Farida Tuharea
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Farida Tuharea has a total of 14 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Apripari
Universitas Negeri Gorontalo
1 shared publication Irsan Irsan
Universitas Yapis Papua
1 shared publication- Irsan Irsan
Universitas Yapis Papua
1 shared publication - Liani Sari
Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication - Maria Yeti Andrias
Universitas Yapis Papua
1 shared publication - Maria Yeti Andrias
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 13-24
Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 13-24
Open AccessKajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
- Open Access
- 23 November 2024
- Published by Politeknik Pratama Purwokerto in Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
- Vol. 3 (1) , 261-274
Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sexual Violence Crime based on number: 36/PID. B/ 2024/ PN. JAP. In its decision, the Jayapura District Court has sentenced the defendant as regulated and threatened with criminal punishment in Article 285 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations, a legal review of the case is very necessary because for the case Article 6 letter b Jo Article 15 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code can be applied. The purpose of this study is to examine the extent to which the verdict has fulfilled the principles of good justice, as well as the consistency of the application of the law to the crime of sexual violence. There is also a method used, namely normative-empirical legal research, which is a research method that combines or combines normative research methods with empirical research methods as part of the improvement of legal knowledge. The specification of this research is descriptive analytical, which reveals laws and regulations related to legal theories that are the object of research. The conclusion reached was that the Jayapura District Court's Decision on the Crime of Sexual Violence in the case of Decision Number: 36/PID. B/ 2024/ PN. JAP determined that thedefendant, who had been legally and convincingly proven, was guilty of committing the crime of "Rape". This decision is in accordance with Article 285 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations. Suggestions that can be conveyed include that law enforcement officials must always continue to develop their knowledge that will be needed when searching for the legal basis of a criminal event.
- 23 November 2024
- Published by Politeknik Pratama Purwokerto in Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
- Vol. 3 (1) , 261-274
Open AccessAnalisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sexual Violence Crime based on number: 36/PID. B/ 2024/ PN. JAP. In its decision, the Jayapura District Court has sentenced the defendant as regulated and threatened with criminal punishment in Article 285 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations, a legal review of the case is very necessary because for the case Article 6 letter b Jo Article 15 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence Jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code can be applied. The purpose of this study is to examine the extent to which the verdict has fulfilled the principles of good justice, as well as the consistency of the application of the law to the crime of sexual violence. There is also a method used, namely normative-empirical legal research, which is a research method that combines or combines normative research methods with empirical research methods as part of the improvement of legal knowledge. The specification of this research is descriptive analytical, which reveals laws and regulations related to legal theories that are the object of research. The conclusion reached was that the Jayapura District Court's Decision on the Crime of Sexual Violence in the case of Decision Number: 36/PID. B/ 2024/ PN. JAP determined that thedefendant, who had been legally and convincingly proven, was guilty of committing the crime of "Rape". This decision is in accordance with Article 285 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations. Suggestions that can be conveyed include that law enforcement officials must always continue to develop their knowledge that will be needed when searching for the legal basis of a criminal event.
- Open Access
- 26 August 2024
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 3 (2) , 71-82
Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial. Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.
- 26 August 2024
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 3 (2) , 71-82
Open AccessPerlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial. Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.
- Open Access
- 24 June 2023
- Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo in Al-Mizan
- Vol. 19 (1) , 79-104
Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia
This study aims to analyze the protection of journalists' rights regarding hate speech in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions and the protection mechanisms regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research method used is the normative method with the Statute Approach approach and is processed using the legal hermeneutic method. The results of the study show that article 28, paragraph (3) regarding hate speech in the ITE Law is an article that has multiple interpretations and is prone to misuse. The ITE Law can also set aside the Press Law as a lex specialist in protecting journalists. Meanwhile, the Press Law has a mechanism for preserving the journalist profession, such as the right of reply, the right of correction, a Memorandum of Understanding between the Press Council and the Indonesian National Police, and dispute resolution through the Press Council. This research reveals that the ITE Law and the Press Law differ in protecting journalists' rights regarding hate speech.
- 24 June 2023
- Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo in Al-Mizan
- Vol. 19 (1) , 79-104
Open AccessPerlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia
This study aims to analyze the protection of journalists' rights regarding hate speech in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions and the protection mechanisms regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research method used is the normative method with the Statute Approach approach and is processed using the legal hermeneutic method. The results of the study show that article 28, paragraph (3) regarding hate speech in the ITE Law is an article that has multiple interpretations and is prone to misuse. The ITE Law can also set aside the Press Law as a lex specialist in protecting journalists. Meanwhile, the Press Law has a mechanism for preserving the journalist profession, such as the right of reply, the right of correction, a Memorandum of Understanding between the Press Council and the Indonesian National Police, and dispute resolution through the Press Council. This research reveals that the ITE Law and the Press Law differ in protecting journalists' rights regarding hate speech.