Lewister D. Simarmata
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Lewister D. Simarmata has a total of 3 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Muhammad Ansori Lubis
Universitas Darma Agung
2 shared publications - Fidelis P Simamora
Universitas Darma Agung
1 shared publication - Maidin Gultom
Universitas Darma Agung
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 1 March 2020
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 2 (1)
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis hanya mempelajari rule of law berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, atau berita kasus yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mengkontaminasi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
- 1 March 2020
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 2 (1)
Open AccessKAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan dunia maya, bagaimana mengukur pencemaran nama baik melalui media sosial, dan bagaimana menganalisis hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis hanya mempelajari rule of law berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, atau berita kasus yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan juga terhadap pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang mengkontaminasi dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda seperti dalam peraturan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
- Open Access
- 6 September 2019
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 1 (01)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.
- 6 September 2019
- Published by Universitas Darma Agung in JURNAL RETENTUM
- Vol. 1 (01)
Open AccessPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.