Wira Purwadi
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Wira Purwadi has a total of 9 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Adriandi Kasim
Institut Agama Islam Negeri Manado
1 shared publication - Devi Restiani Susilo1 shared publication
- Edi Gunawan1 shared publication
- Firmansyah Pratama Alim
Universitas Dumoga Kotamobagu
1 shared publication - Johana Manuhuwa1 shared publication
- Kartika Amiri1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 30 December 2024
- Published by IAIN Manado in Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law
- Vol. 4 (2) , 128-140
Penal Mediation in Juvenile Delinquency Cases in Manado: An Islamic Legal Perspective
This study analyzes the implementation of penal mediation in cases involving children in conflict with the law in Manado. It examines the obstacles encountered during the penal mediation process in these cases from an Islamic legal perspective. The handling of children in legal matters cannot be equated with the treatment of adults who commit crimes. Penal mediation is an appropriate dispute resolution method for cases involving children, using a restorative justice approach by Islamic law. The research method employed is a normative-empirical approach involving direct interviews with investigators in cases of children in conflict with the law and a literature review examining Islamic law related to the application of juvenile justice. The study reveals that the implementation of penal mediation through diversion has not been fully optimized, as not all juvenile cases are mediated during the processes at the police, prosecutor's office, and court levels. Furthermore, the application of penal mediation in Islamic law aligns with the principles of Islah and Suhl, emphasizing the principle of reconciliation (Islah).
- 30 December 2024
- Published by IAIN Manado in Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law
- Vol. 4 (2) , 128-140
Open AccessPenal Mediation in Juvenile Delinquency Cases in Manado: An Islamic Legal Perspective
This study analyzes the implementation of penal mediation in cases involving children in conflict with the law in Manado. It examines the obstacles encountered during the penal mediation process in these cases from an Islamic legal perspective. The handling of children in legal matters cannot be equated with the treatment of adults who commit crimes. Penal mediation is an appropriate dispute resolution method for cases involving children, using a restorative justice approach by Islamic law. The research method employed is a normative-empirical approach involving direct interviews with investigators in cases of children in conflict with the law and a literature review examining Islamic law related to the application of juvenile justice. The study reveals that the implementation of penal mediation through diversion has not been fully optimized, as not all juvenile cases are mediated during the processes at the police, prosecutor's office, and court levels. Furthermore, the application of penal mediation in Islamic law aligns with the principles of Islah and Suhl, emphasizing the principle of reconciliation (Islah).
- Open Access
- 31 December 2022
- Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo in Al-Mizan
- Vol. 18 (2) , 225-242
PUTUSAN KONSTITUSIONAL DEMOKRATIS TERHADAP SENGKETA PEMILU SERENTAK MENURUT FIQIH SIYASAH
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Apabila undang-undang pemilu tidak di revisi maka 2024 akan di laksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak.konsekwensinya Mahkamah Konstitusi harus siap untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, tujuan peneletian ini adalah untuk menganalisis Tantangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024 dan untuk menganalisis kewenangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024 dalam perspektif fiqih siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum,dalam perkembangan metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum penelitian hukum empiris harus di combaign atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua penelitian tersebut akan memberikan hasil penelitian yang komprehensif.hasil penelitian ini adalah Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan 1) kesiapan Lembaga MK dalam memberikan pelayanan optimal,2) Tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas,3) masalah waktu dan kualitas putusan, singkat. Putusan MK harus benar-benar mencerminkan putusan yang adil seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional. Mahkamah konstitusi dalam perspektif fiqih siyasah,hakim dalam memberikan Putusan harus memberikan rasa adil bagi rakyat, semuanya hanya bisa terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang kosntitusional berdasarkan keadilan atas nama tuhan yang maha esa
- 31 December 2022
- Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo in Al-Mizan
- Vol. 18 (2) , 225-242
Open AccessPUTUSAN KONSTITUSIONAL DEMOKRATIS TERHADAP SENGKETA PEMILU SERENTAK MENURUT FIQIH SIYASAH
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Apabila undang-undang pemilu tidak di revisi maka 2024 akan di laksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak.konsekwensinya Mahkamah Konstitusi harus siap untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, tujuan peneletian ini adalah untuk menganalisis Tantangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024 dan untuk menganalisis kewenangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024 dalam perspektif fiqih siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum,dalam perkembangan metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum penelitian hukum empiris harus di combaign atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua penelitian tersebut akan memberikan hasil penelitian yang komprehensif.hasil penelitian ini adalah Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan 1) kesiapan Lembaga MK dalam memberikan pelayanan optimal,2) Tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas,3) masalah waktu dan kualitas putusan, singkat. Putusan MK harus benar-benar mencerminkan putusan yang adil seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional. Mahkamah konstitusi dalam perspektif fiqih siyasah,hakim dalam memberikan Putusan harus memberikan rasa adil bagi rakyat, semuanya hanya bisa terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang kosntitusional berdasarkan keadilan atas nama tuhan yang maha esa
- Open Access
- 30 June 2022
- Published by IAIN Manado in NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 2 (1) , 37-44
Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado
Berdasarkan observasi, di kalangan siswa SMA, sebagian besar mereka belum mempunyai pemahaman mengenai budaya-budaya anti korupsi sehingga perlu adanya penyuluhan pendidikan anti korupsi kepada siswa SMA, karena masih masa pandemi Covid-19 sehingga masih kesulitan dalam menetukan sekolah yang akan menjadi target penyuluhan pendidikan anti korupsi, maka SMA Muhammadiyah Manado lah yang telah bersedia dilakukannya penyuluhan berkaitan dengan hal tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya anti korupsi serta peran pemuda dalam memberantas korupsi. Berdasarkan pada analisis situasi yang diuraikan di atas, maka permasalahan mitra dinyatakan sebagai berikut: Kurangnya pemahaman pemuda terhadap Budaya Anti korupsi; Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai bagaimana peran pemuda dalam membantu memberantas korupsi; Ada berapa metode pelaksanaan dalam pengabdian ini, yaitu: Metode Pre Test, Metode Ceramah, Metode Audio Visual, dan Metode Tanya Jawab. Sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang penangannya juga diperlukan tindakan yang luar biasa juga. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk dapat di implentasikan sebagai sebuah mata pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.
- 30 June 2022
- Published by IAIN Manado in NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
- Vol. 2 (1) , 37-44
Open AccessMeningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado
Berdasarkan observasi, di kalangan siswa SMA, sebagian besar mereka belum mempunyai pemahaman mengenai budaya-budaya anti korupsi sehingga perlu adanya penyuluhan pendidikan anti korupsi kepada siswa SMA, karena masih masa pandemi Covid-19 sehingga masih kesulitan dalam menetukan sekolah yang akan menjadi target penyuluhan pendidikan anti korupsi, maka SMA Muhammadiyah Manado lah yang telah bersedia dilakukannya penyuluhan berkaitan dengan hal tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya anti korupsi serta peran pemuda dalam memberantas korupsi. Berdasarkan pada analisis situasi yang diuraikan di atas, maka permasalahan mitra dinyatakan sebagai berikut: Kurangnya pemahaman pemuda terhadap Budaya Anti korupsi; Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai bagaimana peran pemuda dalam membantu memberantas korupsi; Ada berapa metode pelaksanaan dalam pengabdian ini, yaitu: Metode Pre Test, Metode Ceramah, Metode Audio Visual, dan Metode Tanya Jawab. Sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang penangannya juga diperlukan tindakan yang luar biasa juga. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk dapat di implentasikan sebagai sebuah mata pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.