WBWinarno Budyatmojo

Winarno Budyatmojo

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Winarno Budyatmojo has a total of 9 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    Formulation of Customary Criminal Law from the Perspective of Judges in Legal Findings

    by Riska Andi Fitriiono, Supanto, Winarno Budyatmaja, Ismunarno, Tika Andarsari Parwitasari

    Objective: This study aims to identify and analyze how customary judges' application of criminal sanctions results from disclosing the law through decisions on customary criminal cases. Method: This study employs empirical legal research methods by analyzing criminal cases and utilizing both primary and secondary data to produce qualitative descriptive data. Result: The customary criminal sanctions applied due to the analysis of legal findings by the judge's decision are considered quite effective and capable of being directed forward because customary criminal sanctions provide a deterrent effect consisting of social and criminal sanctions as sanctions for customary crimes.   Conclusion: The regulation of customary criminal law still needs updating and legal discovery because there are still no statutory rules that concretely regulate customary criminal law. In addition, the formation of rules or legal discoveries through decisions as mentioned above needs to be adapted to developments in national criminal law.


  • Open Access

    PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

    by Supanto, Tika Andarasni Parwitasari, Sulistyanta, Winarno Budyatmojo, Ismunarno, Budi Setiyanto, Sabar Slamet

    AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.Kata kunci : Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukumAbstractThis community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling


  • Open Access

    MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP)

    by Rezky Bagas Pradipta, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto

    Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus. Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi   Abstract This study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws. Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography