AAAprinisa Aprinisa

Aprinisa Aprinisa

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Aprinisa Aprinisa has a total of 41 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    The Criminal Responsibility of Perpetrators Who Intentionally Persuade Children to Commit Incest (A Study of Decision Number: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

    by Muhammad Zahien Akbar As, S. Endang Prasetyawati, Aprinisa Aprinisa

    Data on sexual violence cases in Indonesia has increased in recent years. Based on various reports in 2021, the National Commission on Violence Against Women recorded a spike in sexual violence during the COVID-19 pandemic. In that year, there were more than 8,234 cases, in 2022 it increased with around 4,371 reports of sexual violence and in 2023 there were 4,150 cases of violence. Sexual violence in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This article analyzes the criminal responsibility for perpetrators who deliberately induce children to have sexual intercourse and analyzes the factors that influence the perpetrator in committing this criminal act. Based on research results, the factors that influence the perpetrator are external and internal factors which encourage the perpetrator to commit the crime by deliberately persuading the child to have sexual intercourse. Based on this, in the trial the panel of judges stated that the perpetrator had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year at LPKA Class II Bandar Lampung in Masgar Pesawaran and Job Training for 6 (six) months at LPKS (Social Welfare Development Institute)Key words: sexual intercourse, criminal act, criminal liability.

  • Open Access

    The Accountability of the Perpetrator of a Crime Proven by Law and Convincingly Committing Fraud and Intentionally Forcing Sexual Intercourse with a Child (A Study of Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

    by Gani Hamaminata, S. Endang Prasetyawati, Aprinisa Aprinisa

    With the rise in cases of sexual violence against children, including those involving perpetrators who are still children, it has been found that law enforcement against child perpetrators still faces challenges, including in implementing sanctions that provide a deterrent effect while fulfilling the principles of justice for victims. This research aims to examine the responsibility of perpetrators of criminal acts who are legally and convincingly proven to have committed deception to force sexual intercourse with a child, with a case study in Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. This research is supported by an in-depth literature review regarding the meaning of children, criminal acts of sexual intercourse and regulations related to criminal acts of sexual intercourse with children. This research also examines the basis for the judge's consideration in deciding whether to punish a criminal who has been legally proven to have committed a deception to intentionally force sexual intercourse with a child in case decision Number: 50/Pid.sus¬Anak/2024/PN.Tjk. The research method used in this research is a normative and empirical juridical approach using secondary and primary data collected through literature and field studies. The results of the research showed that the perpetrators, who were still children, were sentenced to one year in prison at the Special Children's Development Institution and two months of work training. The Tanjungkarang District Court is advised to increase its capacity in handling cases of sexual violence against children through training and in-depth understanding of child protection issues, and the Bandar Lampung City Police are advised to create special training for investigators in handling sexual cases against children and tighten supervision. to the social environment.

  • Open Access

    PENGEMBANGAN UMK PRODUK OLAHAN KELAPA DESA BUNUT, LAMPUNG

    by M. Yusuf S. Barusman, Marudut J.F. Simarmata, Hendri Dunan, Aprinisa Aprinisa, M. Oktaviannur, Ardansyah Ardansyah

    Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produk olahan kelapa di Desa Bunut, Lampung, merupakan fokus utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan ini. Dengan potensi besar dalam produksi kelapa, desa ini menghadapi tantangan dalam pengolahan dan pemasaran yang efektif. Melalui program pengabdian masyarakat yang terstruktur, dilakukan identifikasi kebutuhan pelaku UMKM, penyusunan program pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan. Program pelatihan ini berfokus pada teknik pengolahan kelapa yang inovatif, pemasaran digital, dan pembangunan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari program menunjukkan peningkatan keterampilan pengolahan, strategi pemasaran yang lebih efektif, dan penguatan jaringan kerja, serta kontribusi terhadap pelestarian budaya lokal. Dengan adanya pelatihan dan dukungan yang memadai, UMKM di Desa Bunut berhasil meningkatkan penjualan produk hingga 30% dan memperluas akses pasar. Keberhasilan program ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam pengembangan UMKM di Indonesia, serta menjadikannya sebagai model bagi daerah lain dalam pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.


  • Open Access

    Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu dan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 255/Pid.B/2023/PN Mgl)

    by Bambang Hartono, Aprinisa Aprinisa, Santoni Putra

    Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diungkapkan dalam studi putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Mgl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pidana tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai sumber utama data. Dalam konteks ini, penelitian mengeksplorasi faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan pertanggungjawaban hukum pelaku yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Hasil penelitian menyoroti pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi putusan tersebut, termasuk pemahaman terhadap unsur-unsur pidana dan berbagai faktor yang memengaruhi tindakan terdakwa dan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana serius dan memberikan kontribusi pada perkembangan sistem peradilan pidana dalam menanggapi kasus-kasus sejenis di masa depan.

  • Open Access

    Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)

    by Bambang Hartono, Aprinisa Aprinisa, Pascal Utama Mahendra

    Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. dan Bagaimana Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normative dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melaluistudi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam teori Gustav Radbruch dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam siding pengadilan pertama harus berdasarkan teori kepastian hukum dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana maka haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum tersangka, kedua berdasarkan teori kemanfaatan dan teori keadilan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim guna memberikan rasa keadilan kepada tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu Pemohon), dan Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahmenerapkan Perampasan kekayaan melalui jalur hukum pidana, karena Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan sebagaimana ketetuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran Penulis memberikan saran kepada pihak pemerintahan bahwa perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar terhindar dari budaya korupsi dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarkat dan yang taatakanhukum. Dan Kemudian saran penulis berikan untuk hakim selaku penegakan hukum dalam membuktikan perbuatan tersebut harus mengutamakan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan dan rasa damai kepada masyarakat.

  • Open Access

    Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat (Studi pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)

    by Erlina Bachri, Aprinisa Aprinisa, Anita Fitriyani

    Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal”. Kemudian Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Kemudian perlindungan Undang-Undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Hak Cipta baru Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (2). Ekspresi budaya tradisional atau EBT (Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Motif Belah Ketupat adalah motif khas kabupaten Tanggamus Lampung adat Saibatin. Motif ini berbentuk potongan-potongan kain berwarna putih, kuning, merah dan hitam yang menjadi motif unik khas Tanggamus. Masing- masing warna tersebut melambangkan strata atau kedudukan dalam adat masyarakat Lampung. Permasalahan pada skripsi ini siapakah yang berhak mengajukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat? Bagaimana Efektiftas perlindungan Hukum terhadap Espresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat? Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan Motif Belah Ketupat banyak sekali di gunakan oleh masyarakat tanggamus mau pun masyarakat luar, sehingga masyarakat tanggamus dan pemerintahan mendaftarkan motif belah ketupat melalui Dinas Pariwisata dan kebudayaan untuk mewakili masyarakat Tanggamus agar Motif Belah Ketupat tidak mudah di ambil oleh pihak asing. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten tanggamus telah mendaftarkan dua karya seni dan satu karya budaya lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Motif Belah Ketupat telah di mendaftarkan secara online dan melakukan tahapan berupa sidang rekomendasi atau lanjutan lalu sidang penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). sebagaimana di ketahui WBTB merupakan karya budaya yang masih hidup dalam identitas budaya dan masih di ingatan dengan manusia Maka WBTB itu dilindungi oleh Undang-Undang yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Motif Belah Ketupat telah efektif setelah di daftarkan oleh pemerintahan, masyarakat menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan dan mengenal kan motif tersebut ke masyarakat luar, sehingga masyarakat luar menjadi mengetahui lebih dalam terhadap ciri khas Kabupaten Tanggamus. Adapun saran yang dapat penulis berikan Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung hendaknya untuk lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya terkait dengan mengembangkan budaya dan menjaga karya yang di miliki oleh Kabupaten Tanggamus serta menjaga kelestarian. Sosialisasi juga harus dilakukan pada daerah-daerah kecil dan desa-desa yang masih minim teknologi agar karya yang di miliki mereka bisa di kenal dengan luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat di luar Lampung bisa memakai karya miliki Kabupaten Tanggamus . Kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus tetap melestarikan karya dan seni budaya, karena semakin berkembangnya Teknologi sekarang akan menjadi punah, Budaya yang sudah ada dari zaman hindu budha harus tetap dilestarikan dan di kembangkan oleh masyarakat sekitar.

  • Open Access

    Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

    by Risti Dwi Ramasari, Aprinisa Aprinisa, Dewi Kautsar

    Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Penggunaa pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.

  • Open Access

    PELATIHAN PRAKTIS: MENGUASAI MICROSOFT OFFICE DENGAN MUDAH DI SDN TEJANG PULAU SEBESI KALIANDA LAMPUNG SELATAN

    by Robby Yuli Endra, Appin Purisky Redaputri, Hendri Dunan, Aprinisa Aprinisa, Ari Kurniawan

    Microsoft Office adalah kumpulan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen, spreadsheet, presentasi, dan lainnya. MS Office memiliki banyak manfaat untuk guru dan siswa SD, seperti cepat beradaptasi di era digital, memudahkan pengerjaan tugas dan pekerjaan, meningkatkan peluang kerja, mengasah kemampuan desain, dan lainnya. Namun, tidak semua guru dan siswa SD memiliki akses dan kemampuan yang memadai untuk menggunakan MS Office. Oleh karena itu, penulis melakukan pengabdian masyarakat berupa pelatihan praktis untuk menguasai MS Office dengan mudah di SDN Tejang Pulau Sebesi, Kalianda, Lampung Selatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru dan siswa dalam menggunakan MS Office, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era digital. Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan sekolah, serta dengan bantuan dari instruktur yang sudah berpengalaman dengan Microsoft. Pelatihan ini juga dilengkapi dengan evaluasi dan hasil yang dapat menjadi bukti kemampuan dan prestasi peserta. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru dan siswa terhadap MS Office. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sebesi.


  • Open Access

    PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN USAHA UMKM MELALUI SERTIFIKASI USAHA DI DESA ADIJAYA, LAMPUNG TENGAH

    by M. Yusuf S Barusman, Okta Ainita, Aprinisa Aprinisa, Niki Agus Santoso, Soewito Soewito

    Pemberdayaan dan pendampingan usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui sertifikasi usaha di Desa Adijaya, Lampung Tengah merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemberdayaan dan pendampingan serta implikasi dari sertifikasi usaha terhadap perkembangan UMKM di Desa Adijaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dan pendampingan usaha UMKM di Desa Adijaya memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan manajerial, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan akses pasar bagi para pelaku usaha. Sertifikasi usaha juga membuktikan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun regional. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, lembaga pengembangan ekonomi, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan dan pendampingan UMKM. Selain itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan akses modal dan peningkatan kapasitas manajerial bagi pelaku usaha UMKM.


  • Open Access

    PELATIHAN DESIGN DENGAN CANVA UNTUK UMKM SEBAGAI SARANA PROMOSI PRODUK DI DESA GANJAR ASRI METRO

    by Robby Yuli Endra, Appin Purisky Redaputri, Hendri Dunan, Aprinisa Aprinisa, M. Bintang Syahputra, Agustuti Handayani

    Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan design dengan Canva kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Ganjar Asri Metro. Canva merupakan aplikasi design online yang mudah dan praktis digunakan, serta memiliki berbagai fitur dan template yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2023, dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung. Sebanyak 41 pelaku UMKM mengikuti pelatihan ini dan dibagi menjadi empat kelompok yang masing-masing memiliki Smartphone dan satu akun Canva. Setiap kelompok diminta untuk membuat design untuk produk UMKM yang mereka miliki atau yang mereka pilih dari contoh yang disediakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan motivasi para peserta dalam menggunakan design untuk memperkuat branding dan penjualan produk mereka. Pelatihan ini juga memberikan kontribusi bagi perkembangan UMKM di Desa Ganjar Asri Metro, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi yang diberikan kepada para peserta adalah untuk terus belajar dan berinovasi dalam menggunakan design, serta untuk berkolaborasi dan berjejaring dengan pelaku UMKM lainnya.