Abdul Kahar Maranjaya
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Abdul Kahar Maranjaya has a total of 4 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Abdul Hamid
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
1 shared publication Doni Eka Putra
Universitas Sumatera Barat
1 shared publicationMaksum Maksum
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
1 shared publication- Tumian Lian Daya Purba
Cenderawasih University, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 19 January 2025
- Published by Yayasan Banu Samsudin in International Journal of Social and Human
- Vol. 2 (1) , 115-126
The Widespread Corruption in Indonesia: Legal Challenges and Solutions for Effective Eradication
Corruption remains a pervasive issue in Indonesia, significantly undermining governance, economic development, and social trust. This article explores the multifaceted nature of corruption in Indonesia, focusing on the legal challenges that impede effective eradication efforts. Utilizing a qualitative methodology, this study employs library research to analyze existing literature, legal frameworks, and case studies related to corruption in the country. The findings reveal that despite the establishment of anti-corruption laws and institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), systemic issues, including bureaucratic inefficiencies, lack of political will, and insufficient public awareness, continue to hinder progress. Furthermore, the study identifies the role of cultural factors and societal norms that may perpetuate corrupt practices. To address these challenges, the article proposes a multi-pronged approach that includes strengthening legal frameworks, enhancing the capacity of anti-corruption agencies, fostering public participation, and promoting a culture of integrity. By implementing these solutions, Indonesia can move toward a more transparent and accountable governance system. This research contributes to the ongoing discourse on corruption eradication in Indonesia and offers practical recommendations for policymakers and stakeholders committed to fostering a corruption-free environment.
- 19 January 2025
- Published by Yayasan Banu Samsudin in International Journal of Social and Human
- Vol. 2 (1) , 115-126
Open AccessThe Widespread Corruption in Indonesia: Legal Challenges and Solutions for Effective Eradication
Corruption remains a pervasive issue in Indonesia, significantly undermining governance, economic development, and social trust. This article explores the multifaceted nature of corruption in Indonesia, focusing on the legal challenges that impede effective eradication efforts. Utilizing a qualitative methodology, this study employs library research to analyze existing literature, legal frameworks, and case studies related to corruption in the country. The findings reveal that despite the establishment of anti-corruption laws and institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), systemic issues, including bureaucratic inefficiencies, lack of political will, and insufficient public awareness, continue to hinder progress. Furthermore, the study identifies the role of cultural factors and societal norms that may perpetuate corrupt practices. To address these challenges, the article proposes a multi-pronged approach that includes strengthening legal frameworks, enhancing the capacity of anti-corruption agencies, fostering public participation, and promoting a culture of integrity. By implementing these solutions, Indonesia can move toward a more transparent and accountable governance system. This research contributes to the ongoing discourse on corruption eradication in Indonesia and offers practical recommendations for policymakers and stakeholders committed to fostering a corruption-free environment.
- Open Access
- 16 November 2022
- Published by Green Publisher in Jurnal Sosial Teknologi
- Vol. 2 (11) , 929-941
Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan
Pasca reformasi semangat dan keinginan dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk membangun dan menyelenggarakan pemerintahan atas dasar hukum dan prinsip good governance tampak dengan jelas ketika instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dibentuk. Prinsip dan karakteristik yang terdapat dalam good governance sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan apabila diterapkan maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik, demikian sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. Fenomena ini dilakukan kajian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, diperoleh melalui; studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil yang diperoleh menunjukan prinsip good governance sebagai asas pemerintahan yang baik belum diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung.
- 16 November 2022
- Published by Green Publisher in Jurnal Sosial Teknologi
- Vol. 2 (11) , 929-941
Open AccessGood Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan
Pasca reformasi semangat dan keinginan dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk membangun dan menyelenggarakan pemerintahan atas dasar hukum dan prinsip good governance tampak dengan jelas ketika instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dibentuk. Prinsip dan karakteristik yang terdapat dalam good governance sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan apabila diterapkan maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik, demikian sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. Fenomena ini dilakukan kajian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, diperoleh melalui; studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil yang diperoleh menunjukan prinsip good governance sebagai asas pemerintahan yang baik belum diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung.
- Open Access
- 15 March 2022
- Published by Green Publisher in Jurnal Sosial Teknologi
- Vol. 2 (3) , 250-261
Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia di era pemilihan langsung pasca perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terbukti telah menimbulkan berbagai implikasi yang tidak saja karena biaya yang terlalu besar tetapi juga telah merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri yang sejatinya menjadai landasan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yuridis. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder. Pengempulan datanya melalui dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber data seperti undang-undang, jurnal, buku dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dari berbagai dokumen terkaitfenomena yang sedang diteliti.
- 15 March 2022
- Published by Green Publisher in Jurnal Sosial Teknologi
- Vol. 2 (3) , 250-261
Open AccessImplikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia di era pemilihan langsung pasca perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terbukti telah menimbulkan berbagai implikasi yang tidak saja karena biaya yang terlalu besar tetapi juga telah merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri yang sejatinya menjadai landasan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yuridis. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder. Pengempulan datanya melalui dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber data seperti undang-undang, jurnal, buku dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dari berbagai dokumen terkaitfenomena yang sedang diteliti.