SRSuta Ramadan

Suta Ramadan

*This is an algorithmically generated author record based on publicly available information.

Current Organizations / Institutes

The organizations/institutes from the scholar's latest article


Suta Ramadan has a total of 27 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:


Latest Publications

  • Open Access

    Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

    by Ardinia Awanis Shabrina, Tami Rusli, Suta Ramadan

    The crime of fraud is a form of crime that not only causes material loss, but also has an impact on the intangible losses experienced by the victim, such as loss of sense of security, trust, and social stability. Fraud also has the potential to disrupt public order and reduce public trust in the legal system. Therefore, law enforcement against this criminal act is an important aspect in maintaining legal certainty and a sense of justice. This study aims to analyze the form of law enforcement against perpetrators of fraud crimes by focusing on the factors that cause perpetrators to commit fraud and the judge's considerations in imposing judgments. The case studied refers to Decision Number: 99/Pid.B/2024/PN.Tjk. The research method uses a normative juridical approach, by examining laws and regulations, legal doctrines, and case studies through the analysis of court decisions. The results of the study show that the legal provisions regarding fraud have been regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). However, implementation in the field is often constrained by limited evidence, the increasingly diverse modus operandi of perpetrators, and low legal awareness of the public. The judge in considering the verdict not only pays attention to the juridical aspect, but also takes into account the social and psychological impact on the victim. As a recommendation, this study emphasizes the importance of increasing coordination between law enforcement officials to strengthen the investigation and evidence process. The use of digital technology, especially in the collection of electronic evidence, is a strategic step in dealing with modern fraud modes. In addition, legal education to the public needs to be improved to foster legal awareness and prevent fraud crimes in the future.


  • Open Access

    TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS BIDANG TANAH SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla)

    by S. Endang Prasetyawati, Suta Ramadan, Rizka Dewi Aprillia

    Indonesia sebagai negara hukum, memposisikan hukum sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah. Sengketa tanah sering kali berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah sebagai aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sering menjadi objek sengketa akibat proses penerbitan SHM yang tidak sah atau melanggar prosedur hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Studi ini mengkaji kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla yang menggambarkan berbagai permasalahan hukum dalam penerbitan SHM dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan SHM yang melawan hukum tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap administrasi pertanahan. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM, serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.


  • Open Access

    Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Dengan Tipu Muslihat Kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Sebagai Korban Dalam Memberikan Hutang Piutang (Studi Putus Nomor 572/ PID.SUS/2023/PN Tjk)

    by Muhammad Arullah Aqil, Endang Prasetyawati, Suta Ramadhan

    Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat telah menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai korban, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN TJK. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus penipuan dengan identitas palsu dan tipu muslihat yang merugikan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk dalam hal piutang dan hutang. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk? dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Uang di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk berdasarkan putusan Nomor 572/PID.SUS/2023/PN Tjk. Pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.

  • Open Access

    Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putus Nomor 338/ PID.SUS/2022/PN Kla)

    by Fajar Ramadan, S Endang Prasetyawati, Suta Ramadhan

    Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjujung tinggi terhadap peraturan-peraturan hukum dalam penegakan hukum yang bersifat memaksa.Kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur telah menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kasus persetubuhan anak di bawah umur, sebagaimana dicerminkan dalam putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN KLA. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pokok adalah bagaimana hakim mengkaji bukti-bukti dan aspek hukum yang terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku tindak pidana perkara persetubuhan anak di bawah umur Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla? dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak tentang pertanggung jawaban pelaku perkara persetubuhan anak dibawah umur Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Kla?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan maka hasil peneltian adalah Pertimbangan putusan tersebut mempunyai pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur berdasarkan putusan Nomor 338/PID.SUS/2022/PN Kla. Pertimbangan Pengadilan Negeri Kalianda yang didasari terhadap aturan-aturan formal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.


  • Open Access

    Dampak Putusan Hakim Tunggal Praperadilan Terhadap Hak Seseorang yang Ditangkap Tidak Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Keluarganya (Studi Putusan Nomor 1/PID.PRA/2022/PN GNS)

    by I Ketut Seregig, Suta Ramadhan, Cintya Anindita Choirunnisa

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak putusan hakim tunggal praperadilan terhadap hak seseorang yang ditangkap tidak menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan keluarganya. Didalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. , termohon I menetapkan para pemohon sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP, kemudian termohon I menahan para pemohon. Setelah dilakukan penyidikan oleh termohon I, melanjutkan proses peradilan pidana dengan menyerahkan berkas perkara berserta Para pemohon selaku Tersangka kepada termohon II, dan pada akhirnya termohon II melaksanakan penuntutan terhadap para pemohon serta melakukan penahanan terhadap para pemohon dan Akhirnya para pemohon dijadikan terdakwa Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Setelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Ssugih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.178/Pid.B/2021/PN.Gns tertanggal 19 Juli 2021, diucapkan dalam sidang terbuka, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PEMOHON : tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan termohon II. Berdasarkan putusan tersebut di atas, telah nyata nyata membuktikan bahwa para termohon telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dituduhkan kepada para pemohon, dimana akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara dan kerugian materil. akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara selama ± 120 ( Seratus Dua Puluh ) hari. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, maka para pemohon “berhak” menuntut ganti rugi berupa imbalan sejumlah uang. Adapun besaran imbalan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Bahwa akibat berada dalam penjara selama 120 (Seratus du puluh hari) para pemohon dan keluarganya telah kehilangan hak haknya, tidak terbatas pada hilangnya kemerdekaan dan hilangnya kesempatan Para Pemohon bekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga sangat berdasar apabila PARA PEMOHON menuntut ganti kerugian dari Negara

  • Open Access

    Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ganti Nama, Status dan Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Menurut Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA)

    by I Ketut Siregig, Suta Ramadan, Noviyana Hadiyati

    Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil.Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/ PN.KLA). secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tentang Kependuduakan dan Asas Contrarius Actus, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Akibat Hukum Dari Ganti Nama Dan Status Serta Kedudukan Seseorang Dalam Tradisi Adat Bali Ditinjau Dari Hukum Perdata Nasional (Studi Putusan Nomor: 173/PDT.P/2023/PN.KLA). permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Nyoman Kerdat dan ibu bernama Nyoman Kanyat instansi pelaksana yang ditugaskan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon harus juga mengubah dokumen lainya seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk).

  • Open Access

    Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying

    by Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyani, Hycal Asmara Wibowo, Suta Ramadan

    The development of misused information technology has resulted in the emergence of modern crimes such as cyberbullying, which uses the internet as a means of carrying it out. Lack of supervision in the family, school, community and individual environment causes cyberbullying to occur. This research aims to investigate legal protection for children who are victims of cyberbullying and identify mechanisms for dealing with cyberbullying against children. The research method applied uses a normative juridical approach. Child protection in cases of cyberbullying is normatively regulated in Article 29 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The mechanism for dealing with cyberbullying against children can be done through preventive and preemptive efforts


  • Open Access

    Liability Of The Perpetrator Intentionally Accessing Another Person's Computer In The Implementation Of The Civil Servant Candidate Entrance Examination (Study Of Decision Number 702/PID.SUS/2022/PN.TJK)

    by Bambang Hartono, Suta Ramadan, Adelia Febianita

    The era of globalization demands the rapid development of technology and information. Human life is inseparable from law, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Civil servants play a crucial role in the governance and development of the country. This study highlights the criminal liability of defacing offenders, a cybercrime that damages the appearance of a website. The ITE Law regulates this act, threatening punishment for those who access computers without authorization and make modifications to electronic information belonging to others. This research examines a case in Lampung, where the perpetrator assisted CPNS test participants by accessing computers and modifying answers. Through normative and empirical juridical approaches, this research examines the criminal liability of the perpetrator, including the internal and external factors that motivated the act.

  • Open Access

    Maraknya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

    by Namira Namira, Ruddy Heavent, Ar Siti Nurhaliza, Suta Ramadan

    Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dan alasan pelecehan tersebut terjadi karena pendidikan seksual, atau pendidikan seksual, masih dianggap tabu oleh orang tua dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang tidak pantas terhadap seorang anak. Ini dapat mencakup pemahaman fisik, emosional, atau seksual, atau eksploitasi untuk kepentingan bisnis yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dimana jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahasa bagaimana faktor–faktor serta upaya yang dilakukan untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur dan bagaimana perlindungan hukumnya.

  • Open Access

    Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dihadapan Notaris

    by Suta Ramadan, Dodi Setiawan, Rian Setiawan

    Law has an important role in regulating human actions, creating balance in society. In Indonesia, law is divided into public law and civil law, where the law of engagement is included in civil law. Leases, as part of the engagement, are governed by Article 1548 BW, and according to R. Subekti, constitute a consensual contractual agreement. In the context of a lease agreement, its legal force can be analyzed when it is made before a notary. This study uses a qualitative approach with a descriptive method to analyze the legal strength of a lease agreement before a notary. The discussion involved Article 1320 of the Civil Code, which provides freedom to make written agreements without the involvement of a notary. The results showed that the lease agreement can be made in the form of a notarial deed or under hand. Notary deeds provide high evidentiary power because they are considered undeniable evidence of their existence and content. However, underhand agreements can also be used as evidence by being acknowledged by the parties involved.