VSVina Sabina

Vina Sabina

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Vina Sabina has a total of 4 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMENTARY THRESHOLD

    by Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, Vina Sabina

    Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan parliamentary threshold, dimana pembentukan suatu threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen. Di negara demokrasi ini, ambang batas parlemen adalah gagasan yang tepat untuk mengurangi jumlah partai politik. Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya. Kata kunci : Ambang Batas, Parlemen, Partai Politik


  • Open Access

    THE CRIME OF RAPE: AN ANALYSIS FROM THE FEMINIST LEGAL THEORY PERSPECTIVE

    by Vina Sabina, Fareh Prameswari, Maychellina

    Rape is a crime that seriously impacts victims and society, especially women. In this research, feminist legal theory is used as a basis for analyzing the regulation of the crime of rape. feminist legal theory emphasizes placing women as the main actors in decision-making and upholding women's rights in any form. feminist legal theory emphasizes establishing women as the main actors in decision-making and defending women's rights in any form. This theory sees violence against women as a form of gender discrimination, where the parties who are most often victims are women. In feminist legal theory, violence against women occurs because of gender inequality and the power held by men in the legal system. The author analyzes the criminal act of rape regulated in positive law in Indonesia in protecting women. This research aims to find out how the crime of rape is regulated and how criminal acts are regulated from the perspective of Feminism Legal Theory. This writing uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. This research shows that referring to feminist legal theory, the sexual violence crime law is a positive step in eliminating gender-based violence and providing justice for rape victims. Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban dan masyarakat secara luas khususnya kaum perempuan. Dalam penelitian ini digunakan teori hukum feminisme Feminist Legal Theory sebagai dasar untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pemerkosaan. FLT menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai pemeran utama dalam pengambilan keputusan serta menegakkan hak-hak perempuan dalam bentuk apapun. FLT menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai pemeran utama dalam pengambilan keputusan serta menegakkan hak-hak perempuan dalam bentuk apapun. Teori ini melihat kekerasan pada perempuan sebagai suatu bentuk diskriminasi gender, di mana pihak yang paling sering menjadi korban adalah perempuan. Dalam FLT, kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dan kekuasaan yang dimiliki oleh pria di dalam sistem hukum. penulis mencoba menganalisis tindak pidana pemerkosaan yang diatur didalam hukum positif di Indonesia dalam melindungi pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana pengaturan tindak pidana dalam perspektif Feminisme Legal Theory. Pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengacu pada teori hukum feminisme, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan langkah positif dalam menghapuskan kekerasan berbasis gender dan memberikan keadilan bagi korban pemerkosaan.

  • Open Access

    Legal Study on Criminal Sanctions in Certain Airport Area

    by Vina Sabina, Muhammad Firmansyah, Maychellina Maychellina

    The purpose of this study is to examine criminal sanctions in certain areas at the airport. An airport is a facility where aircraft can take off and land. The importance of aviation safety and security is the responsibility of the Airport Authority. Therefore, it is necessary to limit the area or security area, because an airport is a place that is prone to crime, so there are criminal sanctions for those who break the law. Airport supervision and authority are regulated by the Airport Authority, and the government can easily monitor airport activities under the management of PT. Angkasa Pura I and PT. Angkasa Pura II. The type of research used is legal research with normative juridical methods, which analyzes using statutory and conceptual approaches. The main role of the airport authority is as a regulator of safety, and security and facilitating flight services. With the important role of the Airport Authority, there are restrictions on areas that passengers and non-passengers may pass while in the airport area. If there is an unlawful act, a criminal sanction will be imposed based on the current law. Criminal sanctions for perpetrators of crimes in the aviation industry are in the form of imprisonment and administrative fines. Criminal imposition of perpetrators of aviation crimes is a logical juridical consequence of the implementation of these statutory provisions.

  • Open Access

    KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN

    by Vina Sabina, Maychellina, Sultoni Fikri

    The purpose of this research is to describe the authority of district/city governments in managing government affairs in the education sector. As a consequence of the implementation of regional autonomy using the concurrent principle, there is a division of governmental affairs both at the central government and regional governments. This study focuses on the distribution of government affairs in the education sector. Because the study of government affairs in the education sector is small, the authors examine this matter. The research method is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study are because education is part of human rights, and the government is responsible for protecting, guaranteeing, and fulfilling the right to education for citizens. Then because of the consequences of implementing autonomy, then in terms of administering government affairs in the education sector, there is a division of functions. District/City Governments are tasked with overseeing the running of the education system in which local governments manage Early Childhood Education, Elementary Schools, and non-formal education as stipulated in laws and regulations.