JMJaminuddin Marbun

Jaminuddin Marbun

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Jaminuddin Marbun has a total of 12 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    ANALISIS YURIDIS TENTANG INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH DI KABUPATEN KARO

    by Iskandar Julkarnain Tarigan, Jaminuddin Marbun, Mhd. Taufiqurrahman

    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat di Indonesia, bagaimana Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo, kendala apa yang dihadapai untuk meningkatkan Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor kendala yang dihadapi dalam meningkatkan independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo adalah adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga upaya untuk menaikkan kedudukan inspektorat tidak dapat dilakukan, adanya perbedaan pandangan tentang sejauh mana indenpendensi inspektorat diperlukan, adanya keterbatasan SDM inspektorat sehingga dianggap kurang mampu mengawasi kebijakan yang dibuat oleh semua OPD, serta kurangnya integritas pejabat sehingga ada anggapan hasil pengawasan kurang dapat dipercaya. Disarankan pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk menentukan kedudukan inspektorat daerah dalam struktur organisasinya. Para pengambil kebijakan perlu menyatukan pandangan mengenai pentingnya independensi inspektorat dalam melaksanakan fungsinya. Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM agar lebih mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat yang berada di bawah jajaran Sekretariat Daerah. Pimpinan inspektorat juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terutama kepada pegawai yang kurang memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas.


  • Open Access

    ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN KARO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KARO NO 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

    by Diana Rita Br Ginting, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar

    2019 di wilayah Kabupaten Karo, Bagaimana penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Apa saja yang menjadi faktor kendala penerapan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo belum sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah. Faktor kendala yang dihadapi dalam penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Karo adalah: faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kurangnya kesadaran masyarakat terutama kalangan muda yang tidak perduli dengan dampak pandemic karena merasa kuat, kebiasaan masyarakat untuk berkumpul sehingga sering menggelar pesta adat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah, serta adanya kebijakan new normal yang disalahartikan masyarakat bahwa mereka bisa lebih bebas di luar rumah. Disarankan perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya penyebaran covid-19. Aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan yang lebih tegas kepada kaum muda yang cenderung tidak perduli atas protokol kesehatan. Pemerintah perlu memberi informasi yang lebih meyakinkan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas penanganan covid-19 kembali pulih.

  • Open Access

    ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN KARO

    by Teguh Karya Purba, Jaminudddin Marbun, Syawal Amri Siregar

    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana aturan hukum tentang penyusunan / pembentukan perangkat daerah di Indonesia, bagaimana kelayakan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karo, dan faktor apa yang menjadi kendala pembentukannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aturan hukum tentang pembentukan perangkat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah dimaksud menekankan bahwa penyususunan organisasi perangkat daerah harus memperhitungkan hasil analisis variabel umum dan variabel teknis. Disarankan Pembentukan Dinas Pemadam Kabupaten Karo sudah layak sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DAerah, maka penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan layanan / pelayanan dasar harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas mandiri berdasarkan indikator dan kelas interval dari faktor umum diperoleh 160 skor dan faktor teknis diperoleh 520 skor dengan total skor 680 x 1,1 = 748 skor yang tergolong dengan Tipe B (600-800) yaitu dinas dengan tiga bidang. Tetapi untuk mengurangi besarnya lonjakan anggaran dalam pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dapat diantisipasi dengan merujuk pada pola dinas Type C dengan dua bidang merujuk pada PP No. 16 Tahun 2020 Tentang Strukture Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

  • Open Access

    ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 1972/PID.SUS/2018/PN.MDN)

    by Hana Nelsri Kaban, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar

    Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, serta menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Sementara ancaman pidana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penegakan hukum tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar pengadilan, tetapi jika tidak berhasil maka mejelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan serta menetapkan putusan yang dapat memberikan penjeraan dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23/ 2004 Tentang PKDRT yang unsur-unsurnya adalah ”barang siapa” dan “melakukan kekerasan terhadap fisik dalam lingkup rumah tangganya””. Kedua unsur sudah tepat, tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberi efek penjeraan. Disarankan aparat penegak hukum perlu berupaya dengan berbagai cara memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari dalam lingkup keluarga sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa KDRT dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang lebih kuat. Pemerintah perlu menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sehingga majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengatur perlindungan hukum terhadap korban yang perkawinannya tidak dicatat secara resmi. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek penjeraan bagi terdakwa.

  • Open Access

    ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO)

    by Herlianna Malau, Syawal Amry Siregar, Jaminuddin Marbun

    Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas. Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologi dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, namun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo ini masih belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran sekretariat DPRD adalah sering sulit menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih banyaknya anggota DPRD yang kurang memahami peran Sekretariat DPRD. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah penyediaan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik yang direkrut secara terbuka dan transparan, perlu dilakukan pendekatan yang terbaik dengan Pejabat Pemerintah Daerah (pihak eksekutif), pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan perlu dilakukan sosialisasi tentang peran Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.


  • Open Access

    KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN USAHA WARALABA(STUDI KASUS PADA MPW PEMUDA PANCASILA PROVINSI DKI JAKARTA)

    by Tohom Purba, Jaminuddin Marbun, Muhammad Yasid Nasution

    Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kajian yuridis terhadap peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam perlindungan konsumen usaha waralaba, bagaimana peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila dalam perlindungan konsumen usaha waralaba, dan kendala apa saja dihadapi organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dalam perlindungan konsumen usaha waralaba. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan midle theory yang digunakan adalah teori perlindungan konsumen, dan applied theory yang digunakan adalah teori waralaba. Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peran ormas dalam perlindungan konsumen di atur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Ormas Pemuda Pancasila (PP) berperan dalam perlindungan konsumen usaha waralaba, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU PK, menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau konsumen waralaba yang merasa dirugikan oleh pengusaha waralaba, melakukan mediasi antara korban dengan pengusaha terlapor untuk mencari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta melakukan pendampingan terhadap korban dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemuda Pancasila berperan lebih baik dalam perlindungan konsumen dengan adanya bidang organisasi yang secara khusus menangani perlindungan konsumen dalam struktur kepengurusan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH). Faktor kendala ormas PP dalam perlindungan konsumen waralaba adalah: kendala peraturan hukum, adanya stigma negative masyarakat terhadap peran ormas, mediasi sulit mencapai kesepakatan damai, kendala internal ormas PP, kendala kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya kesadaran pelaku usaha. UU PK tidak memberikan wewenang kepada ormas untuk melakukan advokasi terhadap korban yang dirugikan pelaku usaha tetapi hanya sebatas penggugat, sedangkan beberapa anggota masyarakat juga masih memiliki pandangan negative terhadap ormas karena dianggap bahwa pendampingan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencari keuntungan bagi ormas itu sendiri atau bagi oknumnya. Disamping itu terdapat juga kendala internal ormas PP karena sarana dan prasarana yang terbatas serta kualitas SDM yang masih kurang memadai. Disarankan pemerintah perlu mengkaji lebih jauh terhadap peran ormas dalam perlindungan konsumen dengan melakukan revisi terhadap UU Perlindungan Konsumen agar memberikan wewenang kepada ormas untuk berperan sebagai advokasi terhadap korban pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha waralaba. Pemerintah perlu mendorong keterlibatan ormas untuk secara aktif melakukan sosialisasi tentang hak-hak konsumen dan melakukan pendampingan terhadap korban yang dirugikan oleh pelaku usaha waralaba. Ormas PP perlu lebih mendekatkan diri kepada masyarakat umum untuk membangun stigma positif di tengah masyarakat khususnya mengenai peran ormas PP dalam perlindungan konsumen.

  • Open Access

    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJADIKAN JAMINAN DI BANK

    by Tumpak Siregar, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar

    An agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people and can create a relationship in law which consists of one or more obligations. One of the many agreements is the sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement is usually made before the parties enter into a sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement is an obligatory agreement, namely an agreement that arises only by means of an agreement but has not resulted in a transfer of rights. A new transfer of rights will occur when a sale and purchase agreement is a material agreement. Binding and buying and selling of land rights objects that are still bound by bank guarantees still often occur in people's lives. This raises the question whether the agreement is valid or not and what the legal consequences are if the agreement is made? This research uses a research method in the form of juridical-normative research, While the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tools used are document studies or library materials. The result of the writing of this thesis is that the Sale and Purchase Agreement made in relation to objects that are still bound by bank guarantees is valid, but in the agreement it must be written clearly regarding the actual condition of the object of sale and purchase and its arrangements if it turns out that the object of sale and purchase is still bound by guarantee.


  • Open Access

    PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU)

    by Leonardo Lukito Simbolon, Jaminuddin Marbun, Maurice Rogers

    Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU), faktor apa yang menjadi kendala dan cara mengatasinya kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU). Hasil penelitian diperoleh bahwa modus operandi pencucian uang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, dan laporan PPATK, tetapi sebagian besar adalah hasil penyidikan kepolisian sebagai tindak lanjut dari pidana asalnya. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang adalah: kerahasiaan bank cukup tinggi, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, kurangnya SDM penyidik kepolisian, kurangnya kepatuhan pelaku penyedia jasa keuangan terhadap peraturan yang berlaku, adanya kemajuan teknologi, serta tingginya intervensi kepada penyidik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: memberikan akses lebih baik bagi kepolisian ke perbankan, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, meningkatkan SDM penyidik kepolisian, memberikan sanksi tegas kepada perbankan yang tidak patuh, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian.