Muhammad Firmansyah
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Muhammad Firmansyah has a total of 3 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Vina Sabina
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2 shared publications - Maychellina Maychellina
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1 shared publication - Sultoni Fikri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 30 November 2023
- Published by Universitas Jabal Ghafur in Jurnal Sosial Humaniora Sigli
- Vol. 6 (2) , 511-520
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMENTARY THRESHOLD
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan parliamentary threshold, dimana pembentukan suatu threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen. Di negara demokrasi ini, ambang batas parlemen adalah gagasan yang tepat untuk mengurangi jumlah partai politik. Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya. Kata kunci : Ambang Batas, Parlemen, Partai Politik
- 30 November 2023
- Published by Universitas Jabal Ghafur in Jurnal Sosial Humaniora Sigli
- Vol. 6 (2) , 511-520
Open AccessPENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMENTARY THRESHOLD
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan parliamentary threshold, dimana pembentukan suatu threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen. Di negara demokrasi ini, ambang batas parlemen adalah gagasan yang tepat untuk mengurangi jumlah partai politik. Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya. Kata kunci : Ambang Batas, Parlemen, Partai Politik
- Open Access
- 2 February 2023
- Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya in Mimbar Keadilan
- Vol. 16 (1) , 103-114
Legal Study on Criminal Sanctions in Certain Airport Area
The purpose of this study is to examine criminal sanctions in certain areas at the airport. An airport is a facility where aircraft can take off and land. The importance of aviation safety and security is the responsibility of the Airport Authority. Therefore, it is necessary to limit the area or security area, because an airport is a place that is prone to crime, so there are criminal sanctions for those who break the law. Airport supervision and authority are regulated by the Airport Authority, and the government can easily monitor airport activities under the management of PT. Angkasa Pura I and PT. Angkasa Pura II. The type of research used is legal research with normative juridical methods, which analyzes using statutory and conceptual approaches. The main role of the airport authority is as a regulator of safety, and security and facilitating flight services. With the important role of the Airport Authority, there are restrictions on areas that passengers and non-passengers may pass while in the airport area. If there is an unlawful act, a criminal sanction will be imposed based on the current law. Criminal sanctions for perpetrators of crimes in the aviation industry are in the form of imprisonment and administrative fines. Criminal imposition of perpetrators of aviation crimes is a logical juridical consequence of the implementation of these statutory provisions.
- 2 February 2023
- Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya in Mimbar Keadilan
- Vol. 16 (1) , 103-114
Open AccessLegal Study on Criminal Sanctions in Certain Airport Area
The purpose of this study is to examine criminal sanctions in certain areas at the airport. An airport is a facility where aircraft can take off and land. The importance of aviation safety and security is the responsibility of the Airport Authority. Therefore, it is necessary to limit the area or security area, because an airport is a place that is prone to crime, so there are criminal sanctions for those who break the law. Airport supervision and authority are regulated by the Airport Authority, and the government can easily monitor airport activities under the management of PT. Angkasa Pura I and PT. Angkasa Pura II. The type of research used is legal research with normative juridical methods, which analyzes using statutory and conceptual approaches. The main role of the airport authority is as a regulator of safety, and security and facilitating flight services. With the important role of the Airport Authority, there are restrictions on areas that passengers and non-passengers may pass while in the airport area. If there is an unlawful act, a criminal sanction will be imposed based on the current law. Criminal sanctions for perpetrators of crimes in the aviation industry are in the form of imprisonment and administrative fines. Criminal imposition of perpetrators of aviation crimes is a logical juridical consequence of the implementation of these statutory provisions.