Maidin Gultom
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Maidin Gultom has a total of 10 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Muhammad Ansori Lubis
Universitas Darma Agung
2 shared publications - Syawal Amry Siregar
Universitas Darma Agung
2 shared publications - Antonyus Hutahayan
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Universitas Darma Agung Medan 1,2
1 shared publication - Bobur Sobirov
Samarkand Branch of Tashkent State University of Economics, Samarkand, Uzbekistan
1 shared publication - Fidelis P Simamora
Universitas Darma Agung
1 shared publication - Henny Saida Flora
Universitas Katolik Santo Thomas
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 24 October 2024
- Published by Program Doktor Ilmu Hukum Unissula in Jurnal Hukum
- Vol. 40 (2) , 75-87
The Urgency of Restorative Justice in Renewing Criminal Law
This change in the concept of punishment is partly due to the consequences of imprisonment having greater negative effects and not proving its success in reducing crime rates. The purpose of this writing is to analyze the retributive justice paradigm in current criminal law enforcement, and to analyze the urgency of restorative justice in criminal law reform in Indonesia. The research uses a normative juridical approach and the specifications of this research use descriptive analysis methods. The results of this research are that the punishment system through imprisonment makes a prisoner isolated from society and family, so that psychologically the prisoner can experience stress and decline in mental health. The concept of restorative justice offers a recovery process that involves the perpetrator and victim or the victim's family directly in solving the problem. The application of restorative justice returns the conflict to the parties in order to emphasize human rights and the need to restore the impact of social injustice in a simple way, still providing the perpetrators with justice rather than formal (legal) justice where victims do not get justice. Restorative justice also seeks to restore security, personal respect and dignity to the victim.
- 24 October 2024
- Published by Program Doktor Ilmu Hukum Unissula in Jurnal Hukum
- Vol. 40 (2) , 75-87
Open AccessThe Urgency of Restorative Justice in Renewing Criminal Law
This change in the concept of punishment is partly due to the consequences of imprisonment having greater negative effects and not proving its success in reducing crime rates. The purpose of this writing is to analyze the retributive justice paradigm in current criminal law enforcement, and to analyze the urgency of restorative justice in criminal law reform in Indonesia. The research uses a normative juridical approach and the specifications of this research use descriptive analysis methods. The results of this research are that the punishment system through imprisonment makes a prisoner isolated from society and family, so that psychologically the prisoner can experience stress and decline in mental health. The concept of restorative justice offers a recovery process that involves the perpetrator and victim or the victim's family directly in solving the problem. The application of restorative justice returns the conflict to the parties in order to emphasize human rights and the need to restore the impact of social injustice in a simple way, still providing the perpetrators with justice rather than formal (legal) justice where victims do not get justice. Restorative justice also seeks to restore security, personal respect and dignity to the victim.
- Open Access
- 1 March 2021
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 3 (1)
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KUHP (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
Kejahatan pemalsuan merupakan hal menyimpang dan bertentang dengan hukum sehingga modus operandi sangat susah ditemukan. Adapun tujuan penelitian mengetahui peran Kepolisian dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat, dan mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan pemalsuan surat.Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Pasal 263 KUHP, jurnal-jurnal, dan melalui data kepustakaan.Polisi dalam menanggulangi pemalsuan surat menggunakan Pasal 263 KUHP yakni dimulai dari pemeriksaan surat pada umumnya seperti pengakuan utang, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas, dan pelaku diselidiki dengan menggunakan modus operandi yakni motif dihukum karena seolah-olah asli hingga orang lain percaya akan ke aslian surat tersebut. Sedangkan factor penghambat dalam penanggulangan surat palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensic laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.
- 1 March 2021
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 3 (1)
Open AccessPERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KUHP (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
Kejahatan pemalsuan merupakan hal menyimpang dan bertentang dengan hukum sehingga modus operandi sangat susah ditemukan. Adapun tujuan penelitian mengetahui peran Kepolisian dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat, dan mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan pemalsuan surat.Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Pasal 263 KUHP, jurnal-jurnal, dan melalui data kepustakaan.Polisi dalam menanggulangi pemalsuan surat menggunakan Pasal 263 KUHP yakni dimulai dari pemeriksaan surat pada umumnya seperti pengakuan utang, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas, dan pelaku diselidiki dengan menggunakan modus operandi yakni motif dihukum karena seolah-olah asli hingga orang lain percaya akan ke aslian surat tersebut. Sedangkan factor penghambat dalam penanggulangan surat palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensic laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.
- Open Access
- 6 September 2019
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 1 (01)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.
- 6 September 2019
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 1 (01)
Open AccessPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.
- Open Access
- 6 September 2019
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 1 (01)
PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Studi ini membahas tentang larangan bekerja dalam rangka melindungi anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan anak dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 13 Tahun..2003 tentang Ketenagakerjaan; melindunggi hukum terhadap..pekerja anak di Sumatera Utara, dan..hambatan-hambatan..yang..dihadapi dalam perwujudan melindunggi hukum terhadap..pekerja anak di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis..normatif yang bersifat deskriptif analitis. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, namun situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal lemah dalam perlindungan hukumnya; Melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak belum sepenuhnya sependapat tentang peraturan perundang-undangan berlaku, yaitu seperti: a. Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak. b. Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai. c. Hak untuk mendapatkan..waktu istirahat dan cuti yang cukup d. Hak untuk mendapatkan pendidikan e. Hak untuk mendapatkan keselamatan..dan kesehatan..kerja; Hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, yaitu: Tidak dilaksanakannya amanat UUD1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum olehpengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; dan melindungan hukum pekerja anak pada sektor informal seperti: 1) faktor struktur dan substansi; 2) faktor kultur atau budaya; 3) faktor peran serta masyarakat; 4) faktor kerjasama dan koordinasi.
- 6 September 2019
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 1 (01)
Open AccessPRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Studi ini membahas tentang larangan bekerja dalam rangka melindungi anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan anak dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 13 Tahun..2003 tentang Ketenagakerjaan; melindunggi hukum terhadap..pekerja anak di Sumatera Utara, dan..hambatan-hambatan..yang..dihadapi dalam perwujudan melindunggi hukum terhadap..pekerja anak di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis..normatif yang bersifat deskriptif analitis. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, namun situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal lemah dalam perlindungan hukumnya; Melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak belum sepenuhnya sependapat tentang peraturan perundang-undangan berlaku, yaitu seperti: a. Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak. b. Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai. c. Hak untuk mendapatkan..waktu istirahat dan cuti yang cukup d. Hak untuk mendapatkan pendidikan e. Hak untuk mendapatkan keselamatan..dan kesehatan..kerja; Hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, yaitu: Tidak dilaksanakannya amanat UUD1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum olehpengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; dan melindungan hukum pekerja anak pada sektor informal seperti: 1) faktor struktur dan substansi; 2) faktor kultur atau budaya; 3) faktor peran serta masyarakat; 4) faktor kerjasama dan koordinasi.
- Open Access
- 3 May 2018
- Published by Universitas Darma Agung in Jurnal Prointegrita
- Vol. 5 (3) , 482-499
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
This research aims at finding the role of the police in dealing with money laundering crime; the role of the police in solving money laundering crimes. Collecting instructions in this research was done by means of field studies and literature studies. Field studies are using the interview method, while literature study obtained principles, conceptions, views, legal doctrine and content of legal principles obtained from two main libraries, namely those that are general (Legislation, Regulations, Textbooks, Dictionaries) and those that are specific (journals, research reports, etc.) The modus operandi of the crime of money laundering is to keep secret who is the real owner and source of the money resulting from the mistake, changing its shape so that it makes tracking difficult by legal officials, so that young people are supervised by the real owner of the wealth (perpetrators of the crime). The role of the North Sumatra Regional Police (Polda) in preventing and overcoming the criminal act of money laundering, at the North Sumatra Regional Police (Polda), there are efforts that can be made, including: Pre-entative measures; Preventive Efforts; Repressive Efforts. In Handling the crime of money laundering, the North Sumatra regional police (Polda) coordinated with Financial Service Providers (PJK), Bank Indonesia, and the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK), Information from the Financial Intelligence Units (FIU) of other countries. Inhibiting factors for the North Sumatra Regional Police (Polda) in resolving money laundering crimes include: Factors covering the quantity factor of law enforcement, law enforcement that is less professional. Limited ability to place oneself in the role of the other party with whom he interacts; The level of aspiration is not high enough; Very limited excitement to think about the future, making it very difficult to make a projection; the absence of the ability to postpone the fulfillment of a particular need, especially material; This lack of innovativeness is actually a counterpart to conservatism.
- 3 May 2018
- Published by Universitas Darma Agung in Jurnal Prointegrita
- Vol. 5 (3) , 482-499
Open AccessPERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
This research aims at finding the role of the police in dealing with money laundering crime; the role of the police in solving money laundering crimes. Collecting instructions in this research was done by means of field studies and literature studies. Field studies are using the interview method, while literature study obtained principles, conceptions, views, legal doctrine and content of legal principles obtained from two main libraries, namely those that are general (Legislation, Regulations, Textbooks, Dictionaries) and those that are specific (journals, research reports, etc.) The modus operandi of the crime of money laundering is to keep secret who is the real owner and source of the money resulting from the mistake, changing its shape so that it makes tracking difficult by legal officials, so that young people are supervised by the real owner of the wealth (perpetrators of the crime). The role of the North Sumatra Regional Police (Polda) in preventing and overcoming the criminal act of money laundering, at the North Sumatra Regional Police (Polda), there are efforts that can be made, including: Pre-entative measures; Preventive Efforts; Repressive Efforts. In Handling the crime of money laundering, the North Sumatra regional police (Polda) coordinated with Financial Service Providers (PJK), Bank Indonesia, and the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK), Information from the Financial Intelligence Units (FIU) of other countries. Inhibiting factors for the North Sumatra Regional Police (Polda) in resolving money laundering crimes include: Factors covering the quantity factor of law enforcement, law enforcement that is less professional. Limited ability to place oneself in the role of the other party with whom he interacts; The level of aspiration is not high enough; Very limited excitement to think about the future, making it very difficult to make a projection; the absence of the ability to postpone the fulfillment of a particular need, especially material; This lack of innovativeness is actually a counterpart to conservatism.