AKAdriandi Kasim

Adriandi Kasim

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article

Previous Organizations / Institutes

The organizations / institutes from the scholar's other articles in the past ten years


Adriandi Kasim has a total of 5 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION IN REALIZING SHARIA FINANCIAL INCLUSION BASED ON MAQASID AL-SHARI‘AH: THE PERSPECTIVE OF IBN ‘ASHUR

    by Adriandi Kasim, Evra Willya, Kartika Septiani Amiri, Sabbar Dahham Sabbar

    This study analyzes and reconstructs the legal framework for Islamic financial inclusion based on maqāṣid al-sharīʻah, from the perspective of Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr, motivated by Indonesia's persistently low Islamic financial literacy rate (9.14%, OJK SNLIK 2022). A normative juridical method is employed, drawing on statutory, conceptual, and philosophical approaches. Primary legal materials include Law No. 21/2008, Law No. 8/1999, Law No. 4/2023 (UU P2SK), POJK No. 6/POJK.07/2022, and DSN-MUI fatwas, analyzed qualitatively using Ibn ʿĀshūr's maqāṣid framework. Legal protection in Islamic finance is structurally deficient in three respects: regulatory fragmentation, formalistic Sharīʻah compliance, and inadequate disclosure standards. The low literacy rate creates information asymmetry that undermines genuine consumer consent (tarāḍī). Ibn ʿĀshūr's four principles, namely ḥifẓ al-māl, al-ʿadl, al-ḥurriyyah, and rafʿ al-ḥaraj, are operationalized as a four-pillar reconstruction model that integrates regulatory consolidation, substantive Sharīʻah supervision, Islamic financial literacy as a statutory obligation, and accessible dispute resolution. The framework carries normative implications for OJK, DSN-MUI, and Islamic financial institutions. As a normative study, empirical validation is not included; future socio-legal research is necessary to test the framework in practice. This study offers one of the more systematic attempts to operationalize Ibn ʿĀshūr's four universal principles into specific, enforceable legal protection standards for the Islamic financial sector.

  • Open Access

    Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam

    by Adriandi Kasim

    Islam memberikan solusi atas segala macam persoalan rumit yang dihadapi umat manusia seperti materialisme, nasionalisme, ras, suku, dan agama. Islam memiliki caranya sendiri untuk memecahkan masalah ini, terutama dalam hal ekonomi dan aktivitas bisnis. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan mengumpulkan informasi dari beberapa buku serta Al-Qur'an. Bisnis Islam mencakup norma atau nilai hukum Islam yang melarang riba, perdagangan tidak adil, perlakuan tidak adil dan segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Islam mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, kegiatan bisnis syariah harus menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam agar tidak melanggar hukum Islam.


  • Open Access

    Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam Erspektif Hukum Ekonomi Syariah

    by Adriandi Kasim

    This study aims to review or study Iqalah in E-Commerce from the perspective of Islamic Economic Law as an effort to provide a conceptual framework for Iqalah in e-commerce as well as how it relates to positive law. The methodology used in this research is qualitative, in the form of library research, using data related to the issues raised as reading material. The purpose of this article is to develop an overview of the extent to which e-commerce against iqala is permissible in Islam. In this study, the authors found important things that are interesting to be presented in this study, namely: First, e-commerce, as a digital trading platform because of its position in Sharia law, is considered to meet the right standards, so it is permissible to trade online. Second, Iqalah as a contract in the second order in buying and selling transactions, namely cancellation, cancellation is very vulnerable in e-commerce transactions, because the seller and buyer are not in the same room, so the goods being traded are not known effectively. Third, the final result of this study shows that the term Iqalah or also known as cancellation is considered halal by the scholars as well as the opinions of several Hadith, but if iqalah enters the realm of law that is not based on normative values such as the Qur'an and As-Sunnah, then this iqala will be considered a broken promise.

  • Open Access

    Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado

    by Adriandi Kasim, Wira Purwadi, Kartika Amiri

    Berdasarkan observasi, di kalangan siswa SMA, sebagian besar mereka belum mempunyai pemahaman mengenai budaya-budaya anti korupsi sehingga perlu adanya penyuluhan pendidikan anti korupsi kepada siswa SMA, karena masih masa pandemi Covid-19 sehingga masih kesulitan dalam menetukan sekolah yang akan menjadi target penyuluhan pendidikan anti korupsi, maka SMA Muhammadiyah Manado lah yang telah bersedia dilakukannya penyuluhan berkaitan dengan hal tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya anti korupsi serta peran pemuda dalam memberantas korupsi. Berdasarkan pada analisis situasi yang diuraikan di atas, maka permasalahan mitra dinyatakan sebagai berikut: Kurangnya pemahaman pemuda terhadap Budaya Anti korupsi; Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai bagaimana peran pemuda dalam membantu memberantas korupsi; Ada berapa metode pelaksanaan dalam pengabdian ini, yaitu: Metode Pre Test, Metode Ceramah, Metode Audio Visual, dan Metode Tanya Jawab. Sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang penangannya juga diperlukan tindakan yang luar biasa juga. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk dapat di implentasikan sebagai sebuah mata pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.


  • Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Kota Manado

    by Adriandi Kasim

    Praktik simpan pinjam pada kerukunan Kayubulan menerapkan bunga sebesar sepuluh persen dan untuk anggota yang belum mampu mengembalikan pinjaman maka diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Adapun rumusan masalah yang di angkat. Bagaimana praktik simpan pinjam pada kerukunan kayubulan di Kota Manado? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kerukuna Kayubulan Kota di Kota Manado? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik simpan pinjam di kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado sudah berkesesuaian dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia tentang fatwa riba pada tanggal 22 syawal 1424 H/6 Desember 2003. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa praktik simpan pinjam kerukunan Kayubulan yang bertentangan dengan hukum Islam, karena sejak awal akad telah menentukan beberapa besar bunga pinjaman dan pihak kerukunan sudah memahami haramnya umat muslim mempraktikan riba, akan tetapi mereka masih menjalankan kerukunan tersebut. (The practice of savings and loans in the “Kerukunan Kayubulan” applies an interest of ten percent and for members who have not been able to repay the loan, they are required to pay the interest on the loan first. The formulation of the problem raised. How is the practice of saving and borrowing in the “Kerukunan Kayubulan” in Manado City? How is the review of Islamic law on the practice of savings and loans in the Kayubulan Kota harmony in Manado City? This study aims to determine the practice of savings and loans in the Kayubulan Wanea harmony, Manado City is in accordance with the Ijtima Ulama Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the fatwa of usury on 22 Shawwal 1424 H/6 December 2003. This study uses a type of field research (field research). ), using a normative juridical approach. The results of the study show that the practice of saving and borrowing in “Kerukunan Kayubulan” is contrary to Islamic law, because from the beginning the contract has determined the majority of the loan interest and the harmony party has understood that it is forbidden for Muslims to practice usury, but they still carry out the harmony)

  • Open Access

    HUKUM EKONOMI SYARIAH: EKSISTENSINYA DI INDONESIA

    by Adriandi Kasim

    Dalam penulisan artikel kali ini penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi kepustakaan, yang dimana datanya diambil dari berbagai macam sumber seperti buku dan jurnal. Eksistensi hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah popular walaupun pemberlakuannya perskriptif sosiologis. Setelah adanya krisis ekonomi sekitar tahun 1997 di Indonesia membuat pemerintah memulai melihat pada metode yang beranjak metode ekonomi syariah. Indonesai sudah related banyak, meskipun belum optimal. Untuk ke depannya perlu usaha yang lebih optimal dan merata dalam bentuk untuk menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga eksistensi ekonomi syariah menjadi kuat bukan hanya preskriptif sosiologis namun juga yuridis formil. Yang harus dilakuin ialah melaksanakan pembaruan hukum yang merupakan satu perspektif dari pendirian hukum nasional, selain perspektif konservasi dan kreasi. Perspektif pembaruan yang dimaskud yaitu upaya agar bisa memajukan dan melengkapi pendirian hukum nasioanal maksudnya ialah selain penataan kebijakan perundang-undangan yang baru, juga penuntasan kebijakan perundang-undangan yang sudah sesuai dnegan keperluan baru di aspek-aspek yang berkaitan, dalam hal ini ialah aspek ekonomi syariah.


  • Open Access

    THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN INDONESIAN ISLAMIC CLASSIC TRADITIONS AND POSITIVE LAW

    by Adriandi Kasim

    Using a qualitative method with a sociological-normative approach, it was found that today's rapid development has caused various kinds of disputes. In this article, the author discusses sharia economic disputes and their resolution in the Islamic tradition and positive law in Indonesia to understand the problems of economic disputes and their resolution so that they can become knowledge and guidelines in conducting business transactions. The results of the discussion that the author obtained, namely sharia economic disputes, are disputes that occur in muammalah activities. This occurs in banking, non-banking, capital market, as well as the economy as a whole due to several factors such as default, tadlis, taghrir, or other things that can harm the rights of others. Settlement of disputes in Islamic law, namely sulh and tahkim. As for the applicable law in Indonesia, namely peace both by litigation and non-litigation, ADR, and arbitration includes BANI, BASYARNAS and other arbitration institutions. In this case, the authors conclude that every community that will conduct business transactions requires the principle of prudence and there have been many legal attempts by the government in resolving these disputes.


  • Open Access

    PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

    by Adriandi Kasim

    Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai macam perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, baik itu bank ataupun non bank. Sejalan dengan perkembangan tersebut juga memicu pemikiran masyrakat muslim akan keberadaan serta aktivitas dari perusahaan dan lembaga keuangan. masyrakat muslim meragukan aktivitas lembaga keuangan, sehingga berdirilah lembaga keuangan dengan basic syariah. Namun perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat juga memicu masyarakat akan perlakuan akuntansinya yang sama dengan lembaga keuangan konven lainnya, sehingga ditetapkanlah sistem akuntansi syariah untuk lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini penulis membahas sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah dengan menggunakan metode penelitian jenis kajian yang datanya di ambil dari buku hingga jurnal ilmiah. Hasil diskusi yang penulis peroleh pada penelitian artikel kali ini yaitu Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan, pernggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan di dalam satu perusahaan selama periode tertentu yang mengacu pada syariat islam. Sistem Akuntansi dalam asuransi yang berbasis syariat terdapat pada perlakuannya, prinsipnya yakni keadilan, dan penerapannya.Berbeda dengan akuntansi pada umumnya, akuntansi syariah mengutamakan prinsip-prinsip syariah. penerapan akuntansi pada asuransi syariah salah satunya yaitu diakui dalam laporan keuangan periode selanjutnya apabila perolehan premi insurance tersebut terjadi sebelum tanggal transaksi. Dari hasil tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya asuransi syariah sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan syariat Islam yakni akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan pada asuransi syariah dan juga lembaga syariah lainnya. Semakin luas kita memahami konsep akuntansi syariah maka akan semakin baik pula pelaporan yang akan kita buat.


  • Open Access

    Tugas Akhir Hukum Perbankan Syariah

    by Adriandi Kasim

    Tugas Akhir Hukum Perbankan Syariah

  • Open Access

    RPS Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

    by Adriandi Kasim

    Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Negeri Manado