Najamuddin Gani
Current Organizations / Institutes
The organizations/institutes from the scholar's latest article
Research Subjects
Najamuddin Gani has a total of 7 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Farida Tuharea
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication Maria Yeti Andrias
Universitas Yapis Papua
1 shared publication- Maria Yeti Andrias
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication - Tarsius Hantang
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication Wawan Kurniawan
Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publicationYulianus P. Aituru
Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 13-24
Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
- 20 February 2025
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 4 (1) , 13-24
Open AccessKajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
- Open Access
- 30 September 2024
- Published by Fakultas Hukum Universitas Pattimura in SASI
- Vol. 30 (3) , 296-309
Legal Politics and Data Protection in Indonesia: A Case Study of the National Data Center Hacking
Introduction: This article analyzes the politics of law and data protection in Indonesia through a case study of the hacking of the National Data Center. The incident highlights significant vulnerabilities within the national data protection framework and the legal implications arising from such breaches, emphasizing the urgent need for robust legal measures to safeguard sensitive information.Purposes of the Research: The purpose of this article is to thoroughly evaluate legal policies related to data protection in Indonesia, examining the challenges and opportunities for improvement. By focusing on the hacking incident of the National Data Center, the study aims to provide insights into potential policy enhancements to better protect data in an increasingly digital world.Methods of the Research: This research employs normative research methods with a comprehensive case study approach. Data is obtained through detailed analysis of legal documents, pertinent regulations, and relevant literature. This methodology aims to offer an in-depth understanding of the current state of data protection policies in Indonesia and identify areas requiring legislative and regulatory improvements.Results of the Research: The findings reveal that current data protection policies in Indonesia are insufficient to counter advanced hacking threats. This study offers recommendations for strengthening regulatory frameworks and implementing tighter supervision to enhance national data security. It introduces a new perspective on the dynamics of data protection law politics in Indonesia, contributing to the broader discourse on data security.
- 30 September 2024
- Published by Fakultas Hukum Universitas Pattimura in SASI
- Vol. 30 (3) , 296-309
Open AccessLegal Politics and Data Protection in Indonesia: A Case Study of the National Data Center Hacking
Introduction: This article analyzes the politics of law and data protection in Indonesia through a case study of the hacking of the National Data Center. The incident highlights significant vulnerabilities within the national data protection framework and the legal implications arising from such breaches, emphasizing the urgent need for robust legal measures to safeguard sensitive information.Purposes of the Research: The purpose of this article is to thoroughly evaluate legal policies related to data protection in Indonesia, examining the challenges and opportunities for improvement. By focusing on the hacking incident of the National Data Center, the study aims to provide insights into potential policy enhancements to better protect data in an increasingly digital world.Methods of the Research: This research employs normative research methods with a comprehensive case study approach. Data is obtained through detailed analysis of legal documents, pertinent regulations, and relevant literature. This methodology aims to offer an in-depth understanding of the current state of data protection policies in Indonesia and identify areas requiring legislative and regulatory improvements.Results of the Research: The findings reveal that current data protection policies in Indonesia are insufficient to counter advanced hacking threats. This study offers recommendations for strengthening regulatory frameworks and implementing tighter supervision to enhance national data security. It introduces a new perspective on the dynamics of data protection law politics in Indonesia, contributing to the broader discourse on data security.
- Open Access
- 15 February 2022
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 1 (1) , 41-49
PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI PAPUA
Noken merupakan salah satu benda budaya orang Papua yang bukan sekedar merupakan sarana atau alat. Lebih dari itu, memiliki makna filosofi yang mengakar kuat dalam masyarakat Papua terutama yang mendiami wilayah pegunungan. Penggunaannya dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) khususnya sebagai pengganti kotak suara, merupakan apresiasi terhadap nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. Secara historis penggunaan noken dalam pemilihan umum merupakan spontanitas masyarakat dalam pesta bakar batu dan belum diketahui siapa pencetusnya dan kapan dimulai. Dari aspek hukum (secara hirarki), belum diatur dalam peraturan perundang-undangan namun yang bisa digunakan sebagai dasar atau acuan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 47-48/PHPU.A-VII/2009 Tentang Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Pemilu Presdien dan Wakil Presdien 2014. Di samping itu juga terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Penggunaan noken dalam Pemilu ini, peran kepala suku sangat sentral dalam menghimpun dan menyalurkan hak suara masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan legal formal mesti disandingkan dengan pendekatan kearifan local (local wisdom) sehigga tercipta kestabilan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.)
- 15 February 2022
- Published by Universitas Yapis Papua in Journal of Law Review
- Vol. 1 (1) , 41-49
Open AccessPENGGUNAAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI PAPUA
Noken merupakan salah satu benda budaya orang Papua yang bukan sekedar merupakan sarana atau alat. Lebih dari itu, memiliki makna filosofi yang mengakar kuat dalam masyarakat Papua terutama yang mendiami wilayah pegunungan. Penggunaannya dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) khususnya sebagai pengganti kotak suara, merupakan apresiasi terhadap nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. Secara historis penggunaan noken dalam pemilihan umum merupakan spontanitas masyarakat dalam pesta bakar batu dan belum diketahui siapa pencetusnya dan kapan dimulai. Dari aspek hukum (secara hirarki), belum diatur dalam peraturan perundang-undangan namun yang bisa digunakan sebagai dasar atau acuan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 47-48/PHPU.A-VII/2009 Tentang Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Yahukimo dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Pemilu Presdien dan Wakil Presdien 2014. Di samping itu juga terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Penggunaan noken dalam Pemilu ini, peran kepala suku sangat sentral dalam menghimpun dan menyalurkan hak suara masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan legal formal mesti disandingkan dengan pendekatan kearifan local (local wisdom) sehigga tercipta kestabilan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.)