SPSuryati Endang Prasetyawati

Suryati Endang Prasetyawati

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Suryati Endang Prasetyawati has a total of 19 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Milik Majikan (Studi Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk)

    by Monika Septiyar, S Endang Prasetyawati, Risti Dwi Ramasari

    Tujuan dari penelitian ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu; Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Seorang pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Dalam memutus perkara penggelapan barang milik majikan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

  • Open Access

    The Criminal Responsibility of Perpetrators Who Intentionally Persuade Children to Commit Incest (A Study of Decision Number: 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

    by Muhammad Zahien Akbar As, S. Endang Prasetyawati, Aprinisa Aprinisa

    Data on sexual violence cases in Indonesia has increased in recent years. Based on various reports in 2021, the National Commission on Violence Against Women recorded a spike in sexual violence during the COVID-19 pandemic. In that year, there were more than 8,234 cases, in 2022 it increased with around 4,371 reports of sexual violence and in 2023 there were 4,150 cases of violence. Sexual violence in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This article analyzes the criminal responsibility for perpetrators who deliberately induce children to have sexual intercourse and analyzes the factors that influence the perpetrator in committing this criminal act. Based on research results, the factors that influence the perpetrator are external and internal factors which encourage the perpetrator to commit the crime by deliberately persuading the child to have sexual intercourse. Based on this, in the trial the panel of judges stated that the perpetrator had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year at LPKA Class II Bandar Lampung in Masgar Pesawaran and Job Training for 6 (six) months at LPKS (Social Welfare Development Institute)Key words: sexual intercourse, criminal act, criminal liability.

  • Open Access

    The Accountability of the Perpetrator of a Crime Proven by Law and Convincingly Committing Fraud and Intentionally Forcing Sexual Intercourse with a Child (A Study of Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)

    by Gani Hamaminata, S. Endang Prasetyawati, Aprinisa Aprinisa

    With the rise in cases of sexual violence against children, including those involving perpetrators who are still children, it has been found that law enforcement against child perpetrators still faces challenges, including in implementing sanctions that provide a deterrent effect while fulfilling the principles of justice for victims. This research aims to examine the responsibility of perpetrators of criminal acts who are legally and convincingly proven to have committed deception to force sexual intercourse with a child, with a case study in Decision Number: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. This research is supported by an in-depth literature review regarding the meaning of children, criminal acts of sexual intercourse and regulations related to criminal acts of sexual intercourse with children. This research also examines the basis for the judge's consideration in deciding whether to punish a criminal who has been legally proven to have committed a deception to intentionally force sexual intercourse with a child in case decision Number: 50/Pid.sus¬Anak/2024/PN.Tjk. The research method used in this research is a normative and empirical juridical approach using secondary and primary data collected through literature and field studies. The results of the research showed that the perpetrators, who were still children, were sentenced to one year in prison at the Special Children's Development Institution and two months of work training. The Tanjungkarang District Court is advised to increase its capacity in handling cases of sexual violence against children through training and in-depth understanding of child protection issues, and the Bandar Lampung City Police are advised to create special training for investigators in handling sexual cases against children and tighten supervision. to the social environment.

  • Open Access

    PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN DATA DIRI PADA KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 176/PDT.P/2024/PN TJK)

    by S Endang Prasetyawati, Risti Dwi Ramasari, Amanda Putri Evandra

    Perubahan data diri diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Tjk terkait permohonan perubahan nama oleh Berlianto Sutianto. Pemohon wajib meninjau dokumen pendukung asli yang akan dibedakan oleh Dukcapil pada saat proses perubahan data. Jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan banding ke pengadilan, di mana hakim akan menyeimbangkan bukti dan dalil yang diajukan. Dalam hal ini, tindakan hakim mempunyai dampak yang signifikan terhadap situasi hukum dan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai pelayanan publik. Studi ini juga mengkaji implikasi sosial dari perubahan data pribadi, seperti potensi stigma dan dampak terhadap identitas individu. Selain itu, transparansi sangat penting dalam proses administrasi kependudukan karena dapat mencegah korupsi dan memberikan kewenangan untuk menggunakannya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti otentik, kesaksian, dan regulasi terkait dalam memutuskan permohonan perubahan data diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan izin perubahan data diri, yang berkontribusi pada akurasi identitas warga negara.

  • Open Access

    Analysis of the Implementation of Regional Regulation No. 14 of 2020 on the Management of Tourist Areas in Improving the Community Economy Based on Local Wisdom: Study at Way Panas Beach, Kalianda District, South Lampung Regency

    by Suryati Endang Prasetyawati, Irvan Azhari Solong, Ratu Mar'ATus Solihah, Rezza Bastian Saputra, Bagaskara Indra Saputra

    The application of Regional Regulation Number 14 of 2020 about the Levy for Recreation and Sports Places in South Lampung Regency is examined in this study, with a focus on the Way Panas Beach tourism area. Based on local knowledge, this study attempts to assess how well area rules enhance the local economy. A qualitative approach is the research methodology employed, and data is gathered through documentation, interviews, and observation. Even though there are issues with infrastructure, community awareness, and oversight, the research findings indicate that the adoption of this rule has improved regional income and community welfare. In order to maximize the administration of tourism destinations based on local knowledge, this study suggests closer cooperation between local governments, communities, and the commercial sector.

  • Open Access

    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS BIDANG TANAH SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla)

    by S. Endang Prasetyawati, Suta Ramadan, Rizka Dewi Aprillia

    Indonesia sebagai negara hukum, memposisikan hukum sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah. Sengketa tanah sering kali berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah sebagai aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sering menjadi objek sengketa akibat proses penerbitan SHM yang tidak sah atau melanggar prosedur hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Studi ini mengkaji kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla yang menggambarkan berbagai permasalahan hukum dalam penerbitan SHM dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan SHM yang melawan hukum tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap administrasi pertanahan. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM, serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.


  • Open Access

    Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Dengan Tipu Muslihat Kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Sebagai Korban Dalam Memberikan Hutang Piutang (Studi Putus Nomor 572/ PID.SUS/2023/PN Tjk)

    by Muhammad Arullah Aqil, Endang Prasetyawati, Suta Ramadhan

    Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat telah menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai korban, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN TJK. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat yang merugikan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dalam hal piutang dan hutang. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk? dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.

  • Open Access

    Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/ PID.SUS/2022/PN Kla)

    by Fajar Ramadan, S Endang Prasetyawati, Suta Ramadhan

    Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur telah menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus persetubuhan anak di bawah umur, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN KLA. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku tindak pidana perkara persetubuhan anak di bawah umur Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla? dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak tentang pertanggung jawaban pelaku perkara persetubuhan anak dibawah umur Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kalianda yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.


  • Open Access

    PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DAN TANPA HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan No.406/Pid.Sus/2023/PN.TJK)

    by Asni Putri Tasya Wijaya, Okta Ainita, S. Endang Prasetyawati

    PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN DAN TANPA HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan No.406/Pid.Sus/2023/PN.TJK)

  • Open Access

    PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIFNDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERUS MENERUS

    by S. Endang, Zainudin Hasan, Raisa Amanda Aurelia

    Sexual harassment is undesirable and unwanted sexual behavior or sexual interest that reasons soreness to the recipient of the harassment while the author's findings, based totally on expert reasoning, have proved legally and convincingly that he devoted the crime of inducing a minor to dedicate himself to preserve to have interaction in pornographic activity underneath section seventy six E Jo segment 82(1) of Act No. 35 of 2014 and situation to criminal penalties under infant protection Act No. 23 of 2002 2nd change to emerge as Jo Act section 64(1) of the criminal Code. consequently, the accused shall serve 4 years imprisonment at LPKA magnificence II Bandar Lampung in Masgar and 4 months education at LPKS Insani Berguna Pesawaran.