Ahmad Rifai Rahawarin
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Ahmad Rifai Rahawarin has a total of 21 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Desy Maryani
Universitas Dehasen Bengkulu
2 shared publications Farida Tuharea
Universitas Yapis Papua
2 shared publicationsMuhammad Amin Hamid
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
2 shared publications- Anshar Achmad
Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication - Anugrah Patah
Universitas Yapis Papua
1 shared publication - Ariyanto Ariyanto
Yapis University, Papua
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 25-36
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa sanksi pidana denda belum memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelanggar lalu lintas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta observasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022–2023. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, penerapan sanksi denda belum efektif karena terbatasnya jumlah personel, sarana operasional yang minim, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Implikasi: Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum, termasuk penyesuaian besaran denda dan penguatan sistem penegakan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi hukum sebagai strategi jangka panjang.
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 25-36
Open AccessEfektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa sanksi pidana denda belum memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelanggar lalu lintas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta observasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022–2023. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, penerapan sanksi denda belum efektif karena terbatasnya jumlah personel, sarana operasional yang minim, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Implikasi: Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum, termasuk penyesuaian besaran denda dan penguatan sistem penegakan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi hukum sebagai strategi jangka panjang.
- Open Access
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 49-60
Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 49-60
Open AccessPenggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.
- Open Access
- 26 August 2024
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 3 (2) , 83-94
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
- 26 August 2024
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 3 (2) , 83-94
Open AccessAnalisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
- Open Access
- 6 May 2024
- Published by Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu in AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
- Vol. 8 (1) , 33-52
KEDUDUKAN HUKUM PEMILIH NON E-KTP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA
The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-eKTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.
- 6 May 2024
- Published by Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu in AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
- Vol. 8 (1) , 33-52
Open AccessKEDUDUKAN HUKUM PEMILIH NON E-KTP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA
The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-eKTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.
- Open Access
- 7 March 2023
- Published by Central Publishing in Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)
- Vol. 2 (3) , 169-188
Criminal Legal Policies Toward The Release of Conpriants During The Covid 19 Pandemic in The Ius Constituendum
Criminal law policy on the release of convicts during the Covid 19 pandemic in the ius constititum , namely carrying out criminal law policies through spending for convicts and children through assimilation . As well as release for convicts and children through integration in the form of parole, parole and leave before being free) . This policy is carried out by applying certain conditions so that it does not maximally reduce the number of inmates in correctional institutions to reduce the risk of spreading Covid-19. Whereas the criminal law policy regarding the release of convicts during the Covid 19 pandemic in the ius constituendum, namely in the Corrections Bill, there is the concept of restorative justice as a means of social integration, but the formulation of this concept has not been clearly implemented, so it is necessary to use the concept of restorative justice at the post-adjudication stage as a means to reduce correctional inmates as well as recovery of victims and their original condition. As well as in the RKUHP implicitly there is a concept of conversion of the sanction system but it has not been clearly formulated, so there is a need for the concept of conversion of the sanction system as an alternative in an effort to reduce correctional inmates to prevent prison overcapacity.
- 7 March 2023
- Published by Central Publishing in Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)
- Vol. 2 (3) , 169-188
Open AccessCriminal Legal Policies Toward The Release of Conpriants During The Covid 19 Pandemic in The Ius Constituendum
Criminal law policy on the release of convicts during the Covid 19 pandemic in the ius constititum , namely carrying out criminal law policies through spending for convicts and children through assimilation . As well as release for convicts and children through integration in the form of parole, parole and leave before being free) . This policy is carried out by applying certain conditions so that it does not maximally reduce the number of inmates in correctional institutions to reduce the risk of spreading Covid-19. Whereas the criminal law policy regarding the release of convicts during the Covid 19 pandemic in the ius constituendum, namely in the Corrections Bill, there is the concept of restorative justice as a means of social integration, but the formulation of this concept has not been clearly implemented, so it is necessary to use the concept of restorative justice at the post-adjudication stage as a means to reduce correctional inmates as well as recovery of victims and their original condition. As well as in the RKUHP implicitly there is a concept of conversion of the sanction system but it has not been clearly formulated, so there is a need for the concept of conversion of the sanction system as an alternative in an effort to reduce correctional inmates to prevent prison overcapacity.
- Open Access
- 10 October 2022
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 1 (2) , 66-85
Dekonstruksi Hukum Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana
Bahwa dekonstruksi hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem penyadapan telah di dekonstruksi dalam dua rancangan peraturan perundang-undangan yaitu RUU KUHAP yaitu penyadapan telah dirumuskan sebagai alat bukti serta RUU khusus penyadapan yang materi muatannya berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan
- 10 October 2022
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 1 (2) , 66-85
Open AccessDekonstruksi Hukum Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana
Bahwa dekonstruksi hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem penyadapan telah di dekonstruksi dalam dua rancangan peraturan perundang-undangan yaitu RUU KUHAP yaitu penyadapan telah dirumuskan sebagai alat bukti serta RUU khusus penyadapan yang materi muatannya berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan
- Open Access
- 24 January 2022
- Published by Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu in AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
- Vol. 7 (1) , 151-170
HAKIKAT HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM OMNIBUS LAW DI INDONESIA
The purpose of this article is to understand and analyze the essence of the rights of indigenous and tribal peoples in omnibus law through a juridical study with a philosophical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. Whereas the essential rights of indigenous peoples are the rights to justice and the value of welfare for the utilization of natural resources of indigenous peoples who are not yet maximized which is expected in the work copyright law to provide justice and welfare for indigenous peoples over exploited customary areas.
- 24 January 2022
- Published by Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu in AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
- Vol. 7 (1) , 151-170
Open AccessHAKIKAT HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM OMNIBUS LAW DI INDONESIA
The purpose of this article is to understand and analyze the essence of the rights of indigenous and tribal peoples in omnibus law through a juridical study with a philosophical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. Whereas the essential rights of indigenous peoples are the rights to justice and the value of welfare for the utilization of natural resources of indigenous peoples who are not yet maximized which is expected in the work copyright law to provide justice and welfare for indigenous peoples over exploited customary areas.
- Open Access
- 23 January 2022
- Published by Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu in AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
- Vol. 7 (1) , 127-150
KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH
This article study is to understand and analyze the validity of village head elections in the regional autonomy system through a juridical descriptive method with a conceptual approach and a statutory approach. That the validity of the village head election is, (a). the validity of the village head candidate; (b). the validity of the organizers; (c). voter validity; (d). the validity of the pilkades stages; and (e). valid vote. And according to the decision of the State Administration, namely the validity of village head elections must be in accordance with statutory regulations and general principles of good governance, so that the validity of village head elections will become legal in accordance with the principle of legality. If there is a claim from one of the parties
- 23 January 2022
- Published by Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu in AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
- Vol. 7 (1) , 127-150
Open AccessKEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH
This article study is to understand and analyze the validity of village head elections in the regional autonomy system through a juridical descriptive method with a conceptual approach and a statutory approach. That the validity of the village head election is, (a). the validity of the village head candidate; (b). the validity of the organizers; (c). voter validity; (d). the validity of the pilkades stages; and (e). valid vote. And according to the decision of the State Administration, namely the validity of village head elections must be in accordance with statutory regulations and general principles of good governance, so that the validity of village head elections will become legal in accordance with the principle of legality. If there is a claim from one of the parties