Adi Soesiantoro
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Adi Soesiantoro has a total of 3 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Rachmawati Novaria
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 shared publications - Athalia Barbara Grace Da Lopez
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1 shared publication - Viosensia Kurniati Jehudat
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 1 June 2024
- Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri in Journal of Governance and Public Administration
- Vol. 1 (3) , 442-450
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR
Dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik, pemenuhan hak-hak individu penyandangdisabilitas menjadi hal yang krusial. Upaya ini penting untuk menjamin perlakuan yang adil danintegrasi sosial bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki persyaratankhusus. Di Indonesia, termasuk Kabupaten Sikka, berbagai peraturan perundang-undangan telahdisahkan untuk melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilaiimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas,serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards IIIpada tahun 2004. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yangmencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung individu penyandang disabilitas diKabupaten Sikka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berhasil danefisien. Namun terdapat beberapa tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain belumadanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas, kurangnya personel di lapangan,keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang tidak mencukupi, dan sulitnya aksesibilitas ke lokasitertentu. Meski demikian, Dinas Sosial berupaya secara terpadu untuk memastikan pemberiandukungan optimal bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.
- 1 June 2024
- Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri in Journal of Governance and Public Administration
- Vol. 1 (3) , 442-450
Open AccessIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR
Dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik, pemenuhan hak-hak individu penyandangdisabilitas menjadi hal yang krusial. Upaya ini penting untuk menjamin perlakuan yang adil danintegrasi sosial bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki persyaratankhusus. Di Indonesia, termasuk Kabupaten Sikka, berbagai peraturan perundang-undangan telahdisahkan untuk melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilaiimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas,serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards IIIpada tahun 2004. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yangmencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung individu penyandang disabilitas diKabupaten Sikka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berhasil danefisien. Namun terdapat beberapa tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain belumadanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas, kurangnya personel di lapangan,keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang tidak mencukupi, dan sulitnya aksesibilitas ke lokasitertentu. Meski demikian, Dinas Sosial berupaya secara terpadu untuk memastikan pemberiandukungan optimal bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.
- Open Access
- 1 June 2024
- Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri in Journal of Governance and Public Administration
- Vol. 1 (3) , 451-461
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisisproses Collaborative Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) diKota Surabaya. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengandata diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori CollaborativeGovernance yang di kembangkan oleh Ratner (2012) di gunakan untuk menganalisispenelitian ini, dengan indikator 1) Identifikasi hambatan dan peluang, 2) Debatstrategi untuk mempengaruhi, dan 3) Tindakan kolaborasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kota layak anakdi Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai unsuryang menjadi bagian dari Gugus Tugas KLA termasuk anak-anak. Pemerintah jugatelah merancang berbagai program dalam menciptakan lingkungan yang ramahanak yang didukung oleh setiap unsur yang terlibat. Adapun faktor penghambatCollaborative dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ialah; Adanyapergantian aktor membuat progress atau sinergi yang dibangun mengalami stagnansehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapatmembentuk sinergi yang lebih baik lagi, serta kurangnya pemahaman masyarakattentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satuhambatan yang harus segera diatasi.
- 1 June 2024
- Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri in Journal of Governance and Public Administration
- Vol. 1 (3) , 451-461
Open AccessCOLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisisproses Collaborative Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) diKota Surabaya. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengandata diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori CollaborativeGovernance yang di kembangkan oleh Ratner (2012) di gunakan untuk menganalisispenelitian ini, dengan indikator 1) Identifikasi hambatan dan peluang, 2) Debatstrategi untuk mempengaruhi, dan 3) Tindakan kolaborasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kota layak anakdi Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai unsuryang menjadi bagian dari Gugus Tugas KLA termasuk anak-anak. Pemerintah jugatelah merancang berbagai program dalam menciptakan lingkungan yang ramahanak yang didukung oleh setiap unsur yang terlibat. Adapun faktor penghambatCollaborative dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ialah; Adanyapergantian aktor membuat progress atau sinergi yang dibangun mengalami stagnansehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapatmembentuk sinergi yang lebih baik lagi, serta kurangnya pemahaman masyarakattentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satuhambatan yang harus segera diatasi.