Tarsius Hantang
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Tarsius Hantang has a total of 10 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Maria Yeti Andrias
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
2 shared publications Yulianus P. Aituru
Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
2 shared publications- Ahmad Rifai Rahawarin
Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication - Farida Tuharea
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication - Jayanti Puspitaningrum
Universitas Yapis Papua
1 shared publication - Levinus H. Kapisa
Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 14 October 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 5 (1) , 38-48
Efektivitas Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Papua
Tujuan: Untuk menganalisis efektivitas dan kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua, dengan menyoroti implementasi prosedur penyitaan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Studi ini berangkat dari permasalahan tingginya jumlah barang sitaan yang tidak tuntas pengelolaannya, disebabkan oleh kendala administratif dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di wilayah Polresta Jayapura, Polda Papua, dengan subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur dan hambatan di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penanganan barang sitaan telah sesuai regulasi, efektivitasnya masih terkendala proses administrasi, keterbatasan data kepemilikan, serta birokrasi pelelangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem administrasi berbasis teknologi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan sinergi antar lembaga sebagai solusi kebijakan. Implikasi: Implikasi dari penelitian ini mendorong reformasi kebijakan penanganan barang sitaan agar lebih transparan dan berkeadilan, serta merekomendasikan studi komparatif di wilayah lain sebagai agenda penelitian lanjutan.
- 14 October 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 5 (1) , 38-48
Open AccessEfektivitas Penanganan Barang Sitaan Kendaraan Bermotor Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Papua
Tujuan: Untuk menganalisis efektivitas dan kedudukan hukum penanganan barang sitaan kendaraan bermotor lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua, dengan menyoroti implementasi prosedur penyitaan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Studi ini berangkat dari permasalahan tingginya jumlah barang sitaan yang tidak tuntas pengelolaannya, disebabkan oleh kendala administratif dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di wilayah Polresta Jayapura, Polda Papua, dengan subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur dan hambatan di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penanganan barang sitaan telah sesuai regulasi, efektivitasnya masih terkendala proses administrasi, keterbatasan data kepemilikan, serta birokrasi pelelangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem administrasi berbasis teknologi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan sinergi antar lembaga sebagai solusi kebijakan. Implikasi: Implikasi dari penelitian ini mendorong reformasi kebijakan penanganan barang sitaan agar lebih transparan dan berkeadilan, serta merekomendasikan studi komparatif di wilayah lain sebagai agenda penelitian lanjutan.
- Open Access
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 13-24
Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 13-24
Open AccessKajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
- Open Access
- 26 August 2024
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 3 (2) , 83-94
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
- 26 August 2024
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 3 (2) , 83-94
Open AccessAnalisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.