Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global
Open Access
- 20 February 2025
- journal article
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 49-60
Abstract
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.Keywords
This publication has 25 references indexed in Scilit:
- Kebijakan Hukum Negara Indonesia Mengenai Tindakan Terorisme yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di PapuaJurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2024
- Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif KeadilanIndonesian Research Journal On Education, 2024
- Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di PapuaKarimah Tauhid, 2024
- Prevention of Terrorism with a Regulatory Model of Violent-Based Extremism that Leads to TerrorismJurnal Cakrawala Hukum, 2023
- Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in IndonesiaJurnal Hukum Sasana, 2022
- KONSEKUENSI PENETAPAN STATUS KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DALAM KONFLIK PAPUA SEBAGAI GERAKAN TERORIS MENURUT HUKUM PIDANARechtidee, 2021
- ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS DAN EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKAAudito Comparative Law Journal (ACLJ), 2021
- Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di PapuaJurnal Keamanan Nasional, 2020
- COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIALAW REFORM, 2014
- OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN KEKERASANFiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2014