah memberikan sosialiasasi terkait Sistem Informasi Kesehatan (Siketan) dan melakukan demonstrasi penggunaan sistem informasi Kesehatan kepada tenaga medis Puskesmas Benteng. Metode yang digunakan dalam PKM adalah dengan cara persentase dan demontrasi Siketan kepada seluruh peserta yang merupkan tenaga medis Puskesmas Benteng. Pemberian Siketan terhadap UPT Puskesmas Benteng di sambut baik dengan harapan agar kedepan mampu memberikan kemudahan pada tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Benteng dalam Menyusun Laporan bulanan (LB1).


  • Open Access

    Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    by Wira Atma Hajri, Heni Susanti, Ardiansyah Ardiansyah, Nabila Nabila

    One of concepts of sovereignty or the highest power adopted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of people's sovereignty. This is found in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a concept that originates from outside, of course this concept receives diverse views from various groups. This is understandable because any concept is definitely not value-free. It is influenced by various factors such as religion, ideology, politics, history, and so on. Besides that, ethnicity as a concept in the life of the state, of course influences other fields, including in the formation of laws and regulations. Therefore, the purpose of this research is to find out the concept of people's wealth which is adhered to by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, this research is also intended to develop the concept of ethnicity which is adhered to in the formation of laws and regulations in Indonesia. The result of the research is that the People's Sovereignty adhered to by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is limited by the power of God. This is different from the concept of the original version of the people's area. Where the people's choice is absolutely in the hands of the people. This departs from the understanding of a country that is neutral from religion. Meanwhile, the consequence of the concept of ethnicity that is adhered to in the formation of laws and regulations is that each formation of statutory regulations is limited by the provisions of God Almighty. So that deliberations or voting can be carried out when there is no explicit regulation by the provisions of the Law of God Almighty.

  • Open Access

    Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

    by Dwi Yusuf Rafli, Heni Susanti

    Abstrak: Kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang marak tejadi dikehidupan masyarakat. Kebudayaan patriartki yang biasa dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan kekerasan seksual sering kali menyasarkan wanita dan anak-anak sebagai korban dari kejahatannya. Terbaru dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang guru terhadap 13 santriwatinya menuai berbagai polemic di masyarakat. Keputusan hukuman mati sebagai resolusi bijak yang diambil oleh pengadilan menjadi pro dan kontra. Sebagian diantaranya merasa putusan tersebut sangatlah pantas atas apa yang sudah diperbuat dan dilakukannya. Namun dalam sisi lain, banyak orang yang menganggap pemberian putusan mati sebagai bentuk kemunduran akan penegakkan hukum dan mencoreng hak hidup sebagai hak dasar dari eksistensi Hak Asasi Manusia. Keberadaan putusan mati dan pandangan HAM didalamnya menjadi permasalahan Panjang di Indoensia, hal tersebut karena Indonesia sebagai negara yang mengakui keberadaan nilai-nilai HAM, ironisnya juga menetapkan putusan mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang merupaka bentuk dari kejahatan HAM berat itu sendiri Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, sosiologis


  • Open Access

    pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana

    by Fadillah Afrian, Heni Susanti

    With the passage of the Law on the Crime of Sexual Violence, known as the TPKS Law on April 12, 2022, it is considered capable of protecting the rights of victims of sexual harassment. The purpose and benefits of this research are to find out how criminal law views catcalling cases in Indonesia and to find out whether the existing regulations are sufficient to ensnare the perpetrators and achieve justice for the victims. The method used in writing this scientific paper is a normative study that focuses on positive legal norms governing sexual violence. The results of this study indicate that acts of verbal sexual harassment or known as catcalling are a form of decency crime that has the potential to become the beginning of sexual crimes such as rape and even human trafficking. In the Criminal Code (KUHP) catcalling is associated with immoral acts and obscenity. And clearly violates the laws and regulations Article 8 in conjunction with Article 34 and Article 9 in conjunction with Article 35 of Law no. 44/2008 concerning Pornography, and Article 5 of Law no. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. So that the conclusion is that this act has the potential to become a crime that has fulfilled the elements of a crime. The impact caused by this action includes the impact on the victim's psychological disorder, which leads to psychiatric disorders. So to prevent this action, special attention is needed both morally and legally to create legal certainty and justice for victims. Keywords: Catcalling, Crime, Immoral Acts


  • Open Access

    Evaluasi Kebijakan Program MBKM dalam Meningkatkan Capaian Pembelajaran Lulusan Perguruan Tinggi

    by Kurnia Hastuti, Heni Susanti, Tomi Erfando

    Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi impelementasi kebijakan MBKM di Indonesia. Pendekatan evaluasi dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitataif. Pastisipan dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholder yang mengelola kegiatan MBKM yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor Bagian akademik, Direktorat Akademik yang berperan aktif dalam mengelola program MBKM di pada empat kampus di Indonesia yaitu Pekanbaru, Bandung, Pontianak, dan Makasar. Teknik pengumpulan data dalam kajian evaluasi ini adalah observasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data tentang impelementasi kebijakan program MBKM yang ada di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan Creswell (2014): preparing and defining data, reading the data as a whole, encoding data, defining themes and creating descriptions, linking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program MBKM yang diterapkan pada beberapa kampus di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya koordinasi antara pimpinan tertinggi di Kampus sampai dengan ketua prodi pada masing-masing jurusan. Hal yang paling sulit dirasakan oleh kampus adalah sulitnya mengkonversi kegiatan di luar kampus dengan mata kuliah yang disajikan dalam kurikulum yang dirancang oleh oleh universitas.