' Ismunarno
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
' Ismunarno has a total of 11 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
Supanto
2 shared publications- Winarno Budyatmojo2 shared publications
- Alivia Reva Andiyani
Fakultas Hukum UNiversitas Sebelas Maret
1 shared publication - Budi Setiyanto1 shared publication
- Onni Dwiatmi
Universitas Sebelas Maret
1 shared publication - Riska Andi Fitriono
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 3 November 2023
- Published by Brazilian Journals in Journal of Law and Sustainable Development
- Vol. 11 (11) , e759
Formulation of Customary Criminal Law from the Perspective of Judges in Legal Findings
Objective: This study aims to identify and analyze how customary judges' application of criminal sanctions results from disclosing the law through decisions on customary criminal cases. Method: This study employs empirical legal research methods by analyzing criminal cases and utilizing both primary and secondary data to produce qualitative descriptive data. Result: The customary criminal sanctions applied due to the analysis of legal findings by the judge's decision are considered quite effective and capable of being directed forward because customary criminal sanctions provide a deterrent effect consisting of social and criminal sanctions as sanctions for customary crimes. Conclusion: The regulation of customary criminal law still needs updating and legal discovery because there are still no statutory rules that concretely regulate customary criminal law. In addition, the formation of rules or legal discoveries through decisions as mentioned above needs to be adapted to developments in national criminal law.
- 3 November 2023
- Published by Brazilian Journals in Journal of Law and Sustainable Development
- Vol. 11 (11) , e759
Open AccessFormulation of Customary Criminal Law from the Perspective of Judges in Legal Findings
Objective: This study aims to identify and analyze how customary judges' application of criminal sanctions results from disclosing the law through decisions on customary criminal cases. Method: This study employs empirical legal research methods by analyzing criminal cases and utilizing both primary and secondary data to produce qualitative descriptive data. Result: The customary criminal sanctions applied due to the analysis of legal findings by the judge's decision are considered quite effective and capable of being directed forward because customary criminal sanctions provide a deterrent effect consisting of social and criminal sanctions as sanctions for customary crimes. Conclusion: The regulation of customary criminal law still needs updating and legal discovery because there are still no statutory rules that concretely regulate customary criminal law. In addition, the formation of rules or legal discoveries through decisions as mentioned above needs to be adapted to developments in national criminal law.
- Open Access
- 18 November 2022
- Published by Universitas Sebelas Maret in Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
- Vol. 11 (3) , 275-284
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA
Abstrak: Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi dokumen atau kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Potensi kasus pengulangan tindak pidana di masa pandemi terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain. Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Residivis. Abstract: This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using research methods document or literature study, and field research methods. Data analysis technique using interactive model analysis techniques. The results of the study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.Keywords: Assimilation, Covid-19, Recidivism
- 18 November 2022
- Published by Universitas Sebelas Maret in Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
- Vol. 11 (3) , 275-284
Open AccessIMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA
Abstrak: Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi dokumen atau kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Potensi kasus pengulangan tindak pidana di masa pandemi terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain. Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Residivis. Abstract: This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using research methods document or literature study, and field research methods. Data analysis technique using interactive model analysis techniques. The results of the study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.Keywords: Assimilation, Covid-19, Recidivism
- Open Access
- 27 January 2022
- Published by Universitas Sebelas Maret in Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
- Vol. 10 (3) , 234-241
PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.Kata kunci : Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukumAbstractThis community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling
- 27 January 2022
- Published by Universitas Sebelas Maret in Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
- Vol. 10 (3) , 234-241
Open AccessPERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.Kata kunci : Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukumAbstractThis community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling
- Open Access
- 4 January 2021
- Published by Universitas Sebelas Maret in Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
- Vol. 10 (1) , 29-36
PERBANDINGAN HUKUM JENIS PERBUATAN YANG DILARANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA DIFFERENCES THE TYPES OF ACTS PROHIBITED IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dari segi jenis/bentuk tindak pidananya.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif komparatif analisis. Dari penelitian ini diketahui mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dan juga diketahui mengenai perbedaan pengaturan mengenai jenis/bentuk tindak pidana korupsi antara masing-masing negara yaitu mengenai definisi korupsi, ruang lingkup yang diatur dalam tindak pidana korupsi, jenis/macam tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai suap dan gratifikasi.Kata Kunci : Perbedaan, jenis perbuatan yang dilarang, korupsi, Indonesia, SingapuraABSTRACTThis study aims to explain the comparison of the regulation of corruption between Indonesia and Singapore in terms of the types / forms of the crime. This study uses prescriptive normative research. This research approach uses a statutory approach to answer the problem formulation. The data analysis technique is the deductive comparative method of analysis. From this research, it is known about the types of acts prohibited in the criminal act of corruption between Indonesia and Singapore and it is also known about the differences in regulations regarding the types / forms of corruption between each country, namely regarding the definition of corruption, the scope of which is regulated in the criminal act of corruption. , types / types of corruption and arrangements regarding bribery and gratuities.Keywords : Differences, types of prohibited acts, corruption, Indonesia, Singapore
- 4 January 2021
- Published by Universitas Sebelas Maret in Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
- Vol. 10 (1) , 29-36
Open AccessPERBANDINGAN HUKUM JENIS PERBUATAN YANG DILARANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA DIFFERENCES THE TYPES OF ACTS PROHIBITED IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dari segi jenis/bentuk tindak pidananya.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif komparatif analisis. Dari penelitian ini diketahui mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dan juga diketahui mengenai perbedaan pengaturan mengenai jenis/bentuk tindak pidana korupsi antara masing-masing negara yaitu mengenai definisi korupsi, ruang lingkup yang diatur dalam tindak pidana korupsi, jenis/macam tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai suap dan gratifikasi.Kata Kunci : Perbedaan, jenis perbuatan yang dilarang, korupsi, Indonesia, SingapuraABSTRACTThis study aims to explain the comparison of the regulation of corruption between Indonesia and Singapore in terms of the types / forms of the crime. This study uses prescriptive normative research. This research approach uses a statutory approach to answer the problem formulation. The data analysis technique is the deductive comparative method of analysis. From this research, it is known about the types of acts prohibited in the criminal act of corruption between Indonesia and Singapore and it is also known about the differences in regulations regarding the types / forms of corruption between each country, namely regarding the definition of corruption, the scope of which is regulated in the criminal act of corruption. , types / types of corruption and arrangements regarding bribery and gratuities.Keywords : Differences, types of prohibited acts, corruption, Indonesia, Singapore