Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020
Open Access
- 20 February 2025
- journal article
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 13-24
Abstract
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.Keywords
This publication has 30 references indexed in Scilit:
- Peninjauan Kembali Demi KeadilanJurnal Hukum & Pembangunan, 2023
- Release and Social Reintegration of Prisoners from the Perspective of John Rawls’ Theory of JusticeLaw Review, 2022
- THE CONSTITUTIONAL INTERPRETATION OF WOMEN'S POLITICAL RIGHTSDiponegoro Law Review, 2022
- PKPU Policy Number 20 of 2018 Concerning the Prohibition of Former Corruptors as Legislative Candidates in the 2019 General ElectionKnE Social Sciences, 2021
- MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFISJurnal Hukum Progresif, 2019
- Making Offenders Vote: Democratic Expressivism and Compulsory Criminal VotingAmerican Political Science Review, 2019
- Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam PemerintahanJustitia et Pax, 2018
- DEMOKRASI DAN LEGALITAS MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUMJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2018
- What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context?Hasanuddin Law Review, 2017
- Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana KorupsiMimbar Hukum, 2012