Maurice Rogers
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Maurice Rogers has a total of 5 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Syawal Amry Siregar
Universitas Darma Agung
2 shared publications - Debora Morina Br Barus
Universitas Darma Agung
1 shared publication - Efensius Bali
Universitas Darma Agung
1 shared publication - Jaminuddin Marbun
Universitas Darma Agung, Medan
1 shared publication - Tua Raja Marpaung
Universitas Darma Agung Medan 1,2
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 24 September 2023
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 5 (2) , 226-240
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARO
Aktivitas perdagangan di Kabupaten Karo bahwa sangat banyak timbangan pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah. Beberapa konsumen juga mengeluhkan tentang ketidakwajaran barang hasil timbangan yang dibeli dari pedagang, walaupun tidak dapat membuktikan bahwa pedagang tersebut telah melakukan manipulasi timbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, apa kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan metrologi legal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo. Hal ini terlihat dari alat-alat ukur tanpa tanda tera justru digunakan secara bebas dalam bertransaksi, padahal penggunaan alat tersebut secara jelas telah dilarang dalam Undang-undang Metrologi Legal. Penggunaan alat ukur dengan tanda tera masih terbatas pada tempat umum, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan serta perusahaan-perusahaan besar. Adapun faktor kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah: kurangnya partisipasi masyarakat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo kesulitan memperoleh informasi, kurangnya jumlah pegawai sehingga pengawasan menjadi kurang baik, ancaman pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek gentar bagi masyarakat, serta pencairan anggaran yang sering terlambat sehingga sering menghambat aktivitas operasional. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan UU Metrologi Legal adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan pengawasan serta menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat mengenai aturan yang tercantum dalam UU Metrologi Legal, sehingga semua masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karo perlu menambah jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Metrologi Legal secara lebih baik. Disamping itu, pencairan anggaran juga perlu dilakukan tepat waktu agar tidak menghambat aktivitas operasional. Pemerintah perlu melakukan pencairan anggaran secara tepat waktu agar dapat digunakan untuk aktivitas operasional sehari-hari, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo.
- 24 September 2023
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 5 (2) , 226-240
Open AccessPENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARO
Aktivitas perdagangan di Kabupaten Karo bahwa sangat banyak timbangan pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah. Beberapa konsumen juga mengeluhkan tentang ketidakwajaran barang hasil timbangan yang dibeli dari pedagang, walaupun tidak dapat membuktikan bahwa pedagang tersebut telah melakukan manipulasi timbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, apa kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan metrologi legal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo. Hal ini terlihat dari alat-alat ukur tanpa tanda tera justru digunakan secara bebas dalam bertransaksi, padahal penggunaan alat tersebut secara jelas telah dilarang dalam Undang-undang Metrologi Legal. Penggunaan alat ukur dengan tanda tera masih terbatas pada tempat umum, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan serta perusahaan-perusahaan besar. Adapun faktor kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah: kurangnya partisipasi masyarakat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo kesulitan memperoleh informasi, kurangnya jumlah pegawai sehingga pengawasan menjadi kurang baik, ancaman pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek gentar bagi masyarakat, serta pencairan anggaran yang sering terlambat sehingga sering menghambat aktivitas operasional. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan UU Metrologi Legal adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan pengawasan serta menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat mengenai aturan yang tercantum dalam UU Metrologi Legal, sehingga semua masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karo perlu menambah jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Metrologi Legal secara lebih baik. Disamping itu, pencairan anggaran juga perlu dilakukan tepat waktu agar tidak menghambat aktivitas operasional. Pemerintah perlu melakukan pencairan anggaran secara tepat waktu agar dapat digunakan untuk aktivitas operasional sehari-hari, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo.
- Open Access
- 1 September 2020
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 2 (2)
ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
This research aims finding criminal action of corruption and punishment for the defendant at Dusun I Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang based on the verdict No. 125/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn. The key instrument in this study is the researcher himself and this study uses data analysis techniques that are qualitative descriptive. The main instrument in this research is the research doer where the analysis technique of this research is qualitative descriptive. The result of this research showed that the allocating of the village fund (Dana Desa) had been miss-used and the defendant’s accusation was five years, arrested in prison, and paid the lawsuit five thousand Rupiah.
- 1 September 2020
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 2 (2)
Open AccessANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
This research aims finding criminal action of corruption and punishment for the defendant at Dusun I Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang based on the verdict No. 125/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn. The key instrument in this study is the researcher himself and this study uses data analysis techniques that are qualitative descriptive. The main instrument in this research is the research doer where the analysis technique of this research is qualitative descriptive. The result of this research showed that the allocating of the village fund (Dana Desa) had been miss-used and the defendant’s accusation was five years, arrested in prison, and paid the lawsuit five thousand Rupiah.
- Open Access
- 3 May 2018
- Published by Universitas Darma Agung in Jurnal Prointegrita
- Vol. 5 (3) , 415-418
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
Sexual gratification as a criminal act of corruption is widely discussed in discussion forums in Indonesia. It has to do with how difficult it is to prove it. It is a Criminal Law Study of Sexual Gratification as a Corruption Crime. The problem formulations are: 1) Can sexual gratification be linked as a criminal act of corruption?; 2) How can the proof of the wrongdoing of the recipient of sexual gratification be a criminal act of corruption. The research method used is the normative juridical legal research method. The conclusions of this study are: 1) The crime of sexual gratification is a criminal act of corruption; 2) It is very difficult to prove the recipient of sexual gratification as a criminal act of corruption
- 3 May 2018
- Published by Universitas Darma Agung in Jurnal Prointegrita
- Vol. 5 (3) , 415-418
Open AccessKAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
Sexual gratification as a criminal act of corruption is widely discussed in discussion forums in Indonesia. It has to do with how difficult it is to prove it. It is a Criminal Law Study of Sexual Gratification as a Corruption Crime. The problem formulations are: 1) Can sexual gratification be linked as a criminal act of corruption?; 2) How can the proof of the wrongdoing of the recipient of sexual gratification be a criminal act of corruption. The research method used is the normative juridical legal research method. The conclusions of this study are: 1) The crime of sexual gratification is a criminal act of corruption; 2) It is very difficult to prove the recipient of sexual gratification as a criminal act of corruption