Windy Sri Wahyuni
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Research Interests
Windy Sri Wahyuni has a total of 4 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
Anggreni Atmei Lubis
Universitas Medan Area
1 shared publicationArie Kartika
Universitas Medan Area
1 shared publication- Arie Kartika
Master in Law Medan Area University Medan Area University Medan Indonesia
1 shared publication - Rafiqi Rafiqi
Universitas Medan Area
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 24 December 2022
- Published by Ali Institute of Research and Publication in Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat
- Vol. 2 (2) , 69-82
Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mencegah Serta Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Masjid Taufik Medan Perjuangan
Penggunaan narkoba/narkotika tidak berbeda dari jenis penggunaan, status, atau derajatnya. Ada beberapa kasus narkoba dengan sasaran kejahatan. Ini merupakan masalah serius, tetapi juga masalah yang tidak dapat diselesaikan karena peredaran dan bangun selalu di tempat yang sama dan di tempat yang sama. Akibat wabah Covid-19, ditemukan narkoba di Sumatera Utara. Permintaan malah tinggi tampaknya merajalela selama pandemi Covid-19. Peredaran narkoba lebih umum di kota-kota besar, serta di Kota Medan. Data Sat Res Narkoba Polrestabes Medan lokasi yang menjadi red list untuk kasus narkotika antara lain: 1. Medan Petisah; 2. Medan Polonia; 3. Medan Sunggal; dan 4. Medan Perjuangan. Penyuluhan dan pendampingan merupakan contoh kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan strategi ini, target dan tujuan yang akan dicapai dapat terpenuhi seperti diketahui, kawasan Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan merupakan basis tempat peredaran dan pengguna narkoba, namun sampai dengan Desember tahun 2021 sudah mengalami penurunan kasus. Hal ini dikarenakan telah dilakukan beberapa program oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan bekerja sama dengan beberapa lembaga secara berkesinambungan seperti Bimtek Bahaya Narkoba, Kegiatan Gotong Royong dan Kegiatan Bombardir Grebek Kampung Narkoba (GKN). Keberhasilan program yang diterapkan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan didukung oleh peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat. Salah satu bentuk daya tangkal dan daya lawan masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan mengenai pemahaman bahaya narkoba serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk bertindak dengan melaporkan informasi yang diketahui dan tidak hanya sebagai penonton. Sesuai yang dirumuskan pada Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 104 sampai dengan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 108.
- 24 December 2022
- Published by Ali Institute of Research and Publication in Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat
- Vol. 2 (2) , 69-82
Open AccessEdukasi Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mencegah Serta Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Masjid Taufik Medan Perjuangan
Penggunaan narkoba/narkotika tidak berbeda dari jenis penggunaan, status, atau derajatnya. Ada beberapa kasus narkoba dengan sasaran kejahatan. Ini merupakan masalah serius, tetapi juga masalah yang tidak dapat diselesaikan karena peredaran dan bangun selalu di tempat yang sama dan di tempat yang sama. Akibat wabah Covid-19, ditemukan narkoba di Sumatera Utara. Permintaan malah tinggi tampaknya merajalela selama pandemi Covid-19. Peredaran narkoba lebih umum di kota-kota besar, serta di Kota Medan. Data Sat Res Narkoba Polrestabes Medan lokasi yang menjadi red list untuk kasus narkotika antara lain: 1. Medan Petisah; 2. Medan Polonia; 3. Medan Sunggal; dan 4. Medan Perjuangan. Penyuluhan dan pendampingan merupakan contoh kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan strategi ini, target dan tujuan yang akan dicapai dapat terpenuhi seperti diketahui, kawasan Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan merupakan basis tempat peredaran dan pengguna narkoba, namun sampai dengan Desember tahun 2021 sudah mengalami penurunan kasus. Hal ini dikarenakan telah dilakukan beberapa program oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan bekerja sama dengan beberapa lembaga secara berkesinambungan seperti Bimtek Bahaya Narkoba, Kegiatan Gotong Royong dan Kegiatan Bombardir Grebek Kampung Narkoba (GKN). Keberhasilan program yang diterapkan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan didukung oleh peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat. Salah satu bentuk daya tangkal dan daya lawan masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan mengenai pemahaman bahaya narkoba serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk bertindak dengan melaporkan informasi yang diketahui dan tidak hanya sebagai penonton. Sesuai yang dirumuskan pada Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 104 sampai dengan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 108.
- Open Access
- 30 June 2022
- Published by Universitas Medan Area in Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
- Vol. 9 (1) , 34-43
Penerapan Asas Primum Remedium terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam
This article aims to discuss the application of the Primum Remedium Principle to Fraud and Embezzlement of Savings and Loans Cooperative Funds. The problem is focused on legal arrangements for fraud and embezzlement of savings and loan cooperative funds and the application of the primum remedium principle against fraud and embezzlement of savings and loan cooperative funds. To approach this problem, normative juridical research is used. The data were collected through literature study and analyzed qualitatively. This study concludes that the legal regulation of the criminal act of fraud and embezzlement of Savings and Loans Cooperative funds is not explicitly stated in the provisions of the cooperative regulations, then the Criminal Code (KUHP) is applied where fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code, while embezzlement is regulated in Article 372 KUHP. The Primum Remedium principle against criminal acts of fraud and embezzlement of savings and loan cooperative funds can be applied based on reports, investigations, investigations and losses caused to creditors and threatens to hamper financial system stability. Primum remedium principle as the main means in a statutory provision or prioritizing the implementation of criminal law in cooperatives because of the context of the situation, however, the use of such criminal law facilities must also be considered from the point of view of the greatest benefit, especially to create a healthy national economic system development in a future period. will come
- 30 June 2022
- Published by Universitas Medan Area in Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
- Vol. 9 (1) , 34-43
Open AccessPenerapan Asas Primum Remedium terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam
This article aims to discuss the application of the Primum Remedium Principle to Fraud and Embezzlement of Savings and Loans Cooperative Funds. The problem is focused on legal arrangements for fraud and embezzlement of savings and loan cooperative funds and the application of the primum remedium principle against fraud and embezzlement of savings and loan cooperative funds. To approach this problem, normative juridical research is used. The data were collected through literature study and analyzed qualitatively. This study concludes that the legal regulation of the criminal act of fraud and embezzlement of Savings and Loans Cooperative funds is not explicitly stated in the provisions of the cooperative regulations, then the Criminal Code (KUHP) is applied where fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code, while embezzlement is regulated in Article 372 KUHP. The Primum Remedium principle against criminal acts of fraud and embezzlement of savings and loan cooperative funds can be applied based on reports, investigations, investigations and losses caused to creditors and threatens to hamper financial system stability. Primum remedium principle as the main means in a statutory provision or prioritizing the implementation of criminal law in cooperatives because of the context of the situation, however, the use of such criminal law facilities must also be considered from the point of view of the greatest benefit, especially to create a healthy national economic system development in a future period. will come